BANJARBARU — KALSELBABUSALAM.COM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat mengantisipasi risiko cemaran zat berbahaya dalam menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, pemerintah daerah resmi mempersenjatai petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan kemampuan uji cepat (Rapid Test Kit) untuk menyaring bahan pangan segar maupun olahan dari ancaman formalin hingga residu pestisida.
Langkah taktis ini dikukuhkan dalam agenda Sosialisasi Penggunaan Rapid Test Kit Pangan Segar Asal Tumbuhan dan Pangan Olahan yang digelar di Banjarbaru, Senin (8/6/2026). Langkah ini diambil demi memastikan rantai pasok makanan anak sekolah di Kalsel steril dari zat beracun.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel, Syamsir Rahman, yang diwakili oleh Sekretaris Dinas, Saptono, menegaskan bahwa kesuksesan program prioritas nasional ini tidak boleh dinodai oleh buruknya penjaminan mutu makanan di lapangan.
“Pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan melalui kerja sama lintas sektor, termasuk bersama Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kalimantan Selatan,” ujar Saptono, Senin (8/6/2026).
Saptono memaparkan, tantangan terbesar saat ini bukan sekadar menyediakan porsi makanan bergizi, melainkan memastikan hidangan yang sampai ke meja anak sekolah benar-benar bebas dari kontaminasi visual maupun kimiawi. Terlebih, pola konsumsi anak usia sekolah di wilayah tersebut dinilai masih rentan akibat tingginya paparan jajanan kurang sehat dan makanan siap saji.
Di sinilah SPPG memegang kendali krusial. Sebagai garda depan yang memproduksi dan mendistribusikan makanan, para petugas kini dilatih untuk melakukan deteksi dini (early warning system) secara mandiri. Menggunakan Rapid Test Kit, petugas dapat langsung mengidentifikasi kandungan berbahaya seperti boraks, formalin, hingga residu pestisida pada bahan baku sebelum diolah.
“Pelatihan ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas SPPG dalam melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan secara mandiri sehingga kualitas makanan yang disalurkan tetap terjaga,” jelas Saptono.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalsel mengingatkan bahwa kelalaian sekecil apa pun dalam mengelola bahan makanan dapat berakibat fatal pada kesehatan anak-anak. Oleh karena itu, standardisasi baku wajib diterapkan dari hulu ke hilir.
Pemerintah Provinsi Kalsel mengimbau seluruh elemen yang terlibat dalam program MBG untuk segera mengadopsi budaya keamanan pangan yang ketat. Ini mencakup lima fase krusial: pemilihan bahan baku yang ketat, proses pengolahan yang higienis, penyimpanan yang benar, distribusi yang aman, hingga estetika penyajian.
“Keamanan pangan, baik pangan segar maupun pangan siap saji, menjadi aspek yang harus mendapat perhatian serius dalam pelaksanaan Program MBG,” tutur Saptono menegaskan.
“Dengan pengawasan yang baik dan berkelanjutan, kita dapat memastikan makanan yang disalurkan melalui Program Makan Bergizi Gratis benar-benar aman, sehat, bergizi, dan layak dikonsumsi,” pungkasnya. (*)
