Pemprov Kalsel Dorong Integrasi Layanan Digital, Hindari Tumpang Tindih Aplikasi Pemerintah
BANJARBARU KALSELBABUSALAM.COM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat kolaborasi lintas pemerintah kabupaten/kota guna mengakselerasi transformasi pemerintahan digital melalui penyederhanaan layanan dan integrasi sistem data. Langkah strategis ini dimatangkan dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dinas Komunikasi dan Informatika se-Kalimantan Selatan bertema “Optimalisasi Penerapan Pemerintahan Digital (PEMDI) pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan” di Aula Diskominfo Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (17/11/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mengevaluasi aplikasi yang telah dibangun serta menghentikan pengembangan platform dengan fungsi serupa agar pelayanan publik berjalan efektif tanpa tumpang tindih.
“Pemerintahan digital kita perlukan untuk mempercepat proses administrasi, mempermudah akses pelayanan publik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta menyediakan dasar data bagi kebijakan pembangunan. Masyarakat tidak boleh dipersulit oleh proses birokrasi yang panjang hanya karena sistem yang kita miliki belum terintegrasi. Kita tidak memerlukan banyak aplikasi yang berjalan sendiri-sendiri, melainkan sistem yang dapat saling bertukar data,” tegas Muhammad Syarifuddin.
Pengembangan sistem elektronik di daerah wajib mengacu pada regulasi nasional—meliputi Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE Nasional, dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia—sekaligus diimbangi penguatan keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta pemerataan akses jaringan hingga wilayah terluar.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhamad Muslim, menambahkan forum Rakerda ini menyelaraskan enam agenda prioritas penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika menghadapi perencanaan program tahun 2027 di tengah kebijakan efisiensi anggaran:
Penguatan infrastruktur jaringan digital dan pemerataan akses internet.
Penyelenggaraan tata kelola Satu Data Indonesia melalui standardisasi data sektoral.
Penyederhanaan dan integrasi aplikasi layanan pemerintahan.
Penguatan sistem keamanan informasi serta mitigasi risiko insiden siber.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur bidang digital.
Penguatan narasi komunikasi publik, keterbukaan informasi, serta literasi digital masyarakat.
Digelar secara hybrid selama dua hari pada 17–18 November 2026 bersama perwakilan Diskominfo dan Bappeda se-Kalsel, forum konsolidasi ini dirancang menghasilkan rencana aksi terukur guna memastikan keberhasilan transformasi digital berdampak langsung pada kemudahan layanan bagi seluruh warga Banua(mckalsel/lnk).



