BANJARBARU — KALSELBABUSALAM.COM
Komoditas emas perhiasan dan beras melambungkan angka inflasi tahunan (year on year) Kalimantan Selatan hingga menyentuh 4,22 persen. Angka ini menempatkan Kalsel di peringkat keenam tertinggi secara nasional, sekaligus berada di atas rata-rata inflasi nasional yang bertengger di angka 3,08 persen.
Merespons lonjakan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan langsung tancap gas mempercepat penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), terutama untuk menjinakkan harga beras yang menjadi motor utama inflasi bulanan (month to month).
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, menegaskan bahwa percepatan intervensi pasar ini menjadi harga mati demi menjaga daya beli masyarakat sebelum ancaman musim kemarau datang mengganggu produksi tani.
“Beberapa rekomendasi yang disampaikan dalam rakor antara lain perlunya penyaluran beras SPHP ke wilayah yang mengalami kenaikan inflasi agar harga tetap terkendali dan pasokan tetap tersedia bagi masyarakat,” ujar Eddy usai menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Sekda Kalsel, Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Meski inflasi tahunan Kalsel merayap tinggi di zona enam besar nasional, Eddy mengklaim indikator bulanan Bumi Lambung Mangkurat sebenarnya masih relatif aman. Pada periode terakhir, inflasi bulanan Kalsel tercatat sebesar 0,2 persen, menempatkan provinsi ini di peringkat ke-23 dari seluruh provinsi di Indonesia.
“Alhamdulillah, pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan masih terkendali. Untuk inflasi tahunan kita berada di angka 4,22 persen dan masih berada pada posisi keenam nasional,” kata Eddy membeberkan data pemantauan terkini.
Rapat koordinasi lintas sektoral tersebut turut diikuti oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Satgas Pangan Polda Kalsel, serta Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan Rusma Khazairin.
Dari hasil bedah data, kelompok emas perhiasan kokoh menjadi penyumbang inflasi tahunan terbesar, disusul oleh komoditas beras. Namun untuk skala bulanan, beras justru menjadi biang keladi utama kenaikan harga di pasar domestik.
Kondisi ini diperkirakan bakal menghadapi tantangan berat dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah mengkhawatirkan datangnya musim kemarau yang berpotensi memangkas produktivitas pertanian dan menguras cadangan pangan daerah.
Menyikapi alarm dini tersebut, Pemprov Kalsel mendesak pemerintah kabupaten dan kota untuk tidak berpangku tangan. Intervensi di hilir harus segera dilakukan guna memutus rantai lonjakan harga.
“Kami berharap pemerintah kabupaten dan kota dapat terus melaksanakan operasi pasar, gerakan pangan murah, serta menggalakkan penanaman cabai di masyarakat. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kestabilan harga dan mengendalikan inflasi,” tutur Eddy.
Gerakan menanam cabai secara mandiri dinilai krusial mengingat komoditas hortikultura ini kerap memicu guncangan inflasi lokal secara mendadak akibat rantai pasok yang sensitif terhadap cuaca.
Ke depan, Pemprov Kalsel berjanji akan memperketat pengawasan neraca pangan dan memperkuat sinergi dengan Satgas Pangan untuk mengantisipasi spekulasi harga di pasar.
“Kalimantan Selatan akan terus berupaya mengendalikan inflasi melalui sinergi seluruh pihak, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan dengan baik,” ucap Eddy menutup penjelasannya. (*)
