Banjarmasin – KALSELBABUSALAM.COM Akram Sadli, yang di masa kampanye sempat melontarkan kritik tajam kepada pasangan Muhidin-Hasnur, kini berbalik arah. Ia mengapresiasi langkah Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin dalam membenahi infrastruktur pendidikan di provinsi tersebut.
Pilgub Kalsel 2024 telah usai. Muhidin, yang pernah menjadi guru olahraga, resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025. Di hari pertamanya menjabat, ia langsung menegaskan bahwa sektor pendidikan menjadi prioritas utama pemerintahannya.
“Kami mengapresiasi langkah ini, karena di Kalsel masih banyak sekolah yang belum memiliki sarana pendidikan ideal. Ketika Gubernur menyatakan bahwa pendidikan menjadi program nomor satu, tentu kami sangat mendukung,” ujar Akram Sadli, Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu, Jumat (21/2).
Akram menilai bahwa pembenahan infrastruktur pendidikan harus sejalan dengan peningkatan kualitas guru dan pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar. Menurutnya, di era digital ini, teknologi memiliki peran krusial dalam mempercepat penyampaian materi dan meningkatkan pemahaman siswa.
Ia berharap, di tahun pertama kepemimpinan Muhidin-Hasnur, perbaikan sektor pendidikan bisa segera terasa. “Masyarakat sangat menginginkan mutu dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Terlebih, Kalsel merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam. Pendidikan berkualitas akan berbanding lurus dengan pembangunan daerah,” ujarnya.
Permasalahan infrastruktur pendidikan di Kalsel bukan isu baru. Pada 2024, Anggota DPRD Banjarmasin Arufah Arif mengungkapkan bahwa dari 2.341 ruang kelas SD di Kalsel, sekitar 1.300 di antaranya mengalami kerusakan. Kondisi serupa juga terjadi di jenjang SMP dan SMA.
Karena itu, Akram menilai langkah Muhidin untuk membenahi pendidikan, khususnya dari sisi infrastruktur, sudah tepat. Ia juga berharap agar kebijakan gubernur tak hanya berfokus pada SMA sederajat yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi juga menyentuh sekolah dasar dan menengah yang berada di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota.
“Harapan kami, meski ada pembagian wilayah kerja antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten, gubernur tetap bisa mendorong kebijakan yang merata hingga ke daerah,” tuturnya.
Kini, publik menanti bagaimana janji Muhidin-Hasnur dalam membenahi pendidikan Kalsel akan direalisasikan.(Amah)
