DIREKTUR Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Ananta Wiyogo membeberkan tindak lanjut perusahaan usai mendapat Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,68 triliun. Tambahan modal itu diterima pada akhir Desember 2025 usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT Sarana Multigriya Finansial.
Ananta mengatakan suntikan modal itu telah disalurkan kepada perbankan untuk menunjang program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Jadi pada waktu Rp 6,68 triliun itu kami terima, kami langsung menggabungkannya dengan dana internal dari pasar modal menjadi Rp 8,03 triliun dan langsung malam itu kami salurkan kepada bank-bank penyalur KPR (Kredit Pemilikan Rumah) FLPP,” kata Ananta di Surakarta, Kamis, 12 Februari 2026.
Menurut Ananta, dana ini mengalir ke sekitar 15 bank, dengan porsi terbesar untuk PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. atau BTN. Tindakan itu, kata Ananta, telah dilaporkan kepada pemegang saham dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat.
Ananta menuturkan, PT SMF telah menyalurkan sekitar Rp 34 triliun sejak 2018 hingga saat ini untuk membiayai sekitar 904 ribu unit rumah. Menurutnya, SMF turut berkontribusi untuk program 3 juta rumah dengan menyumbang 25 persen dari total pembiayaan FLPP di seluruh Indonesia. “75 persen melalui BP Tapera, 25 persen melalui SMF,” ujar Ananta.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban sebelumnya mengatakan pemerintah mengalokasikan PMN tunai sebesar Rp 11,45 triliun pada 2025 untuk mendukung tiga sektor strategis, yakni perumahan, transportasi, dan industri pendukungnya. Rionald mengatakan pemerintah menyalurkan PMN kepada PT SMF sebesar Rp 6,68 triliun. Dana ini ditujukan untuk mendukung pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang 75 persen pembiayaannya ditopang melalui skema likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
Selain perumahan, PMN juga diberikan kepada sektor transportasi laut melalui PT Pelni sebesar Rp 2,5 triliun. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan PMN untuk sektor perkeretaapian melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Industri Kereta Api (INKA). PT KAI memperoleh PMN sebesar Rp 1,8 triliun, sementara PT INKA menerima Rp 473 miliar.
“Investasi tersebut sejalan dengan target investasi pemerintah yang difokuskan pada sektor-sektor dengan dampak pengganda besar terhadap perekonomian nasional,” kata Rionald dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Senin, 9 Februari 2026.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Untuk Apa Kementerian Keuangan Mengambil Alih PNM
