Melalui KalselBabusalam.com, dilaporkan bahwa Kementerian Kehutanan telah mengalokasikan dana signifikan sebesar Rp 29 miliar. Anggaran ini secara khusus ditujukan untuk program rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di tiga provinsi di Sumatera yang baru-baru ini dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor. Fokus utama dari alokasi dana ini adalah pada pemulihan lingkungan serta penanganan lahan kritis yang terbukti menjadi salah satu pemicu utama serangkaian bencana alam tersebut.
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam rapat bersama Komisi IV DPR pada Kamis, 4 Desember 2025, menjelaskan bahwa alokasi Rp 29 miliar tersebut merupakan langkah awal. Beliau menegaskan, “Kami masih menghitung kebutuhan anggaran yang ideal untuk program rehabilitasi secara keseluruhan. Detailnya akan kami sampaikan dalam rapat berikutnya,” mengindikasikan bahwa perhitungan kebutuhan dana secara komprehensif masih terus berjalan untuk penanganan jangka panjang.
Raja Juli Antoni lebih lanjut memaparkan bahwa program rehabilitasi DAS ini dirancang untuk menyasar lahan kritis seluas 464.598 hektare di seluruh wilayah terdampak. Upaya pemulihan akan dilaksanakan melalui dua skema utama: reboisasi atau penanaman kembali di kawasan hutan, serta pengembangan kebun bibit rakyat untuk area-area penggunaan lain di luar kawasan hutan yang juga memerlukan perhatian.
Anggaran Rp 29 miliar ini, menurut Raja Juli, telah secara resmi dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Dana tersebut akan didistribusikan secara proporsional ke tiga provinsi yang paling terdampak: Aceh akan menerima Rp 8,4 miliar, Sumatera Utara mendapatkan bagian terbesar dengan Rp 11,5 miliar, dan Sumatera Barat akan dialokasikan sebesar Rp 9,08 miliar.
Selain fokus pada pemulihan DAS, Raja Juli juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana untuk melakukan koreksi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan di Indonesia. Evaluasi komprehensif ini merupakan tindak lanjut langsung dari banjir besar yang melanda Sumatera dalam beberapa pekan terakhir, menekankan perlunya perbaikan sistemik untuk mencegah bencana serupa di masa depan.
Untuk mendukung upaya koreksi tersebut, sejumlah langkah kebijakan strategis telah disiapkan. Di antaranya adalah digitalisasi tata kelola kehutanan yang berbasis pada sistem satu peta, ditargetkan rampung paling lambat pada Januari 2026. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat proses pengakuan hutan adat seluas 1,4 juta hektare, sebuah inisiatif yang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan hutan berkelanjutan.
Raja Juli menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan. Menurutnya, masyarakat adat telah terbukti menjadi penjaga alam yang efektif di wilayah mereka. “Masyarakat adalah salah satu kelompok yang memiliki kemampuan menjaga hutan,” ujarnya, menyoroti peran krusial mereka dalam pelestarian ekosistem hutan dan DAS.
Dalam konteks penanganan banjir Sumatera, Raja Juli Antoni, yang juga merupakan politikus Partai Solidaritas Indonesia, menyatakan bahwa Kementerian Kehutanan tengah mengusut 12 perusahaan yang diduga terlibat dalam perusakan lingkungan di Sumatera. Penelusuran ini dilakukan menyusul ditemukannya indikasi kuat adanya aktivitas yang merusak secara signifikan kawasan hutan dan daerah aliran sungai, yang menjadi penyebab utama degradasi lingkungan.
Beliau menambahkan, “Tim Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyelidikan terhadap subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.” Penyelidikan ini berupaya mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan ekologis yang memicu bencana.
Dari hasil investigasi awal, telah ditemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi, mayoritas melibatkan perusahaan di Sumatera Utara. Raja Juli Antoni memastikan bahwa proses penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan yang terbukti bersalah akan segera dilaksanakan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindak tegas pelaku perusakan lingkungan.
Raja Juli menjelaskan bahwa banjir besar yang melanda Sumatera merupakan akibat kombinasi beberapa faktor, tidak semata-mata karena cuaca ekstrem. Ia menegaskan, kerusakan ekosistem di kawasan-kawasan strategis lingkungan turut berperan besar. Bahkan, kehadiran siklon tropis Senyar memperparah kondisi daerah tangkapan air dan DAS yang sudah rusak, menciptakan situasi bencana yang lebih parah.
Menyimpulkan analisisnya, beliau menyatakan, “Bencana ini terjadi akibat kombinasi beberapa faktor seperti siklon tropis, kondisi geomorfologi DAS, dan kerusakan daerah tangkapan air.” Pernyataan ini menegaskan bahwa penanganan bencana memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek iklim, geografis, dan lingkungan.
Perlu diingat, serangkaian banjir bandang dan tanah longsor masif ini telah melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025. Dampak bencana terasa sangat luas, dengan Aceh menjadi provinsi yang paling parah terdampak, meliputi hingga 18 kabupaten dan kota.
Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Kamis menunjukkan skala tragedi kemanusiaan yang memilukan. Total korban meninggal dunia telah mencapai 776 jiwa, sementara 564 orang masih dinyatakan hilang, dan sekitar 2.600 orang mengalami luka-luka, mencerminkan betapa dahsyatnya dampak bencana ini terhadap masyarakat.
Secara lebih rinci, Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 70 titik banjir pada 31 DAS di Provinsi Aceh. Analisis citra satelit yang dilakukan antara tahun 2019 hingga 2024 mengungkapkan adanya perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektare, dari hutan menjadi non-hutan. Dari jumlah tersebut, 12.159 hektare berada di kawasan hutan dan 9.317 hektare di luar kawasan. Selain itu, provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 217.301 hektare, yang merupakan 7,1 persen dari total area terdampak di provinsi tersebut.
Di Sumatera Utara, situasi tidak kalah mengkhawatirkan dengan teridentifikasinya 92 titik banjir di 13 DAS. Perubahan tutupan lahan di wilayah-wilayah DAS tersebut mencapai 9.424 hektare, didominasi oleh konversi ke area penggunaan lain. Raja Juli Antoni menambahkan bahwa provinsi ini menghadapi tantangan lahan kritis seluas 207.000 hektare, atau sekitar 14,7 persen dari total area yang terkena dampak bencana.
Untuk Sumatera Barat, catatan menunjukkan adanya 56 titik banjir di 13 DAS. Perubahan lahan dari hutan menjadi non-hutan mencapai 1.821 hektare, dengan mayoritas konversi terjadi di kawasan hutan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 39.816 hektare, atau sekitar 7 persen dari keseluruhan area terdampak di Sumatera Barat.
Pilihan Editor: Cekak Anggaran Penanggulangan Bencana
