Foto: MC Kalsel
BANJARMASIN – KALSELBABUSALAM.COM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus memperkuat upaya pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Salah satu langkah strategisnya adalah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) PKH se-Kalimantan Selatan 2025, yang bertujuan meningkatkan sinergi dan efektivitas program bantuan sosial ini.
Plt. Kepala Dinas Sosial Kalsel, Gusti Yanuar Noor Rifai, menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar pelaksanaan PKH lebih tepat sasaran. “Melalui Rakor ini, kami ingin memastikan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi PKH sebelumnya serta merumuskan strategi yang lebih baik ke depan,” ujarnya di Banjarmasin, Selasa (18/2/2025).
Berdasarkan data Dinsos Kalsel, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH mengalami peningkatan, dari 100.771 KPM pada 2022 menjadi 111.671 KPM pada 2023. Untuk memastikan program berjalan optimal, terdapat 413 pendamping sosial yang bertugas mendampingi KPM di 13 kabupaten/kota se-Kalsel.
“Keberadaan pendamping sosial sangat krusial dalam memastikan bantuan tepat sasaran serta mendorong penerima manfaat menjadi lebih mandiri dan sejahtera,” kata Rifai.
Dalam Rakor ini, para peserta membahas sejumlah tantangan, seperti validitas data penerima manfaat, efektivitas pendampingan, serta strategi pemberdayaan ekonomi bagi KPM. Selain itu, peningkatan kapasitas pendamping sosial juga menjadi fokus utama agar mereka dapat bekerja lebih profesional dan akuntabel.
“Komitmen Pemprov Kalsel adalah memastikan PKH tidak hanya menjadi bantuan jangka pendek, tetapi juga alat pemberdayaan masyarakat. Dengan koordinasi yang solid antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait, program ini bisa lebih optimal dan berkelanjutan,” tutup Rifai.
Melalui langkah ini, Pemprov Kalsel berharap PKH dapat terus berkontribusi dalam menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.(Ainah)
