Banjarbaru, KALSELBABUSALAM.COM Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli bersama Wakil Bupati Syairi Mukhlis turut hadir dalam forum krusial Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Agenda utama dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (5/5/2025) ini adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel untuk periode 2025-2029. Kehadiran para kepala daerah se-Kalsel ini menandai komitmen kuat untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi “Kalsel Bekerja” yang mengedepankan keberlanjutan, kebudayaan, nilai religi, dan kesejahteraan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, dalam sambutannya menekankan pentingnya forum RPJMD sebagai wadah untuk merumuskan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang. Ia juga menyoroti capaian gemilang Kalsel dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut serta predikat A atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk kelima kalinya dari Kementerian PANRB. “Prestasi ini jangan membuat kita berpuas diri, justru memacu kita untuk terus berbenah demi kemajuan daerah yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, H Muhidin mengajak seluruh kepala daerah untuk mencermati substansi Musrenbang agar terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung sejumlah proyek strategis yang akan digarap di berbagai wilayah Kalsel, termasuk pembangunan jembatan Pulaulaut dan pelabuhan internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, Kabupaten Kotabaru. “Dengan pembangunan infrastruktur ini, Kalimantan Selatan akan bertransformasi menjadi gerbang logistik yang signifikan,” ujarnya optimis.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mengungkapkan bahwa Musrenbang kali ini menghadirkan enam kementerian terkait untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan. Empat di antaranya dinilai memiliki relevansi tinggi dengan prioritas pembangunan Kalsel, yaitu Kementerian Perhubungan terkait rencana pembangunan pelabuhan internasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pembangunan stadion bertaraf internasional, Kementerian Pariwisata seiring pengakuan Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark, serta Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah.
Ariadi menambahkan, Musrenbangprov 2025 ini merupakan tahapan akhir dalam perancangan RPJMD. Proses yang biasanya memakan waktu enam bulan ini ditargetkan rampung lebih cepat, yakni pada 30 Juli 2025, untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Selatan optimis menatap masa depan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. (Ainah)
