Dilansir dari KalselBabusalam.com, bencana banjir besar yang melanda tiga provinsi di Sumatera bukan hanya fenomena alam biasa, melainkan dipicu oleh perpaduan kompleks antara cuaca ekstrem dan kerusakan ekosistem. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menegaskan bahwa kerentanan daerah aliran sungai (DAS) serta daerah tangkapan air yang rusak menjadi faktor krusial di balik musibah ini. Pernyataan mendalam ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi IV DPR pada Kamis, 4 Desember 2025.
Raja Juli Antoni menjelaskan lebih lanjut bahwa pemicu utama bencana ini adalah kombinasi dari beberapa elemen kritis. Pertama, adanya pengaruh siklon tropis Senyar yang membawa curah hujan luar biasa. Kedua, kondisi geomorfologi daerah aliran sungai yang memang rentan terhadap perubahan. Dan yang tak kalah penting, kerusakan parah pada daerah tangkapan air yang telah kehilangan fungsi penyerapan alaminya secara signifikan.
Tragedi kemanusiaan ini mengguncang Pulau Sumatera pada Selasa, 25 November 2025, ketika banjir bandang dan tanah longsor secara serentak menerjang tiga provinsi. Provinsi-provinsi tersebut meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Di Aceh, dampak bencana begitu masif, meliputi 18 kabupaten/kota, yang berarti hampir separuh dari total wilayah provinsi paling utara di Sumatera itu ikut terdampak.
Korban jiwa akibat amukan alam ini sungguh memilukan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per hari ini, tercatat 776 jiwa meninggal dunia, sementara 564 jiwa lainnya masih dinyatakan hilang. Selain itu, sebanyak 2.600 jiwa mengalami luka-luka, menambah daftar panjang penderitaan yang ditimbulkan oleh bencana ini di wilayah-wilayah tersebut.
Kementerian Kehutanan telah melakukan investigasi mendalam dan menemukan 70 titik banjir yang tersebar di 31 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Aceh. Analisis citra satelit yang dilakukan antara tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan adanya perubahan tutupan lahan yang signifikan, mencapai 21.476 hektar, dari fungsi hutan menjadi non-hutan. Dari angka tersebut, 12.159 hektar berada di dalam kawasan hutan dan 9.317 hektar di luar kawasan. Ironisnya, Aceh juga memiliki lahan kritis seluas 217.301 hektar, atau sekitar 7,1 persen dari seluruh area yang terdampak bencana.
Situasi serupa juga terpantau di Sumatera Utara, di mana tercatat 92 titik banjir pada 13 DAS. Perubahan tutupan lahan di wilayah DAS ini mencapai 9.424 hektar, dengan dominasi area penggunaan lain yang menggantikan fungsi hutan. Raja Juli menambahkan bahwa lahan kritis di wilayah terdampak di Sumatera Utara sangat luas, mencapai 207.000 hektar atau sekitar 14,7 persen, menunjukkan kerentanan ekologis yang serius di provinsi ini.
Tidak luput dari ancaman, Sumatera Barat mencatat 56 titik banjir yang tersebar di 13 DAS. Provinsi ini mengalami perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non-hutan seluas 1.821 hektar, dengan mayoritas deforestasi terjadi di dalam kawasan hutan itu sendiri. Selain itu, Sumatera Barat turut memiliki lahan kritis yang signifikan, mencapai 39.816 hektar atau 7 persen dari total area yang terimbas bencana.
Pilihan Editor: Cekak Anggaran Penanggulangan Bencana
