BANJARMASIN – KALSELBABUSALAM.COM-
Pemadaman bergilir yang dilakukan PLN, dengan alasan apapun, apalagi alasan yang tidak jelas, sangat merugikan geliat ekonomi rakyat. Kenapa dinilai alasan PLN tidak jelas, karena bila disebabkan persoalan teknis mesin pembangkit, kenapa pemadamannya menyeluruh, bukan saja di semua wilayah Kalimantan, namun juga di provinsi di luar Kalimantan, termasuk Jawa dan Sumatera, Kata Winardi Sethiona, Ketua DPP APINDO Kalsel, Senin (6/7)
Kalau alasannya karena ketiadaan bahan energi, Kalimantan sebagai lumbung batubara, mestinya tidak bermasalah, karena hampir seluruh Kalimantan merupakan daerah penghasil batubara. Pemadaman yang sangat merugikan rakyat ini, potret tata kelola energi dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat. Tuhan sudah mengaruniakan kepada warga Kalimantan dan Indonesia pada umumnya energi batubara yang melimpah, sayang tata kelolanya tidak bagus, akhirnya seperti “tikus yang mati di lumbung padi”, lanjut Winardi.
Winardi Sethiono menyoroti soal dampaknya bagi pengusaha dan ekonomi rakyat. Banyak anggota APINDO Kalsel, terutama UMKM yang mengeluhkan tidak dapat menjalankan usaha dan mengerjakan pesanan sesuai target, terhambat karena adanya pemadaman listrik. Alat produksi rawan rusak, dan jam kerja karyawan sangat terganggu.
Apalagi sekarang, sebagian besar sangat tergantung pada listrik, terutama transaksi pembayaran, pemesanan barang melalui aplikasi, serta berbagai informasi dan komunikasi yang semuanya menggunakan kemajuan teknologi, saranan tersebut sangat bergantung pada listrik. Kalau pemadaman seperti ini terjadi 15 tahun yang lalu, mungkin dampaknya tidak seberapa, akan tetapi sekarang, dimana ketergantungan teknologi sudah tak terhindarkan, maka ketersediaan listrik menjadi sangat penting, kata Winardi.
Sebagai tanggung jawab moral kepada seluruh anggota, DPP APINDO Kalsel, yang merupakan wadah para pengusaha dalam berhimpun mengadvokasi berbagai kebijakan, menyerukan dan meminta kepada PLN, termasuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat, agar benar-benar serius menyikapi persoalan ini. Harus ada keputusan yang jujur dan berpihak pada rakyat, sehingga masalah pemadaman listrik ini tidak berlarut-larut.
Pemadaman listrik bukan sekedar “lampu tidak menyala”, tapi lebih jauh dari pada itu, telah merugikan pengusaha, terutama UMKM dan secara umum mengganggu pergerakan ekonomi rakyat.
Kedepan, penting ada audit komprehensif terhadap PLN, sehingga semuanya akan jujur dan transparan, agar diketahui alasan sebenarnya dari pemadaman listrik. Bila disebabkan tata kelola yang buruk, menandakan keberadaan “pemain tunggal” dalam penyediaan listrik yang dimonopoli oleh PLN, layak untuk dievaluasi. Ada baiknya diberi alternatif, sehingga bila satu perusahaan seperti PLN tidak bagus dalam pelayanannya, rakyat memiliki pilihan untuk pindah pada layanan lainnya, kata Winardi.
