KalselBabusalam.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas korupsi dengan memamerkan uang tunai senilai Rp 300 miliar. Uang tersebut merupakan bagian signifikan dari total kerugian negara sebesar Rp 883 miliar dalam perkara dugaan korupsi investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen.
Pemandangan uang tunai ini cukup mencolok, di mana tumpukan uang pecahan Rp 100 ribu disusun rapi menyerupai tembok bata. Dengan ketinggian mencapai sekitar 1,5 meter, tumpukan uang tersebut berhasil memenuhi hampir seluruh sisi depan ruangan konferensi pers KPK. Setiap bal yang terbungkus plastik putih mewakili uang senilai Rp 1 miliar, menunjukkan betapa masifnya jumlah yang berhasil disita.
Sebagai penanda nilai rampasan yang berhasil diamankan, KPK meletakkan sebuah papan kecil di tengah susunan uang tersebut, menegaskan komitmen lembaga antikorupsi ini dalam pemulihan aset negara.
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa penyerahan aset hasil rampasan ini dilakukan setelah melalui serangkaian proses pemulihan kerugian negara yang panjang dari kasus korupsi PT Taspen. Langkah ini menandai babak baru dalam upaya pengembalian dana publik yang telah diselewengkan.
“Setelah dilakukan serangkaian pemulihan aset oleh KPK dari perkara Taspen, hari ini KPK melakukan penyerahan kepada PT Taspen (Persero), atas penjualan kembali aset yang sudah dirampas,” terang Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (20/11).
Secara rinci, aset yang diserahkan meliputi uang tunai sebesar Rp 883.038.394.268. Dana ini telah disetorkan ke rekening Giro THT Taspen di BRI Cabang Veteran Jakarta pada tanggal 20 November 2025. Selain uang tunai, KPK juga menyerahkan enam unit instrumen efek yang sudah dipindahkan ke rekening efek PT Taspen (Persero) pada tanggal 17 November 2025, melengkapi upaya pemulihan aset secara menyeluruh.
Asep menegaskan bahwa uang tunai sebesar Rp 300 miliar yang dipamerkan oleh KPK hanyalah sebagian dari total pengembalian. Jumlah tersebut ditampilkan secara terbatas dengan mempertimbangkan alasan keamanan dan kapasitas ruang pamer yang tersedia, bukan berarti hanya sejumlah itu yang berhasil diamankan.
Dalam kesempatan tersebut, Asep juga menekankan betapa seriusnya kejahatan korupsi terhadap dana pensiun. Tindakan ini dinilai sangat memprihatinkan karena secara langsung menyasar hak-hak para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengabdikan puluhan tahun hidup mereka kepada negara.
“Dana Taspen bukan sekadar angka di laporan keuangan, tetapi tabungan hari tua jutaan ASN. Lebih dari 4,8 juta ASN menggantungkan masa depannya pada pengelolaan Taspen,” ujar Asep, menggambarkan dampak luas dari tindak pidana korupsi ini.
Apabila dikalkulasikan, kerugian senilai hampir Rp 1 triliun tersebut setara dengan pembayaran gaji pokok sekitar 400 ribu ASN. Angka ini, menurut Asep, secara jelas menggambarkan besarnya potensi kerusakan dan kerugian finansial yang ditimbulkan akibat korupsi di sektor dana pensiun.
“Setiap rupiah yang dikorupsi sama halnya dengan merenggut kehidupan para pensiunan dan keluarganya,” sesalnya, menunjukkan keprihatinan mendalam atas nasib para pensiunan yang terdampak.
Perkara yang mengakibatkan kerugian keuangan PT Taspen ini telah menyeret mantan Direktur Utama (Dirut) PT Taspen (Persero), Antonius Nicholas Stephanus Kosasih, ke meja hijau. Ia divonis dengan hukuman 10 tahun penjara atas keterlibatannya.
Kosasih terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengelolaan investasi perusahaan pelat merah tersebut, yang merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis.
Selain pidana pokok berupa kurungan penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta kepada Antonius Kosasih. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
Antonius Harus Bayar Uang Pengganti Rp 29,152 Miliar
Tak hanya itu, Antonius Kosasih juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 29,152 miliar. Kewajiban ini juga mencakup sejumlah valuta asing, antara lain USD 127.057, SGD 283.002, 10 ribu euro, 1.470 baht Thailand, 30 Poundsterling, 128.000 yen Jepang, 500 dolar Hong Kong, 1,262 juta won Korea, serta Rp 2.877.000, menunjukkan kompleksitas dan skala aset yang harus dipulihkan.
Vonis yang dijatuhkan majelis hakim ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum, yang sebelumnya telah meminta hukuman 10 tahun penjara bagi Antonius Kosasih, menegaskan konsistensi dalam penegakan hukum.
Dalam kasus serupa, majelis hakim juga menjatuhkan vonis terhadap Direktur Utama PT Insight Investment Management (PT IIM), Ekiawan Heri Primaryanto. Ia dijatuhi pidana 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta, subsider 6 bulan kurungan, menunjukkan bahwa pihak lain yang terlibat juga tidak luput dari jerat hukum.
Eki juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar USD 253.660. Jika uang pengganti ini tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara selama dua tahun, menambah daftar sanksi yang harus dihadapinya.
Kosasih dan Ekiawan terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menegaskan dasar hukum atas vonis yang telah dijatuhkan.
