Dilansir dari KalselBabusalam.com, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot Tanjung, baru-baru ini mengungkapkan adanya tren signifikan dalam pola konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Menurut catatannya, terjadi shifting atau peralihan perilaku konsumen, di mana banyak masyarakat beralih dari penggunaan BBM bersubsidi ke BBM nonsubsidi.
“Terjadi shifting, yang tadinya dari subsidi Pertalite, itu menjadi (konsumen BBM) non-subsidi. Menurut hitungan kami, shifting itu terjadi sekitar 1,4 juta KL (kiloliter),” ujar Yuliot dalam keterangannya setelah menghadiri Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, pada Rabu, 3 September 2025. Angka ini menunjukkan skala perubahan yang tidak kecil, mengindikasikan dampak kebijakan pada kebiasaan masyarakat.
Peralihan masif dalam pola konsumsi ini, terang Yuliot, dipicu oleh pemberlakuan pembelian Pertalite (BBM bersubsidi) yang kini mewajibkan penggunaan QR code. Kebijakan QR code ini sendiri diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan krusial: memastikan bahwa subsidi yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan dinikmati oleh mereka yang berhak.
Namun, Yuliot juga mengamati bahwa perubahan ini turut memicu konsekuensi lain. Menurutnya, implementasi kebijakan ini secara tidak langsung membuat BBM yang dijual oleh SPBU swasta semakin diminati. “Dari subsidi ke nonsubsidi juga yang menyebabkan ada peningkatan permintaan untuk badan usaha swasta,” tambahnya, menegaskan korelasi antara kebijakan subsidi dengan dinamika pasar BBM.
Pernyataan Yuliot ini mengemuka seiring dengan isu kelangkaan BBM di beberapa jaringan SPBU swasta, khususnya di Jakarta. Sejak pertengahan Agustus lalu, sejumlah SPBU yang dikelola oleh Shell dan BP-AKR dilaporkan tidak menjual beberapa jenis BBM tertentu untuk jangka waktu yang belum bisa dipastikan, menimbulkan keresahan di kalangan konsumen.
Menanggapi situasi tersebut, Yuliot menyampaikan bahwa pemerintah akan segera mengambil langkah konkret. Pihaknya berencana untuk membahas isu kelangkaan BBM Shell dan BP ini secara komprehensif bersama Pertamina dan seluruh pengelola SPBU swasta lainnya, mencari solusi terbaik untuk menjaga ketersediaan pasokan.
“Sudah ada arahan kepada Dirjen Migas untuk segera mengumpulkan. Ini segera dirapatkan antara Pertamina sama badan usaha yang memerlukan impor,” jelas Yuliot, menggarisbawahi urgensi koordinasi antara pemangku kepentingan dalam mengatasi tantangan pasokan BBM.
Kementerian ESDM, lanjutnya, berkomitmen untuk menyesuaikan kebutuhan impor dari pengelola SPBU swasta dengan kapasitas Pertamina. Langkah ini menjadi krusial mengingat impor BBM memiliki dampak langsung terhadap neraca perdagangan Indonesia, sehingga perlu diatur dengan cermat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Saat ini, Kementerian ESDM telah memiliki data lengkap mengenai jumlah impor BBM baik oleh Pertamina maupun masing-masing SPBU swasta. “Kami juga memperhatikan neraca komoditas. Jangan sampai neraca komoditas yang sudah disepakati itu ada kelebihan,” pungkas Yuliot, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan dalam rangka stabilitas ekonomi dan energi.
Pilihan Editor: Penyebab Pasokan Bensin di SPBU Swasta Seret
