Klaim bahwa Soeharto tidak terlibat dalam genosida politik 1965—yang menyebabkan jutaan orang hilang, tewas, serta dipenjara tanpa proses peradilan—telah menjadi subjek perdebatan panjang. Untuk menyingkap kebenaran di balik pernyataan tersebut, BBC News Indonesia melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai penelitian, buku, dokumen rahasia yang telah dirilis, serta mewawancarai sejumlah sejarawan dan akademisi. Hasil investigasi tersebut menunjukkan fakta yang kontras: Soeharto secara sadar memerintahkan pembersihan yang berujung pada pembantaian massal anggota, simpatisan, dan pihak-pihak yang dituding terkait Partai Komunis Indonesia (PKI). Informasi lebih lanjut mengenai laporan investigasi ini dan konteks sejarah terkait dapat ditemukan di KalselBabusalam.com.
Salah satu bukti krusial muncul dari dokumen yang dikirimkan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 30 November 1965. Dokumen tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertekad “hendak melanjutkan kampanye represi PKI atas perintah Jenderal Soeharto.” Selain itu, temuan lain mengindikasikan bahwa seluruh tindakan yang diambil Soeharto pada Oktober 1965 bukan sekadar respons terhadap kematian enam perwira TNI Angkatan Darat, melainkan pelaksanaan rencana serangan antikomunis yang telah tersusun rapi. Riset intensif oleh peneliti Australia juga memperkuat dugaan ini, mengemukakan bahwa tidak lama setelah para jenderal terbunuh, Soeharto mengirimkan telegram internal militer dengan pesan tegas, “PKI perlu ditumpas.”
Meskipun demikian, pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon, bersikukuh bahwa campur tangan Soeharto dalam pembantaian massal 1965 tidak pernah terbukti. “Enggak pernah ada buktinya, kan? Enggak pernah terbukti. Pelaku genosida apa? Enggak ada. Saya kira enggak ada itu,” ujarnya di Istana Kepresidenan pada Rabu (5/11) silam. Fadli Zon mempertanyakan dasar faktual dari tuduhan tersebut, “Apa faktanya? Ada yang berani menyatakan fakta? Mana buktinya? Kan kita bicara sejarah, fakta, dan data, gitu. Ada enggak? Enggak ada, kan?”
Di tengah kontroversi ini, nama Soeharto masuk dalam daftar 49 tokoh yang diusulkan untuk dianugerahi status pahlawan nasional oleh pemerintah. Pemerintah meyakini bahwa Soeharto layak mendapatkan gelar tersebut atas jasa-jasanya selama memimpin negara. Namun, langkah ini menuai kritik tajam dari berbagai kelompok sipil, yang menilai Soeharto memiliki “dosa dan pelanggaran HAM besar” yang tidak terpisahkan dari Peristiwa 1965. Pada Senin (10/11) bertepatan dengan Hari Pahlawan, pemerintah mengambil keputusan final: Soeharto tidak lagi hanya berstatus mantan presiden, melainkan resmi dinobatkan sebagai pahlawan nasional.
Dokumen Rahasia AS: Pengakuan Jujur Soeharto kepada Nixon
Pada Mei 1970, sebuah dokumen rahasia mengungkap kunjungan perdana Soeharto ke Amerika Serikat setelah menjabat sebagai presiden. Dalam pertemuan dengan Presiden AS Richard Nixon dan penasihat keamanan Henry Kissinger, Soeharto “dengan jujur mengakui telah melemahkan kekuatan Partai Komunis Indonesia.” Pengakuan ini, menurut dokumen tersebut, tampaknya merujuk pada pembunuhan massal terhadap terduga anggota PKI, dan Soeharto menyatakan bahwa puluhan ribu anggotanya telah diinterogasi dan ditahan. Nixon, dilansir dari dokumen tersebut, “membatasi dirinya pada pertanyaan dan pernyataan terkait dukungan Amerika Serikat terhadap rezim Soeharto.”
Selama kunjungan dua hari itu, Gedung Putih menegaskan komitmen berkelanjutan mereka di Asia Tenggara dan berjanji untuk meningkatkan bantuan militer menjadi US$18 juta. Bantuan ini dimaksudkan agar Indonesia dapat membeli 15.000 senapan M-16. Sejalan dengan itu, dokumen lain yang dibuat oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta pada November 1965, mencatat tekad Jenderal AH Nasution untuk melanjutkan kampanye represi PKI yang kala itu telah mencapai tahap eksekusi massal di beberapa provinsi atas perintah langsung Jenderal Soeharto.
“Baik di provinsi-provinsi maupun di Jakarta, represi terhadap PKI berlanjut, dengan masalah utama yang dihadapi yaitu apa yang akan diberikan kepada para tahanan untuk dimakan dan di mana mereka akan ditempatkan,” demikian bunyi penggalan dokumen tersebut. Dokumen itu melanjutkan, “Banyak provinsi tampaknya berhasil mengatasi masalah ini dengan mengeksekusi tahanan PKI mereka, atau dengan membunuh mereka sebelum ditangkap, sebuah tugas di mana kelompok pemuda Muslim memberikan bantuan.”
Setahun berselang, pada 1966, Kedutaan Besar AS kembali merilis laporan. Dokumen tertanggal 22 Juni 1966 ini merinci fragmentasi valuta asing di Indonesia. Setelah Oktober 1965, pejabat AS mengamati dan menyetujui, elite militer “yang bersekutu dengan Jenderal Soeharto” mendekati perusahaan asing serta meminta mereka menyetorkan royalti maupun uang sewa ke rekening bank yang dikuasai Angkatan Darat. Tujuan di balik langkah ini adalah untuk “meruntuhkan pengaturan valuta asing [pemerintahan] Sukarno” dan mempercepat runtuhnya Indonesia, sekaligus melegitimasi “pengambilalihan kekuasaan” oleh Angkatan Darat.
Pada Mei 1967, laporan internal AS menunjukkan upaya rezim Soeharto untuk menarik kembali perusahaan-perusahaan Barat ke Indonesia melalui penyusunan undang-undang investasi asing baru, disusul penandatanganan kesepakatan konsesi dengan berbagai perusahaan minyak, tambang, hingga kayu. Menjelang akhir 1986, laporan CIA menampilkan gambaran positif mengenai Soeharto dan rezim Orde Baru. Belasan bulan setelah pembantaian 1965, CIA menyebut bahwa “pemerintahan Soeharto memberi Indonesia kepemimpinan yang relatif moderat.”
Laporan CIA tersebut juga menggarisbawahi bahwa “tidak ada kekuatan di Indonesia saat ini yang dapat secara efektif menentang posisi tentara, terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah Soeharto menggunakan instrumen kekuasaan dengan cukup ringan.” CIA memprediksi kecilnya kemungkinan ancaman keamanan dalam negeri Indonesia “yang tidak dapat dibendung militer,” seraya menambahkan bahwa “tentara, yang mungkin dipimpin Soeharto, hampir pasti akan mempertahankan kendali pemerintah selama periode ini [tiga hingga lima tahun ke depan].”
Semua laporan ini dikumpulkan oleh Arsip Keamanan Nasional (National Security Archive) di George Washington University dari puluhan ribu halaman dokumen pemerintah AS yang telah dideklasifikasi. Catatan-catatan dari Kedutaan Besar AS di Jakarta, CIA, serta badan-badan pemerintah AS lainnya secara gamblang menunjukkan bagaimana Amerika Serikat mengetahui dan bahkan memberikan dukungan kepada rezim militer Soeharto dalam “pembersihan” PKI dan pembentukan Orde Baru. Di mata AS, Soeharto adalah tokoh sentral di balik semua peristiwa tersebut. “Dokumen-dokumen yang telah dideklasifikasi ini, yang merinci catatan panjang dukungan AS terhadap salah satu orang paling brutal dan korup di abad ke-20, akan berkontribusi pada pemahaman kita tentang pemerintahan Soeharto dan dukungan AS yang memungkinkan hal itu,” papar Bradley Simpson, peneliti dan pengarsip di National Security Archive.
Soeharto dan Penyebaran Propaganda ‘Jahat’ kepada PKI
Dalam bukunya, The Jakarta Method (2020), Vincent Bevins mengungkap bahwa Peristiwa 30 September 1965 (G30S) merupakan efek dari konflik internal di tubuh Angkatan Darat, tanpa peran serta PKI. Vincent mengutip analisis dua Indonesianis terkemuka, Benedict Anderson dan Ruth McVey, yang menuangkan kesimpulan ini dalam A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia (1966). Lebih lanjut, Vincent juga mengutip keterangan mantan Menteri Luar Negeri Subandrio, yang menyebutkan bahwa dua pemimpin Gerakan 30 September, Letnan Kolonel Untung dan Kolonel Latief, sempat bertemu Soeharto sebelum huru-hara pecah. Keduanya bahkan mengabarkan tentang operasi yang direncanakan, dan Soeharto menjanjikan dukungan kepada mereka. “Tapi sebaliknya: Soeharto menahan diri dan menggunakan pemberontakan sebagai dalih untuk merebut kekuasaan,” tulis Vincent dalam The Jakarta Method.
Profesor sejarah di University of Amsterdam, Saskia Wieringa, menambahkan bahwa kendati faktor pendorong Gerakan 30 September masih belum sepenuhnya jelas, Soeharto setidaknya telah paham mengenai apa yang sedang terjadi. Bersama Nursyahbani Katjasungkana, Saskia menulis buku Propaganda and the Genocide in Indonesia: Imagined Evil (2019). Dilansir dari BBC News Indonesia, Saskia menuturkan, “Jika dia tidak memerintahkan itu, dia tahu itu [Gerakan 30 September] karena Untung dan Latif, keduanya, mendatangi rumah Soeharto beberapa kali pada September sebelum aksi, dan mereka mendiskusikan itu. Untung dan Latif sudah mengaku tentang hal tersebut. Jadi minimal Soeharto tahu bahwa mereka akan dieksekusi.”
Pada 1 Oktober 1965, mayoritas masyarakat Indonesia mungkin belum mengenal Soeharto, namun hal ini tidak berlaku bagi CIA. Sejak September 1964, “CIA mencantumkan Soeharto dalam sebuah kabel rahasia sebagai salah satu jenderal Angkatan Darat yang dianggap bersahabat dengan kepentingan antikomunis AS,” ungkap Vincent Bevins. Kabel tersebut juga mengemukakan gagasan koalisi militer dan kelompok sipil antikomunis yang potensial untuk meraih kekuasaan.
Merujuk The Jakarta Method, Soeharto digambarkan sebagai “mayor jenderal berusia 40 tahun yang pendiam dari Jawa Tengah.” Ia menjabat sebagai kepala Komando Strategis Angkatan Darat (KOSTRAD). Soeharto pernah belajar di bawah bimbingan Suwarto, seorang perwira ‘pemikir’ yang memperkenalkan teori modernisasi militer di Indonesia dan sekaligus kawan karib konsultan RAND Corporation, sebuah lembaga think tank kebijakan global asal Amerika Serikat.
Sebelum peristiwa 1965 pecah, rekam jejak Soeharto sempat diwarnai kontroversi, termasuk tuduhan penyelundupan yang membuatnya dipecat oleh AH Nasution dan ditampar oleh Ahmad Yani. Lebih lanjut, saat konfrontasi ‘Ganyang Malaysia’ digalakkan Sukarno, Soeharto, mengacu pada The Jakarta Method, “memastikan pasukan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia kekurangan personel serta perlengkapan,” dan “menggunakan kekuasaannya untuk meminimalkan konflik Indonesia dengan Inggris—dan AS—pada saat itu.”
Pada pagi hari 1 Oktober 1965, seperti dikronologikan dalam The Jakarta Method, Soeharto tiba di KOSTRAD, merebut kendali TNI Angkatan Darat, dan memerintahkan pasukan “Gerakan 30 September” untuk membubarkan diri, mengancam serangan balik jika tidak dipatuhi. Perubahan peran Soeharto dalam Peristiwa 1965, dengan mengambil alih TNI Angkatan Darat, menunjukkan bahwa ia “sedang melaksanakan rencana serangan balasan antikomunis yang telah dibayangkan sebelumnya.” Keputusan Soeharto segera membuahkan hasil, dengan Jakarta Pusat berhasil diamankan disusul pengumuman melalui radio bahwa Gerakan 30 September telah dikalahkan. Kendati Sukarno mulanya meminta jenderal lain, Pranoto Reksosamudro, untuk memimpin TNI AD, Soeharto melarang Pranoto dan memerintahkan Sukarno meninggalkan Jakarta, dari situ kewenangannya semakin meluas.
Soeharto, berdasarkan The Jakarta Method, kemudian mengambil alih kontrol semua media massa dan menyebarkan propaganda jahat. Narasi ini memicu kebencian masif terhadap komunis di seluruh penjuru negeri. Militer menyebarkan cerita bahwa PKI adalah dalang kudeta Sukarno yang gagal, mengklaim PKI membawa para jenderal ke Bandara Halim untuk ritual keji. Pada saat yang sama, Soeharto dan anak buahnya menyatakan anggota Gerwani, organisasi perempuan yang terafiliasi dengan PKI, memutilasi tubuh para jenderal dengan mencongkel mata hingga memotong alat vital mereka. Media massa milik militer, Angkatan Bersendjata, mencetak foto-foto jenazah jenderal yang tewas, menyebut mereka “telah dibantai dengan kejam dan brutal” dalam tindakan penyiksaan yang “menyakitkan bagi kemanusiaan.” Tak ketinggalan, militer menuduh PKI memiliki daftar panjang orang yang akan dibunuh beserta kuburan massalnya, serta menyatakan China secara rahasia mengirim senjata ke Pemuda Rakyat, onderbouw PKI. “Cerita konspirasi tentang komunis jahat yang mengambil alih negara dengan menyiksa prajurit-prajurit telah menjadi semacam bagian dari agama nasional di bawah kediktatoran Soeharto,” sebut Vincent Bevins. Dua dekade setelah 1965, sejarawan Cornell University, Benedict Anderson, membuktikan bahwa narasi kekejaman PKI tersebut tidak pernah terjadi, melainkan semata merupakan propaganda untuk memuluskan kekuasaan Soeharto.
Kekuatan di Satu Tangan
Dalam konteks pembantaian 1965, konsolidasi kekuatan dan pengaruh Soeharto di militer semakin tak terbendung melalui serangkaian jabatan strategis yang dipegangnya. Selain memimpin KOSTRAD, Soeharto pada Oktober 1965 membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan menunjuk dirinya sendiri sebagai panglimanya. Merujuk buku Exposed: A Visual History of the Destruction of the Indonesian Left (2025) yang disusun Geoffrey Robinson dan Douglas Kammen, Kopkamtib “bukan entitas baru dengan struktur staf dan pasukan sendiri.” Namun, penunjukan Soeharto sebagai Panglima Kopkamtib (Pangkopkamtib) memberinya wewenang di luar lingkup jabatan Komandan KOSTRAD. Secara efektif, jabatan ini memungkinkan Soeharto mengabaikan rantai komando militer serta dapat mengerahkan personel “dalam struktur teritorial tentara yang luas,” tambah Geoffrey dan Douglas.
Tak lama setelah menjabat Pangkopkamtib, Soeharto mengeluarkan instruksi untuk “membersihkan” Angkatan Darat dari semua unsur yang “secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam” atau “bersimpati terhadap” Gerakan 30 September. Instruksi militer ini kemudian diterapkan dalam skala besar, menyasar warga sipil. Kopkamtib membagi mereka yang dituding sebagai bagian dari Gerakan 30 September atau PKI ke dalam tiga kelompok: pertama, Golongan A, berisi mereka yang terlibat langsung “upaya kudeta” atau menjadi anggota PKI; kedua, Golongan B, mencakup orang-orang yang secara tidak langsung terlibat; dan ketiga, Golongan C, menampung mereka yang diasumsikan terlibat aktif maupun tidak dalam kudeta serta PKI. Penggunaan definisi yang samar dalam pengelompokan ini, tulis Douglas dan Geoffrey, memberikan diskresi dan wewenang luar biasa bagi Soeharto untuk memberantas PKI.
Konsolidasi kekuatan Soeharto semakin kokoh setelah ia memperoleh kursi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD). Ia lantas memerintahkan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD), Kolonel Sarwo Edhie, untuk turun gunung membantai serta menangkapi “orang-orang Kiri.” Di Jawa Tengah, masih mengutip Exposed, RPKAD mengirimkan tiga kompi pasukan, satu kompi kavaleri, serta satu kompi polisi militer ke Semarang melalui jalur darat. Dari Semarang, pasukan bergerak ke Magelang menuju Yogyakarta sebelum akhirnya mendarat di Surakarta. Setelah di Jawa Tengah, pasukan bergeser ke Jawa Timur dan Bali. Pada pertengahan November 1965, Soeharto, merujuk keterangan yang terpacak di Exposed, “melakukan kunjungan mendadak ke Jawa Tengah” guna “bertemu Sarwo Edhie dan mengamati situasi [yang berkembang].” Dalam merealisasikan misinya, tentara sering kali menggaet masyarakat sipil, kelompok agama, hingga pemuda. Kombinasi antara pengerahan pasukan serta kategorisasi “orang-orang Kiri” ini berandil dalam menciptakan banjir darah hingga penangkapan besar-besaran, dengan penciptaan “stabilitas” ala Soeharto dipakai sebagai dalih pembunuhan massal.
Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, melaporkan melalui telegram diplomatik bahwa “Jenderal Soeharto telah memerintahkan komandan militer di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk menembak anggota PKI yang tidak terlibat dalam Gerakan 30 September serta menahan mereka guna diinterogasi.” Kekerasan aparat ini tidak berhenti di Jawa serta Bali, melainkan turut ditemukan di Sulawesi, Kalimantan, serta Sumatra.
‘Itu Rencana Soeharto’
Akademisi The University of Sydney, Jess Melvin, melalui penelitiannya terhadap ribuan dokumen primer militer, mengungkap bahwa pembantaian 1965 dikoordinir langsung oleh Soeharto. Riset Jess ini dibukukan dengan judul The Army and the Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder (2018). Jess menyebut militer mengaktifkan rantai komando yang telah dibentuk sebelum Oktober 1965 dalam rangka menuntaskan operasi pembasmian. Operasi ini diterapkan secara teritorial dan struktural, mencakup keterlibatan Komando Daerah Militer (Kodam), Komando Operasi Tertinggi (KOTI), RPKAD, dan Kostrad. Jess menambahkan, Soeharto memantau sekaligus mengawasi langsung jalannya operasi. Dilansir dari BBC News Indonesia, Jess menyatakan, “Ada telegram yang keluar dari Soeharto, pada 1 Oktober pagi. Dia mengumumkan kepada pimpinan militer harus siap. Setelah itu, sudah ada perintah langsung dari militer bahwa PKI perlu ditumpas. Untuk melakukan itu, militer memakai rantai komando yang mereka sudah siapkan untuk ini.”
Pembunuhan massal, kata Jess, memiliki pola yang jelas. Pertama, militer menargetkan pemimpin politik PKI. Kedua, militer menyasar pentolan organisasi-organisasi yang terhubung dengan PKI seperti Gerwani sampai Pemuda Rakyat. “Lalu ada keluarga mereka. Ada istri-istri, ada anak-anak, yang juga ikut dibunuh waktu itu. Orang yang mungkin satu kampung dengan orang PKI, mereka juga diserang dan dituduh PKI,” tandas Jess.
Bagi Jess, pembantaian 1965 adalah “kampanye nasional sehingga memerlukan organisasi yang sangat kuat di belakangnya.” Organisasi besar yang memiliki kemampuan tersebut adalah militer. Segala kebutuhan terkait penumpasan PKI disiapkan militer secara detail dan rapi. Jess mengungkapkan, “Jadi kita ada riset dari semua rapat-rapat [militer] yang ada. Kita tahu apa yang mereka putuskan di situ dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan, termasuk sampai rekaman berapa orang yang dibunuh di jalan waktu itu. Mereka sangat tahu apa yang terjadi waktu itu.” Kekerasan yang ditujukan kepada anggota maupun simpatisan PKI ini bukan sekadar aksi tanpa kepentingan; ia merepresentasikan ambisi Soeharto. “Apa yang dia ingin capai dengan itu? Sangat jelas, jabatan presiden. Pada akhirnya, dia [Soeharto] menggantikan Sukarno,” ucap profesor sejarah University of Amsterdam, Saskia Wieringa, dilansir dari BBC News Indonesia. “Itu ide besarnya; melemahkan Sukarno. Itu ide Soeharto. Rencana Soeharto.”
Kekerasan 1965 Termasuk Genosida, Kata Pengadilan Rakyat Internasional
Pembantaian 1965 telah diangkat ke pembahasan di tingkat internasional oleh forum sipil bernama International People Tribunal 1965 (IPT 1965). Forum ini bertujuan “memperbaiki sejarah yang cenderung menyepelekan, mentolerir, menyisihkan, dan mengaburkan kejahatan-kejahatan pasca 30 September.” Pada 2016, IPT mempublikasikan laporan akhir tentang kekerasan 1965 yang secara tegas menyatakan Indonesia bersalah serta bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan pasca 30 September. Pelakunya adalah militer yang beraksi melalui garis komando, dan Soeharto, yang saat itu menjabat Pangkopkamtib, turut disebut sebagai pihak yang mesti diusut.
IPT menilai kekerasan 1965 dapat dikategorikan sebagai genosida, sesuai dengan Konvensi Genosida 1948. Salah satu indikator yang terang terlihat adalah pembunuhan masif dan sistematis dengan korban meninggal diasumsikan menyentuh 400.000 sampai 500.000 jiwa, menurut IPT 1965. Laporan tersebut juga menambahkan bahwa 600.000 orang dipenjara di bawah “kondisi yang tidak manusiawi,” selain banyak korban lainnya yang mengalami perbudakan, penyiksaan, penghilangan paksa, hingga kekerasan seksual. Laporan IPT 1965 ini ditanggapi publik dengan desakan serta tuntutan kepada pemerintah agar meminta maaf secara terbuka kepada keluarga penyintas 1965. Pemerintah sendiri menyertakan Peristiwa 1965 ke dalam daftar pelanggaran HAM berat masa lalu dan mengupayakan penyelesaian lewat pemulihan hak korban secara nonyudisial, meski demikian, pemerintah tidak mengeluarkan permintaan maaf.
‘Akhir Cerita dari Reformasi’
Pembantaian 1965 bukanlah satu-satunya pelanggaran HAM berat yang melekat pada sosok Soeharto. Selama Orde Baru berkuasa, serangkaian babak kekerasan silih berganti mengiringi laju roda pemerintahan sekaligus kediktatorannya. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Papua 1969, misalnya, menjadi pintu masuk eksploitasi bermotif ekonomi serta dominasi militer di Papua yang dampaknya masih dirasakan hingga kini. Pelaksanaan Pepera dianggap manipulatif serta di bawah tekanan, menurut pendiri TAPOL, organisasi HAM di Inggris, Carmel Budiardjo.
Usaha memasukkan Timor Timur ke Indonesia sejak 1975 diwarnai serangkaian operasi militer yang menewaskan sekurang-kurangnya 102.800 orang, mengacu laporan Commission for Reception, Truth, and Reconciliation (CAVR). Sementara itu, kebijakan sapu bersih kriminal yang digaungkan pada periode 1983 sampai 1985, populer dengan istilah “penembakan misterius,” telah menyebabkan lebih dari 5.000 orang tewas, merujuk penelitian bertajuk Crime, Law, and State Authority in Indonesia (1990) yang digarap David Bourchier. Penerapan asas tunggal Pancasila, yang secara garis besar menolak ideologi politik lain kecuali buatan Orde Baru, turut melahirkan peristiwa Tanjung Priok (1984) serta Talangsari (1989), keduanya menimbulkan korban yang tidak sedikit, didominasi oleh warga muslim.
Terlepas dari rentetan pelanggaran HAM berat yang muncul sepanjang Soeharto berkuasa, namanya tetap tertulis dalam daftar calon pahlawan nasional. Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, selaku perwakilan pemerintah yang mengurusi seleksi nama-nama calon pahlawan nasional, menjelaskan bahwa Soeharto adalah salah satu dari banyak tokoh yang diusulkan daerah. Ia memastikan masuknya nama Soeharto telah melewati proses penyerapan aspirasi, diskusi, hingga pembahasan yang komprehensif. Keputusan final mengenai penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional berada di tangan tim independen bentukan Dewan Gelar, Penghargaan, dan Tanda Jasa yang diketuai Menteri Kebudayaan, Fadli Zon.
“Kami sudah serahkan langsung ke Pak Fadli Zon. Nanti keputusan akhirnya tetap di Dewan Gelar dan akan diteruskan ke presiden,” sebut Saifullah. Sedangkan Fadli Zon, dalam kesempatan terpisah, menerangkan telah menerima 49 nama calon pahlawan nasional dari Kementerian Sosial. Dari jumlah tersebut, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan akan menyeleksi 24 nama yang diprioritaskan. Fadli tidak mengatakan dengan pasti apakah daftar prioritas itu memuat Soeharto atau sebaliknya, namun ia menegaskan Soeharto memenuhi syarat. “Untuk nama-nama itu memang semuanya seperti saya bilang itu memenuhi syarat, termasuk nama Presiden Soeharto itu sudah tiga kali bahkan diusulkan,” terangnya awal November silam. “Jadi memenuhi syarat dari bawah. Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga.” Soeharto pada akhirnya dipilih sebagai pahlawan nasional bersama “kurang lebih sepuluh nama lainnya,” ujar Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikannya secara langsung Senin ini, bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Upaya menetapkan Soeharto menjadi pahlawan nasional dipandang sebagai cara pemerintah “menulis lembar sejarah baru,” menurut dosen studi sosiologi Universitas Nasional, Andi Achdian. Permasalahannya, Andi melanjutkan, keputusan itu memiliki konsekuensi yang tidak kecil. Dilansir dari BBC News Indonesia, ia mengungkapkan, “Dan sebenarnya secara hukum jelas konsekuensinya kalau dia dijadikan pahlawan nasional, artinya adalah menutup semua pintu bagi apa yang disebut pelanggaran HAM berat. Jadi selesai sudah. Tidak akan ada lagi pembicaraan itu. Apa pun yang dilakukan oleh aktivis-aktivis HAM, sudah tidak punya konsekuensi lagi.” Dalam pandangan yang lebih luas, penetapan pahlawan nasional yang dialamatkan ke Soeharto menandakan “demokrasi kita semakin rusak,” imbuh Andi. “Karena prinsip dasar dari demokratisasi Indonesia adalah penegakan HAM, seperti yang ada di dalam agenda Reformasi. Tapi, itu dilunturkan dengan pelaku pelanggaran HAM berat bisa jadi pahlawan nasional. Artinya, ini cerita akhir Reformasi.”
