KOTABARU – KALSELBABUSALAM.COM
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru mendesak pihak maskapai dan pemerintah daerah untuk segera mencari solusi konkret atas melambungnya harga tiket pesawat. Dalam rapat kerja yang digelar Komisi II pada Senin (12/1/2026), terungkap bahwa tarif penerbangan saat ini menjadi hambatan utama mobilitas dan ekonomi masyarakat di Bumi Saijaan.
Ketua Komisi II DPRD Kotabaru menegaskan bahwa pemanggilan mitra kerja ini merupakan respons cepat terhadap rentetan keluhan warga. Selain isu transportasi udara, rapat tersebut juga membedah kualitas pelayanan transportasi laut dan gangguan sinyal internet yang masih kerap dikeluhkan di beberapa wilayah.
“DPRD memanggil pihak-pihak terkait agar persoalan transportasi udara, laut, serta layanan internet dapat dibahas secara terbuka dan dicarikan solusi bersama demi kepentingan masyarakat,” tegas Ketua Komisi II di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Kotabaru.
Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru memaparkan data krusial terkait daya beli masyarakat terhadap layanan penerbangan. Berdasarkan kajian teknis, terdapat ambang batas harga yang menjadi penentu ramai atau sepinya okupansi pesawat di Kotabaru.
“Jika harga tiket berada di bawah Rp1 juta, sekitar 60 hingga 65 persen masyarakat diperkirakan akan mampu dan berminat menggunakan transportasi udara,” ujar perwakilan Dinas Perhubungan. Ia berharap dukungan penuh DPRD dan fleksibilitas maskapai agar angka psikologis di bawah satu juta rupiah tersebut dapat diupayakan.
Merespons tekanan tersebut, perwakilan maskapai penerbangan menyatakan keterbukaan mereka untuk bernegosiasi, meski tetap harus berhitung dengan biaya operasional. “Kami terbuka untuk berdiskusi mencari solusi terbaik agar layanan penerbangan ke Kotabaru tetap berjalan optimal dan dapat diakses lebih luas,” ungkap pihak maskapai.
Sorotan pada ‘Blank Spot’ Internet
Tak hanya soal fisik, konektivitas digital juga menjadi rapor merah yang dibahas. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kotabaru mengapresiasi langkah legislatif yang mengawal isu gangguan internet secara serius.
“Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian DPRD yang tidak hanya fokus pada transportasi, tetapi juga pada layanan internet. Dengan dipanggilnya pihak terkait, diharapkan permasalahan ini dapat segera ditangani,” ujar perwakilan Diskominfo.
Anggota DPRD yang hadir dalam rapat lintas komisi tersebut menekankan bahwa peningkatan layanan publik adalah tanggung jawab kolektif. Hasil rapat ini diharapkan tidak sekadar menjadi catatan di atas kertas, melainkan memberikan dampak nyata bagi keterjangkauan transportasi dan kualitas komunikasi.
Rapat kerja ini diakhiri dengan penegasan bahwa DPRD akan terus mengawal janji-janji dari pihak maskapai dan dinas terkait hingga terjadi perubahan signifikan pada kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kotabaru.
