JAKARTA – KALSEBABUSALQM.COM
Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Samsul Rizal, membuka secara resmi kegiatan Asistensi Prosedur Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Penggunaan Aplikasi Integrated Mutasi (I-MUT) di Hotel Dafam Enkadeli, Jumat, 11 April 2025.
Kegiatan ini digelar sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten HST dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tata kelola kepegawaian yang lebih transparan dan terintegrasi secara digital. Hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat penting daerah, termasuk Sekretaris Daerah, Asisten III, Sekretaris Bappeda, Kepala Bagian Hukum, serta perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diwakili oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN.
Di hadapan para peserta, Bupati yang akrab disapa Bang Rizal itu menegaskan pentingnya reformasi birokrasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Ia menyebut, ASN sebagai ujung tombak pelayanan publik dituntut mampu bekerja secara profesional, efisien, dan bebas dari praktik-praktik yang tidak transparan.
“Aparatur Sipil Negara adalah tulang punggung pemerintahan. Maka pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berbasis teknologi informasi,” kata Bang Rizal dalam sambutannya.
Salah satu poin penting dalam asistensi ini adalah penerapan Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024, yang mengatur tentang digitalisasi manajemen kepegawaian melalui Aplikasi I-MUT. Sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses mutasi ASN serta memangkas jalur birokrasi yang berbelit, sekaligus menekan potensi penyimpangan administrasi.
Menurut Bang Rizal, implementasi Aplikasi I-MUT bukan hanya menyederhanakan prosedur kepegawaian, tetapi juga menandai langkah maju menuju pengelolaan SDM aparatur yang lebih adaptif dan akuntabel. “Kegiatan ini akan menjadi bekal penting bagi para pengelola kepegawaian untuk memahami dan mengoperasikan sistem yang baru, serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023,” ujarnya.
Ia juga berharap, melalui forum ini akan terjadi transfer pengetahuan yang substantif antara Badan Kepegawaian Negara dengan jajaran pemerintah daerah. Sinergi tersebut dinilainya penting untuk menyatukan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan mutasi ASN dan memastikan penerapan standar yang seragam di seluruh unit kerja.
Mengakhiri sambutannya, Bang Rizal menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dari BKN RI yang telah hadir dan berbagi pengetahuan. Ia mendorong peserta untuk memanfaatkan momentum ini sebagai ruang pembelajaran dan kolaborasi antarinstansi.
“Ini bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan bagian dari transformasi sistemik menuju birokrasi modern yang berpihak pada pelayanan publik,” tegasnya.(tim)
