BADAN Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) masih menyusun rencana induk proyek giant sea wall atau tanggul laut raksasa. Kepala BOPPJ Didit Herdiawan mengatakan pembangunan akan dilaksanakan di sepanjang pantai utara Jawa, sekitar 535 kilometer, yang tersebar di Banten, Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Menurut Didit, pembangunan giant sea wall mendesak dilakukan untuk melindungi pesisir pantai utara Jawa seiring penurunan muka air tanah dan bencana banjir rob. “Bukan hanya 17-20 juta jiwa yang harus kita lindungi, tapi seluruh aset-aset nasional kurang lebih sekitar US$ 368 miliar,” kata Didit di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Senin, 23 Februari 2026.
Didit mengatakan perlindungan kawasan pesisir ini tidak hanya dengan pembangunan tanggul laut melainkan sistem terintegrasi. Pemerintah akan mengombinasikan tanggul laut atau offshore dike, tanggul pantai atau onshore dike, dan solusi berbasis alam seperti penguatan ekosistem bakau.
Pembangunan giant sea wall membutuhkan sekitar US$ 800-100 miliar. Didit berujar pemerintah akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi, termasuk investasi dari luar negeri. “Kita sedang mendalami apa keuntungannya untuk kita nanti, untuk Indonesia. Tidak terlalu memberatkan pemerintah kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa di pantai utara Jawa tidak bisa ditunda. Sebelumnya, proyek ini sudah masuk dalam perencanaan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak 1995 atau 30 tahun lalu.
“Tidak ada lagi penundaan, tidak perlu lagi banyak bicara. Kita akan kerjakan itu segera,” kata Prabowo saat berpidato dalam acara International Conference on Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta International Convention Center, Kamis, 12 Juni 2025.
Pembangunan giant sea wall di sepanjang pantai utara Jawa diperkirakan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Ihwal pembiayaan, Prabowo membuka pintu bagi calon investor dari luar negeri, seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, serta negara-negara Eropa maupun Timur Tengah. Namun, kata Prabowo, pemerintah tidak mau menunggu lebih lama. “Yang mau ikut, silakan, tapi kita tidak tunggu. Kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” kata Prabowo.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie mengatakan pemerintah mesti menyiapkan konsep kerja sama dan imbal hasil yang jelas bila ingin melibatkan swasta dalam pembangunan tanggul laut raksasa pantai utara Jawa. Sebab, proyek tanggul laut raksasa yang akan dibangun di wilayah Banten hingga Jawa Timur ini membutuhkan anggaran jumbo. Selain itu, perlu waktu hingga puluhan tahun.
Untuk membangun giant sea wall di pantai utara Jakarta, anggaran yang diperlukan sekitar US$ 8 miliar dengan masa pembangunan setidaknya 8 tahun. Rencananya, proyek ini akan dikerjakan pemerintah pusat dengan Pemprov Jakarta. “Nanti kami lihat imbal hasil bagaimana, misal swasta yang mau (ikut menggarap)” kata Anindya ketika ditemui usai acara ICI, 12 Juni 2025.
Menurut Anindya, pembangunan giant sea wall memang harus dilakukan untuk melindungi Pulau Jawa. Oleh karena itu, perlu konsep kerja sama yang jelas agar swasta tertarik masuk. Anindya juga mengatakan pemerintah harus menjamin kepastian hukum untuk investasi jangka panjang ini. “Soal return, kami juga sangat teliti karena pendanaan jangka panjang itu tidak mudah,” kata Anindya.
Pilihan Editor: Buat Apa Pemerintah Membangun Peternakan Ayam Terintegrasi
