BANJARBARU KALSELBABUSALAM.COM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Biro Perekonomian Sekretariat Daerah menggelar Rapat Koordinasi Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah memperkuat sinergi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di Banjarbaru.
Rapat yang dihadiri perwakilan Bank Indonesia, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta instansi terkait lainnya itu menjadi forum untuk menyatukan langkah dalam pelaksanaan program pengendalian inflasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan, Eddy Elminsyah Jaya melalui Kepala Bagian Kebijakan Perekonomian, Idris, mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi yang kuat antaranggota TPID agar setiap kebijakan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan sinergi yang kuat antaranggota TPID agar setiap langkah yang diambil dapat memberikan dampak nyata terhadap stabilitas harga dan ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).
Dalam rapat tersebut, peserta membahas penerapan aplikasi Early Warning System (EWS) sebagai instrumen pemantauan stok dan harga pangan secara cepat dan akurat. Sistem ini diharapkan mampu mendeteksi lebih dini potensi gangguan pasokan maupun gejolak harga sehingga pemerintah dapat segera melakukan langkah antisipatif.
Selain itu, TPID juga membahas program fasilitasi distribusi pangan untuk menjaga kelancaran pasokan komoditas strategis antarwilayah. Program tersebut dinilai penting dalam menekan disparitas harga sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan di seluruh daerah di Kalimantan Selatan.
Idris menilai pemanfaatan teknologi informasi melalui EWS akan memperkuat pengambilan kebijakan yang berbasis data.
“Kami berharap implementasi Early Warning System dapat memperkuat sistem pemantauan inflasi daerah. Dengan data yang lebih cepat dan akurat, pemerintah dapat mengambil langkah intervensi secara tepat waktu sehingga stabilitas harga tetap terjaga,” jelasnya.
Rapat koordinasi juga membahas persiapan pelaksanaan Capacity Building dan High Level Meeting (HLM) TPID yang akan difasilitasi Bank Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas anggota TPID dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi sekaligus memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan.
Melalui rapat ini, Pemprov Kalimantan Selatan berharap seluruh anggota TPID terus memperkuat kolaborasi untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan pasokan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan(mckalsel/lnk).
