MENTERI Pekerjaan Umum (Menteri PU) Dody Hanggodo mengklaim program pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat pada 2026 mampu menyerap hingga 1 juta tenaga kerja. Menurut dia, program ini merupakan andalan pemerintah untuk menjaga daya beli sekaligus menggerakkan ekonomi lokal di tengah tekanan global.
“Program ini punya efek berganda. Tidak hanya membangun infrastruktur, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujar Dody dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa, 7 April 2026.
Dody menjelaskan, program infrastruktur berbasis masyarakat tahun ini menjangkau 15.364 lokasi di seluruh Indonesia. Selain itu, kata dia, pemerintah juga menambah alokasi anggaran program ini dari Rp 4,84 triliun menjadi Rp 5,48 triliun.
Menurut Dody, program padat karya menjadi strategi penting agar manfaat pembangunan bisa langsung dirasakan masyarakat. Selain menghasilkan infrastruktur, skema ini juga memberikan penghasilan langsung bagi warga yang terlibat.
Sebagian besar pembangunan infrastruktur difokuskan pada sektor sumber daya air. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) menjadi penyumbang terbesar dengan pelaksanaan di sekitar 12 ribu lokasi dan anggaran sekitar Rp 2,7 triliun.
Di sektor konektivitas, Kementerian PU menargetkan pembangunan 118 jembatan gantung melalui skema padat karya. Proyek ini diharapkan membuka akses wilayah terpencil sekaligus memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.
Sementara di sektor permukiman, program infrastruktur berbasis masyarakat mencakup berbagai kegiatan yang menyasar peningkatan kualitas hidup warga. Di antaranya pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW), penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas), hingga program sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah.
Pilihan Editor: Jika Dana SAL Dikuras untuk Menambal Subsidi BBM
