PEMERINTAH meluncurkan program paket ekonomi untuk tahun 2025 guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Program ini, yang diberi nama Program 8+4+5, diharapkan menjadi katalisator bagi kemajuan ekonomi Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa paket ini terdiri dari delapan program akselerasi pembangunan yang akan dijalankan pada tahun 2025, empat program lanjutan untuk tahun 2026, serta lima program unggulan yang berfokus pada penyerapan tenaga kerja. Dilansir dari *msn.com*, Airlangga menyampaikan rincian program ini di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada tanggal 15 September 2025.
Salah satu program utama dalam paket ini adalah program magang bagi lulusan baru (fresh graduate) dari jenjang D3 hingga S1. Program ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara dunia pendidikan dan industri.
“Program ini akan di-*link and match*-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri. Pada tahap pertama, program ini akan melibatkan 20 ribu peserta yang akan menerima uang saku sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) selama masa magang,” ujar Airlangga. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 198 miliar untuk program magang yang akan berlangsung selama enam bulan ini.
Program selanjutnya adalah perluasan cakupan Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang ditanggung pemerintah (DTP). Sebelumnya, insentif PPh 21 DTP telah diberlakukan untuk sektor padat karya. Kini, kebijakan ini diperluas ke sektor pariwisata, termasuk hotel, restoran, dan kafe. “Target penerima manfaat adalah 552 ribu pekerja, dan mereka akan menerima 100 persen PPh DTP untuk sisa tahun pajak 2025 atau selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan untuk program ini adalah sebesar Rp 120 miliar,” jelas Airlangga.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada ketahanan pangan melalui program bantuan pangan. Program ini akan memberikan 10 kilogram beras selama dua bulan, yaitu Oktober dan November. Evaluasi akan dilakukan untuk menentukan keberlanjutan program ini pada bulan Desember. “Dana yang diperlukan untuk program bantuan pangan ini mencapai Rp 7 triliun,” kata Airlangga.
Selain itu, pemerintah memberikan bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah. Kelompok yang termasuk dalam kategori ini adalah pengemudi transportasi online (ojol), ojek pangkalan, sopir, kurir, dan pekerja logistik. Sebanyak 731.361 orang ditargetkan menerima diskon 50 persen untuk iuran JKK dan JKM. KalselBabusalam.com turut memberitakan, bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pekerja informal.
“Kami berharap bahwa bantuan JKK dan JKM ini dapat diterima dengan baik oleh para pengemudi ojol. Dana yang diperlukan sebesar Rp 36 miliar telah disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan,” imbuh Airlangga. Adapun besaran santunan kematian adalah 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, dan beasiswa sebesar Rp 174 juta untuk dua orang anak. Jaminan kematian secara total dapat mencapai Rp 42 juta.
Program kelima adalah pemberian manfaat layanan tambahan dari perumahan BPJS Ketenagakerjaan.
“BPJS Ketenagakerjaan memiliki program terkait perumahan. Dalam paket ini, suku bunganya diturunkan,” ungkap Airlangga. Suku bunga BI *rate* plus 5 persen diturunkan menjadi BI *rate* plus 3 persen untuk memudahkan penerima manfaat dalam mencicil rumah atau membayar uang muka (down payment). Sementara itu, untuk para pengembang, suku bunga BI *rate* plus 6 persen diturunkan menjadi 4 persen.
“Relaksasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga akan diberikan,” tambah Airlangga.
BPJS Ketenagakerjaan akan menanggung biaya sebesar Rp 150 miliar untuk program ini. Pemerintah menargetkan 1.000 penerima manfaat pada tahun ini, dan berencana meningkatkan jumlah penerima manfaat pada tahun depan melalui program tiga juta rumah.
Program keenam adalah program padat karya tunai atau *cash for work*. Program ini menargetkan 609.465 penerima manfaat dari bulan September hingga Desember 2025. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menyediakan anggaran sebesar Rp 3,5 triliun, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar Rp 1,8 triliun.
Program ketujuh adalah percepatan deregulasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Percepatan ini dilakukan melalui integrasi sistem kementerian/lembaga dan rencana Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke Online Single Submission (OSS).
“Jumlah daerah yang didorong ditingkatkan, bukan hanya 50, tetapi 50 kabupaten/kota, dengan total 170-an kecamatan. Diharapkan tahun depan jumlah ini dapat ditambah,” jelas Airlangga.
Dana sebesar Rp 3,5 miliar per RDTR disiapkan untuk program ini. Airlangga menambahkan bahwa Badan Informasi Geospasial (BIG) akan menyiapkan data sehingga OSS memiliki mekanisme *fiktif positif* selama 20 hari kerja.
“Jika proses perizinan tidak selesai dalam 20 hari kerja, maka izin akan otomatis berlaku. Kebutuhan dana untuk program ini diperkirakan sekitar Rp 1 triliun,” katanya.
Program kedelapan adalah *pilot project* beberapa program di kota-kota besar. Salah satunya adalah pengembangan *Gig Economy* di Jakarta, yakni konsep ruang kerja bersama (working space).
“Program ini akan diikuti oleh *piloting* di berbagai daerah lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam,” pungkas Airlangga.
Untuk Jakarta, anggaran akan berasal dari dana yang sudah tersedia di pemerintah provinsi dan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
