LONDON, KOMPAS.com – Pemerintah Inggris belum bersedia bergabung ke dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Keputusan itu diambil di tengah kekhawatiran atas kemungkinan keterlibatan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam inisiatif tersebut.
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan, London memang menerima undangan, namun memilih menunda penandatanganan.
Baca juga: Trump Klaim Putin Setuju Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Rusia Masih Bungkam
Menurutnya, piagam dewan itu mengandung isu hukum yang jauh lebih luas dari tujuan awalnya.
Inggris belum mau bergabung
Yvette Cooper mengatakan kepada BBC bahwa Inggris diundang untuk bergabung, tetapi “tidak akan menjadi salah satu penandatangan hari ini” pada seremoni yang direncanakan di sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos.
Ia menyebut Dewan Perdamaian sebagai “sebuah perjanjian hukum yang menimbulkan isu yang jauh lebih luas” dibanding fokus awal untuk mengakhiri perang Israel–Hamas di Gaza.
Piagam yang diusulkan Gedung Putih juga tidak secara eksplisit menyebut wilayah Palestina dan dinilai berpotensi menggantikan sebagian fungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sejumlah negara seperti Arab Saudi, Turkiye, Mesir, dan Israel telah menyatakan akan bergabung. Sementara itu, menurut Trump, Putin telah setuju untuk bergabung.
Kekhawatiran soal Putin
Berbicara dari Davos dalam program BBC Breakfast, Cooper menegaskan bahwa Inggris mendukung kuat rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza.
“Itulah sebabnya kami juga jelas ingin memainkan peran kami dalam fase kedua proses perdamaian Gaza,” kata Cooper, dikutip dari BBC, Kamis (22/1/2026).
Namun ia menambahkan, “Kami tidak akan menjadi salah satu penandatangan hari ini karena ini adalah perjanjian hukum yang menimbulkan isu yang jauh lebih luas.”
Ia menegaskan kekhawatiran Inggris atas kemungkinan keterlibatan Putin. “Kami juga memiliki kekhawatiran tentang Presiden Putin menjadi bagian dari sesuatu yang berbicara tentang perdamaian ketika kami masih belum melihat tanda-tanda komitmen terhadap perdamaian di Ukraina,” ujarnya.
Menurut Cooper, Putin tidak menunjukkan kemauan “untuk datang dan membuat kesepakatan itu, dan di situlah tekanan perlu diarahkan sekarang.”
Meski demikian, ia menegaskan diskusi internasional akan terus berlanjut bersama para sekutu.
Baca juga: Dipaksa Trump Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Perancis Merasa Di-bully dan Diperas
Hubungan AS–Inggris
Keputusan Inggris ini muncul di tengah hubungan diplomatik AS–Inggris yang sempat bergejolak setelah Trump mengancam akan mengenakan tarif terhadap negara-negara Eropa jika tuntutannya untuk menyerahkan kendali Greenland tidak dipenuhi.
Namun, Trump kemudian terlihat melunak dengan mengatakan bahwa AS sedang menjajaki kemungkinan kesepakatan terkait Greenland setelah pembicaraan dengan NATO, sekaligus membatalkan rencana tarif terhadap delapan negara Eropa dan menegaskan tidak akan menggunakan kekuatan untuk mengambil pulau tersebut.
Cooper menyambut baik langkah mundur itu dan mengatakan, Inggris bersama sekutu Eropanya telah mengajukan “proposal positif dan konstruktif” terkait keamanan di kawasan Arktik.
Meski demikian, ia kembali menegaskan kekhawatiran London terkait peran Putin dalam Dewan Perdamaian, sejalan dengan pandangan menteri kabinet Inggris lainnya.
Dewan Perdamaian bentukan Trump
Inggris merupakan salah satu sekutu terkuat Ukraina dan bersama Perancis telah menandatangani deklarasi niat untuk mengerahkan pasukan ke Ukraina jika tercapai kesepakatan damai dengan Rusia.
Di tengah berlanjutnya pembicaraan untuk mengakhiri perang Ukraina, Presiden Trump dijadwalkan bertemu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky di Davos pada Kamis.
Sementara itu, Dewan Perdamaian bentukan Trump awalnya diumumkan sebagai bagian dari rencana membangun kembali Gaza dan merancang tata kelola masa depannya.
Namun, teks piagamnya yang bocor menunjukkan cakupan yang jauh lebih luas. Dokumen itu menyebut dewan akan menjadi “organisasi internasional yang bertujuan mempromosikan stabilitas, memulihkan pemerintahan yang dapat diandalkan dan sah, serta mengamankan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah yang terdampak atau terancam konflik.”
Piagam tersebut akan berlaku setelah tiga negara secara resmi menyatakan terikat, dengan masa keanggotaan tiga tahun yang dapat diperpanjang.
Kursi permanen disediakan bagi negara yang menyumbang 1 miliar dollar AS (sekitar Rp 16,9 triliun).
Trump akan menjabat sebagai ketua—serta perwakilan AS—dengan kewenangan menunjuk anggota dewan eksekutif dan membentuk atau membubarkan badan di bawahnya.
Gedung Putih telah menunjuk tujuh anggota Dewan Eksekutif pendiri, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, utusan Timur Tengah Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair.
Negara lain seperti Pakistan, Turkiye, Mesir, Arab Saudi, dan Qatar juga menyatakan akan bergabung, sementara Vatikan menyebut Paus telah menerima undangan.
Baca juga: Eropa Kompak Tolak Ajakan Trump Gabung Dewan Perdamaian
