KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mencatat bid to cover ratio atau rasio penawaran terhadap dana yang dimenangkan pada lima lelang Surat Utang Negara (SUN) awal 2026 lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu. Kemenkeu dapat melakukan penyesuaian penerbitan.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto menyatakan rata-rata bid to cover ratio pada lima lelang SUN di awal 2026 tercatat sebesar 1,95 kali. “Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata pada periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 2,27 kali,” ucapnya kepada Tempo, Ahad, 8 Maret 2026.
Bid to cover ratio menjadi indikator yang sering digunakan dalam membaca minat investor. Makin tinggi bid to cover ratio makin bagus karena menunjukkan permintaan yang kuat.
Penyusutan penawaran masuk alias incoming bids juga tergambar dari lelang SUN Selasa, 3 Maret 2026, yang hanya mencapai Rp 50,9 triliun. Penawaran ini menurun dibanding angka penawaran investor bulan sebelumnya yang mencapai Rp 63 triliun atau dibanding lelang Januari yang mencapai Rp 90,96 triliun.
Suminto menjelaskan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat investor alias incoming bids pada lelang SUN sejak awal tahun. Pertama, meningkatnya ketidakpastian geopolitik global mempengaruhi sentimen pasar keuangan, termasuk minat investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Kedua, faktor musiman seperti periode libur panjang Imlek, Ramadan, dan Idul Fitri yang meningkatkan kebutuhan likuiditas domestik.
Dengan melandainya minat investor, Suminto menyatakan pemerintah tetap menerapkan strategi yang prudent, fleksibel, dan oportunistik untuk mengelola pembiayaan APBN. “Penerbitan SBN, termasuk melalui lelang, dilakukan secara fleksibel dan oportunistik menyesuaikan perkembangan kebutuhan pembiayaan APBN, posisi kas pemerintah, dan kondisi pasar keuangan.”
Adapun target penerbitan SBN ditetapkan secara triwulanan. Sehingga pemerintah memiliki ruang untuk menyesuaikan volume penerbitan maupun komposisi instrumen pada setiap lelang. Tujuannya untuk menjaga biaya utang tetap efisien serta pembiayaan yang optimal. Meski demikian, ia menyatakan, saat ini pemerintah tidak melihat kebutuhan untuk mengubah frekuensi lelang.
Pilihan Editor: Program Utama Prabowo Membuat Prospek Utang Jadi Negatif
