KalselBabusalam.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), kembali menyoroti isu krusial mengenai kekurangan rumah atau backlog perumahan di Indonesia yang angkanya masih sangat besar. Menurut data terkini yang disampaikannya, setidaknya 9,9 juta keluarga di Tanah Air belum memiliki hunian pribadi. Lebih lanjut, ia juga mengungkapkan bahwa 26 juta keluarga lainnya terpaksa tinggal di rumah yang kondisinya jauh dari layak huni, menggambarkan skala tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penyediaan hunian.
Pernyataan ini disampaikan AHY dalam pemaparan capaian satu tahun kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025. Data yang memprihatinkan ini menjadi fokus utama pemerintah untuk segera ditangani melalui berbagai program strategis.
Dalam upayanya mengatasi defisit hunian, pemerintah terus menggenjot percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah, sebuah inisiatif ambisius yang telah ditetapkan sebagai salah satu program prioritas nasional. Hingga 29 September 2025, progres dari berbagai skema pembiayaan untuk program ini menunjukkan indikator yang positif, memberikan harapan bagi jutaan keluarga yang mendambakan rumah layak.
Secara rinci, Ketua Umum Partai Demokrat itu menjabarkan realisasi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang telah mencapai 200.809 unit rumah. Angka ini setara dengan 57 persen dari target yang ditetapkan, yaitu 350.000 unit. Tak kalah penting, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga menunjukkan capaian signifikan dengan 23.420 unit rumah terbangun, atau sekitar 52 persen dari target 45.073 unit. Selain itu, sebanyak 177.970 unit rumah juga telah memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP), memberikan keringanan finansial yang berarti bagi para pembeli.
AHY menegaskan bahwa isu perumahan bukan sekadar tentang ketersediaan unit, melainkan juga terkoneksi erat dengan kompleksitas kebijakan tata ruang. Permasalahan ini kian pelik, terutama di kawasan perkotaan yang kepadatan penduduknya terus meningkat.
Pemerintah menghadapi dilema besar dalam menyelaraskan kebutuhan mendesak akan pembangunan perumahan dengan kepentingan sektor lain, seperti percepatan pertumbuhan industri dan jaminan ketahanan pangan nasional. Fenomena alih fungsi lahan produktif yang sebelumnya dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan kini marak terjadi, beralih fungsi menjadi kawasan industri dan permukiman, memperparah keterbatasan ruang.
“Masalah mendasar yang kita hadapi adalah tata ruang, karena ruang yang tersedia semakin terbatas, apalagi di wilayah perkotaan yang tingkat kepadatannya semakin tinggi,” pungkas AHY, menekankan kembali akar persoalan yang harus segera diurai.
Pilihan Editor: Akar Masalah Pasokan Gas Industri Seret
