KalselBabusalam.com – Masa depan jalur rel empat lajur (double-double track) pada lintas krusial Manggarai–Cikarang menjadi sorotan utama, seiring dengan rencana besar pemerintah dan PT KAI (Persero). Proyek vital ini diharapkan mampu mengatasi kepadatan lalu lintas kereta api dan meningkatkan keselamatan, sebuah ambisi yang memerlukan sinergi kuat dari berbagai pihak.
Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, menjelaskan bahwa pembangunan double-double track akan melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan PT KAI. “Ada yang menjadi investasi dari PT KAI dan juga ada yang menjadi bagian dari program pemerintah,” ujar Dudy saat ditemui di Stasiun Bekasi Timur pada Rabu, 29 April 2026. Lebih lanjut, Dudy mengisyaratkan perubahan fundamental di masa mendatang, di mana Kementerian Perhubungan akan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan prasarana perkeretaapian kepada KAI, dengan Kementerian Perhubungan bertransformasi menjadi regulator.
Pergeseran mekanisme pengelolaan prasarana ini, menurut Dudy, akan memengaruhi perencanaan KAI, termasuk dalam pengembangan double-double track. “Akan kami sesuaikan lagi dengan kondisi yang terbaru, bahwa prasarana akan diserahkan seluruhnya kepada PT KAI,” tambahnya, menandakan penyesuaian strategi yang signifikan. Menyambut rencana tersebut, Direktur Utama PT KAI (Persero), Bobby Rasyidin, menegaskan komitmen perusahaannya dan Kementerian Perhubungan untuk mempercepat proses pengalihan pengelolaan prasarana. “Segera nanti saya sampaikan,” kata Bobby, menunjukkan keseriusan dalam implementasi.
Dorongan kuat untuk percepatan pembangunan jalur rel empat lajur ini turut disuarakan oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Jalur Manggarai–Cikarang dianggap sebagai koridor vital yang menopang mobilitas tinggi, dilalui oleh kereta api antarkota maupun kereta perkotaan (KRL) dari dan menuju ibu kota. Hingga saat ini, rel empat jalur baru tersedia untuk rute Stasiun Manggarai hingga Stasiun Bekasi, sementara segmen dari Stasiun Bekasi hingga Stasiun Cikarang masih mengandalkan sistem double track atau dua jalur, yang rentan terhadap masalah operasional.
Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Deddy Herlambang, menekankan urgensi pembangunan rel empat lajur untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Ia mencontohkan insiden tabrakan antara KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam, 27 April 2026, sebagai bukti nyata dampak dari kepadatan jalur. Menurut Deddy, volume lalu lintas kereta yang tinggi di lintas Jakarta–Cikarang menuntut pemisahan operasional antara kereta jarak jauh dan KRL.
Perbedaan pola layanan menjadi alasan mendasar untuk pemisahan jalur tersebut. “Memang idealnya dipisah karena pelayanannya berbeda. Kereta antarkota tidak berhenti di setiap stasiun, sedangkan KRL berhenti di semua stasiun. Kalau terjadi gangguan, bisa berdampak ke perjalanan kereta lainnya,” jelas Deddy Herlambang, dilansir dari KalselBabusalam.com, Selasa, 28 April 2026. Ia menambahkan bahwa pemisahan jalur ini idealnya tidak hanya berlaku untuk kereta penumpang, tetapi juga mencakup kereta barang, guna mengurangi potensi bottleneck dan gangguan operasional secara keseluruhan.
Namun, realisasi proyek penting ini masih menghadapi kendala serius, terutama terkait anggaran. Deddy mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menyusun detailed engineering design (DED) untuk pembangunan jalur tersebut. Sayangnya, proyek ini belum terealisasi karena belum masuk dalam skala prioritas pendanaan. “Kalau ada anggaran, tentu jalur bisa dipisahkan sehingga tidak ada bottleneck atau gangguan operasional,” paparnya. Tanpa percepatan pembangunan infrastruktur krusial ini, risiko kecelakaan dan gangguan operasional diprediksi akan terus membayangi sistem perkeretaapian di lintas padat seperti Jakarta–Cikarang.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Risiko Aturan Baru Memanfaatkan Piutang Negara
