KALSELBABUSALAM.COM
Pada Rabu sore, 18 Desember 2024, Forum Ambun Demokrasi kembali menggelar diskusi mendalam mengenai politik dan demokrasi di Rumah Alam Sungai Andai. Tema yang diangkat kali ini sangat hangat dibicarakan di ruang publik: wacana kembalinya Pilkada melalui DPRD. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh, di antaranya Muhammad Effendy, Abdul Haris Makkie, IBG Darma Putra, Berry Nahdian Furqon, Winardi Sethiono, Pathurrahman Kurnain, Sukrowardi, Fathurrahman, Murjani, Noorhalis Majid, dan Lidia Agustina.
Muhammad Effendy membuka diskusi dengan menyatakan, “Sejak era Orde Lama hingga Reformasi, berbagai model Pilkada telah diterapkan. Di sejumlah negara lain, sistem ini berjalan dengan sangat baik. Namun mengapa di tempat kita justru tidak efektif, bahkan cenderung buruk?” Ia melanjutkan, “Teori dan praktik demokrasi sering kali berbenturan. Terlepas dari upaya mengadopsi sistem terbaik, masih banyak penyimpangan yang terjadi. Saya menduga akar masalahnya ada pada mental—mungkin kita sudah kehilangan ‘gaya’ dalam menjalankan demokrasi yang sehat.”
Menanggapi hal ini, IBG Darma Putra, seorang dokter ahli kejiwaan, menambahkan, “Masalah mental memang berperan besar dalam praktik demokrasi kita. Namun, hal ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti ketimpangan sosial-ekonomi yang tinggi. Gini ratio yang lebar perlu diturunkan agar tidak menciptakan kesenjangan yang terlalu tajam.”
Winardi Sethiono menyoroti pentingnya penegakan hukum yang konsisten, “Penegakan hukum menjadi kunci utama dalam membenahi kondisi demokrasi. Jika hukum tegak, politik pun akan berjalan dengan baik. Semua itu bermula dari reformasi kepolisian yang solid dan independen.”
Berry Nahdian Furqon menegaskan, “Selain penegakan hukum, partai politik juga harus berbenah. Calon yang diusung dalam Pilkada harus berasal dari kader yang sudah memiliki latar belakang dan komitmen pada ideologi partai, bukan hanya sebagai ‘perahu’ politik.”
Pathurrahman Kurnain menyoroti dominasi politik informal yang sarat dengan praktik “transaksi” kepentingan. “Kita perlu menekan dominasi politik informal ini, yang selama ini mengaburkan substansi demokrasi,” ungkapnya.
Dialog tersebut menggarisbawahi pentingnya pembenahan di berbagai aspek: mentalitas yang sehat, sistem rekrutmen penyelenggara yang bebas dari kepentingan, serta penegakan hukum yang kokoh dan independen. Jika hal-hal ini tidak ditangani dengan serius, demokrasi akan tetap berjalan di jalur yang “mati gaya”. (nm)
