BANJARBARU KALSELBABUSALAM.COM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong lahirnya solusi berbasis data untuk menangani persoalan generasi muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan, dan tidak mengikuti pelatihan atau Not in Employment, Education, or Training (NEET).
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin melalui Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalsel, Galuh Tantri Narindra, dalam Dialog Kebijakan Isu NEET bertajuk “Kada Singgawian” di Ruang Pangeran Samudera, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (24/6/2026).
Galuh mengatakan dialog tersebut menjadi ruang untuk menghimpun pandangan generasi muda dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
Menurutnya, kelompok NEET perlu mendapat perhatian serius karena mencakup penduduk usia 15 hingga 24 tahun yang tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Kelompok ini berbeda dengan pengangguran karena sebagian di antaranya tidak aktif mencari pekerjaan.
“Secara nasional, Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 19,44 persen anak muda Indonesia berstatus NEET pada akhir tahun 2025 atau hampir mencapai sepuluh juta jiwa. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus perhatian bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil Survei Penduduk Antar Sensus 2025 menunjukkan lebih dari 70 persen penduduk Kalimantan Selatan berasal dari generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha. Kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi daerah untuk memanfaatkan bonus demografi.
“Bonus demografi akan menjadi berkah apabila mampu dikelola dengan baik. Namun sebaliknya, dapat menjadi beban apabila tidak direncanakan dan dipersiapkan secara matang,” katanya.
Berdasarkan data ketenagakerjaan Kalimantan Selatan pada Februari 2026, jumlah penduduk usia kerja mencapai 3,24 juta orang. Sebanyak 2,15 juta orang telah bekerja, sedangkan 84.851 orang masih menganggur.
Jumlah pengangguran tersebut turun 3.648 orang dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tingkat Pengangguran Terbuka Kalsel tercatat 3,80 persen, lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional sebesar 4,68 persen dan menjadi yang terendah kedua di Kalimantan.
Meski demikian, Galuh menilai kondisi tersebut belum dapat membuat semua pihak berpuas diri. Struktur ketenagakerjaan Kalsel masih didominasi sektor primer dan informal, dengan sektor pertanian, kehutanan, serta perikanan menyerap 31,70 persen tenaga kerja. Hampir 57 persen pekerja juga masih berada di sektor informal.
Tingkat pengangguran tertinggi tercatat pada lulusan SMA sebesar 5,32 persen, disusul lulusan SMK sebesar 5,28 persen. Kondisi itu menunjukkan masa transisi dari pendidikan menuju dunia kerja masih menjadi titik rentan bagi generasi muda.
“Yang perlu menjadi perhatian bersama adalah tingkat pengangguran tertinggi justru berada pada lulusan Sekolah Menengah Atas sebesar 5,32 persen dan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 5,28 persen. Ini menunjukkan masa transisi dari pendidikan ke dunia kerja masih menjadi titik yang rentan,” ungkapnya.
Galuh berharap dialog tersebut menghasilkan rekomendasi yang tajam, aplikatif, dan dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan pembangunan daerah. Ia juga mengajak pelajar, mahasiswa, dan peserta dialog untuk terlibat aktif sebagai penggerak perubahan.
Dialog Kebijakan Isu NEET “Kada Singgawian” digelar Tim Penggerak Basa Ibu Wiki Kalimantan Selatan dengan melibatkan pemangku kepentingan, pelajar, mahasiswa, serta nomine lomba esai untuk membahas langkah pencegahan dan penanganan kelompok NEET di Banua(mckalsel).
