KalselBabusalam.com – Rektor Universitas Indonesia (UI), Heri Hermansyah, telah melakukan audiensi penting dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi. Pertemuan ini berfokus pada dugaan kasus pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum UI, sebuah isu yang memerlukan penanganan serius dan terpadu. Audiensi tersebut diselenggarakan di Gedung Pusat Administrasi Universitas, Kampus UI, Depok, Jawa Barat, pada hari Rabu (15/4) sore.
Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, Erwin Agustian Panigoro, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari upaya universitas untuk memperkuat sinergi dalam penanganan kasus. Selain itu, audiensi ini juga menjadi wadah bagi UI untuk secara langsung menyampaikan perkembangan terbaru kepada pemerintah. Erwin menegaskan, “Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan penanganan secara langsung, termasuk kronologi awal, langkah-langkah yang telah dilakukan, serta rencana tindak lanjut proses investigasi.” Pernyataan ini dilansir dari kumparan, Rabu (15/4).
Langkah cepat dan terukur yang diambil oleh Universitas Indonesia, termasuk kebijakan penonaktifan sementara terhadap 16 mahasiswa terduga, mendapat apresiasi dari Kementerian PPPA. Kebijakan ini dinilai krusial sebagai upaya menjaga objektivitas pemeriksaan yang berlangsung. Erwin menambahkan, UI dan KemenPPPA juga telah mencapai kesepakatan untuk terus memperkuat koordinasi, memastikan seluruh proses penanganan berjalan transparan, akuntabel, serta senantiasa berorientasi pada perlindungan korban.
Pentingnya Kajian Holistik untuk Pencegahan
Rektor UI Heri Hermansyah kembali menegaskan komitmen institusinya dalam memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi secara lebih sistemik. Menurutnya, pendekatan komprehensif sangat diperlukan untuk mengatasi akar masalah.
“Ke depan, kita perlu mendorong kajian yang lebih holistik dan multidisiplin untuk melihat akar persoalan secara menyeluruh. Dari situ kita dapat merumuskan metodologi yang lebih tepat agar peristiwa serupa dapat diminimalkan,” papar Heri, menyoroti pentingnya penelitian mendalam.
Selain fokus pada penanganan kasus, UI juga berkomitmen penuh untuk memperkuat aspek pencegahan melalui program edukasi. Ini mencakup rencana untuk memasukkan materi tentang kekerasan seksual dan isu-isu kontemporer terkait dalam orientasi mahasiswa baru, dengan melibatkan peran aktif Satgas PPK (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual).
Pada kesempatan yang sama, Menteri PPPA Arifah turut menekankan urgensi penguatan koordinasi di tingkat nasional. Menurutnya, diperlukan penyusunan kerangka kerja yang lebih seragam terkait peran Satgas PPK di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
“Kita perlu duduk bersama dalam forum koordinasi nasional untuk merumuskan posisi dan penguatan Satgas di perguruan tinggi, sekaligus belajar dari praktik baik yang sudah ada,” imbuh Arifah, menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar-institusi untuk efektivitas pencegahan.
Prioritas Transparansi dan Perlindungan Korban
Universitas Indonesia memastikan bahwa seluruh proses penanganan kasus ini dilakukan dengan berlandaskan pada regulasi yang berlaku dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Pendekatan yang diterapkan juga secara khusus berorientasi pada perlindungan korban, mencakup penyediaan pendampingan psikologis, bantuan hukum, hingga dukungan akademik demi keberlangsungan studi korban.
Di sisi lain, Erwin Agustian Panigoro menghimbau masyarakat luas untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia menekankan pentingnya menghindari spekulasi yang justru dapat mengganggu integritas dan kelancaran proses penanganan kasus ini.
“Dukungan publik yang bijak sangat penting untuk menjaga integritas proses serta melindungi seluruh pihak yang terlibat,” tutupnya, menyerukan peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya penegakan keadilan dan melindungi privasi.
UI menyatakan akan terus menyampaikan perkembangan kasus secara berkala melalui kanal resmi universitas, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan akurasi informasi demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik.
