BANJARBARU — KALSELBABUSALAM.COM
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) tancap gas mendukung Program Sekolah Rakyat besutan pemerintah pusat demi memutus rantai kemiskinan ekstrem. Meski seluruh kabupaten/kota telah mengajukan usulan, keterbatasan lahan dan validasi data kemiskinan masih menjadi kerikil dalam realisasi megaproyek pendidikan ini.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Galuh Tantri Narindra, menegaskan bahwa program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang berada dalam kategori desil 1 dan desil 2.
“Program Sekolah Rakyat ini sangat berdampak bagi masyarakat. Harapannya, anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga pada desil 1 dan desil 2 dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang layak sehingga memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya,” ujar Tantri di Banjarbaru, Senin (8/6/2026).
Dari total usulan seluruh daerah di Kalsel, Tantri membeberkan bahwa baru tiga lokasi yang siap dibangun pada tahap awal. Sementara itu, wilayah lainnya terpaksa mengantre dan akan digarap secara bertahap hingga tahun 2029 akibat kendala teknis di lapangan.
Sejumlah persoalan klasik mengemuka, mulai dari status lahan yang berada di kawasan rawan banjir, proses pembebasan lahan yang belum rampung, hingga aturan ketat mengenai syarat minimal luas lahan sebesar lima hektare.
Menyikapi tembok regulasi tersebut, Pemprov Kalsel bergerak cepat mengirimkan rekomendasi ke pusat.
“Kami telah menyampaikan masukan kepada Kementerian Sosial agar mempertimbangkan relaksasi regulasi terkait persyaratan luasan lahan, sehingga pembangunan tetap dapat dilakukan dengan konsep bangunan bertingkat,” jelas Tantri.
Ia menambahkan, target jangka panjangnya adalah keterlibatan penuh dari seluruh wilayah. “Kami berharap seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dapat mendukung program ini dan nantinya setiap daerah memiliki satu Sekolah Rakyat. Dukungan dari pemerintah pusat dan Kementerian Sosial sangat diperlukan agar target tersebut dapat terwujud,” pungkasnya.
Di balik persiapan infrastruktur, tantangan krusial justru muncul dari validasi calon peserta didik. Proses verifikasi yang melibatkan Dinas Sosial kabupaten/kota mengungkap fakta bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum sepenuhnya akurat.
Tantri memberikan apresiasi tinggi kepada para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalsel yang menyisir langsung ke lapangan. Hasil penjangkauan tersebut menemukan anomali: banyak warga yang secara nyata masuk kategori miskin ekstrem, namun namanya justru absen dari DTKS.
“Kami menemukan masih ada masyarakat yang sebenarnya masuk kategori miskin namun belum terdata. Karena itu, akan dilakukan rekrutmen dan pendataan baru agar anak-anak yang benar-benar berhak dapat menjadi penerima manfaat Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Pemprov Kalsel meyakini intervensi pendidikan lewat Sekolah Rakyat adalah instrumen paling rasional untuk mendongkrak kelas sosial masyarakat rentan.
“Anak-anak yang masuk Sekolah Rakyat adalah mereka yang berhak. Cara paling tepat untuk keluar dari kemiskinan adalah melalui pendidikan. Dengan pendidikan yang baik, mereka memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” tutup Tantri.(*)
