KalselBabusalam.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menegaskan bahwa implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) telah bertransformasi dari sekadar kewajiban menjadi sebuah kebutuhan esensial bagi perusahaan di era modern ini. Pandangan ini menyoroti pergeseran paradigma bahwa ESG bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi strategis untuk keberlanjutan bisnis.
Chairperson of ESG Task Force Kadin, Maria R Nindia Radyati, mengungkapkan bahwa perusahaan yang abai terhadap implementasi ESG berisiko menghadapi kerugian signifikan. Kerugian ini tidak hanya terbatas pada aspek biaya operasional, tetapi juga berdampak fatal terhadap daya saing di pasar yang semakin ketat. Menurut Maria, ada serangkaian tantangan serius menanti bagi entitas bisnis yang masih enggan mengaplikasikan prinsip-prinsip ESG dalam operasionalnya.
Salah satu tantangan krusial yang disoroti adalah keberadaan pajak karbon. Kebijakan ini secara langsung akan memengaruhi struktur biaya operasional perusahaan, mendorong mereka untuk lebih efisien dalam penggunaan sumber daya dan mengurangi emisi. Selain itu, Maria juga menyinggung tentang fenomena green procurement, sebuah tren pengadaan barang dan jasa yang mengutamakan aspek keberlanjutan. “Kemudian juga ada sekarang green procurement. Jadi green procurement ini kan tidak hanya perusahaan besar, nanti UKM pun juga harus tahu,” ujar Maria dalam acara malam Awarding SAFE 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, Rabu (10/9).
Maria menambahkan bahwa sertifikasi keberlanjutan kini menjadi tekanan kuat dari konsumen global. Tanpa pengakuan resmi seperti ISPO di Indonesia, RSPO di Eropa, atau IRMA untuk sektor pertambangan, perusahaan akan kesulitan menembus pasar internasional. Konsumen global semakin sadar dan selektif, memprioritaskan produk dan layanan dari perusahaan yang terbukti bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial. “Kalau tidak ada sertifikasi, konsumen tidak akan membeli, kalau tidak ada pembeli maka perusahaan akan mati,” tegasnya, menggambarkan betapa krusialnya sertifikasi ini bagi kelangsungan bisnis.
Di balik serangkaian tantangan tersebut, Maria juga menyoroti peluang besar yang terbuka lebar melalui implementasi ESG. Salah satunya adalah akses terhadap sustainability linked loan (SLL), fasilitas pembiayaan yang menawarkan suku bunga lebih rendah jika perusahaan berhasil mencapai target-target ESG yang telah ditetapkan. Ini menjadi insentif finansial yang menarik bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam praktik bisnis yang lebih hijau dan bertanggung jawab.
“Di Indonesia sudah wajib itu. Apalagi nanti ada taksonomi versi kedua ya,” kata dia, mengindikasikan bahwa regulasi terkait pembiayaan berkelanjutan akan semakin diperkuat. Lebih lanjut, kinerja ESG yang optimal berpotensi membawa berbagai penghargaan, memperkuat kepercayaan investor, dan bahkan menarik pemegang saham baru yang memiliki visi serupa terhadap keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa ESG bukan hanya sekadar kepatuhan, melainkan strategi yang dapat meningkatkan reputasi dan nilai perusahaan di mata para pemangku kepentingan.
Oleh karena itu, Maria menilai bahwa sudah saatnya paradigma perusahaan bergeser. ESG harus dipandang bukan lagi sebatas pemenuhan standar kepatuhan semata, melainkan sebagai strategi fundamental untuk meraih peluang inovatif dan memperkuat posisi daya saing di pasar global. “Karena ada banyak insentif-insentif bagi perusahaan atau pelaku ekonomi,” pungkasnya, menandaskan bahwa investasi dalam ESG adalah investasi cerdas yang akan membuahkan hasil jangka panjang bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.
