DIREKTUR Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU) Erwin Poedjono mengeluhkan biaya operasional angkutan laut yang semakin tinggi akibat fluktuasi mata uang. Sejumlah perusahaan pelayaran swasta juga berharap Kementerian Perhubungan mengambil tindakan yang tepat berupa adanya insentif.
“Kami juga meminta agar pihak swasta diberikan kesempatan yang sama untuk melayani rute lintas keperintisan (subsidi) yang selama ini didominasi oleh perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” ucap Erwin dalam keterangan tertulisnya, Senin, 9 Februari 2026.
Bantuan dari pemerintah diharapkan adanya penurunan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya sandar, biaya sertifikasi, dan perpajakan. Biaya operasional membengkak akibat lemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai sekitar Rp 16.800 per dolar Amerika Serikat, sedangkan biaya perawatan mengikuti kurs.
Erwin mengatakan sekitar 80 persen komponen biaya operasional DLU mulai dari suku cadang, perawatan harian, pengedokan (docking), hingga pemenuhan alat keselamatan, tergantung pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Walau sangat memberatkan, perusahaan tetap memberikan layanan terbaik tanpa menurunkan standar keselamatan angkutan pelayaran.
“Kami memegang teguh komitmen untuk memberikan layanan prima, baik keselamatan maupun kenyamanan,” katanya.
Erwin mengatakan pelayanan dari DLU tetap sesuai standarisasi Undang-Undang Pelayaran dan persyaratan internasional (SOLAS) sebagai konsekuensi ratifikasi IMO. Dengan demikian, kebutuhan komponen biaya bersifat tetap tanpa pengurangan.
Selain itu, kata Erwin, keluhan pihak swasta adalah menghadapi persaingan yang tidak setara dengan perusahaan pelayaran BUMN. Perusahaan milik negara mendapatkan fasilitas subsidi berupa Public Service Obligation (PSO) yang bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga tiket untuk total penumpang.
Angkanya pun menyesuaikan setiap tahun mengikuti kenaikan komponen biaya. Ditambah lagi BUMN mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara dan bantuan modal kerja berupa armada kapal.
Berbeda dengan pihak swasta yang harus serba mandiri. “Akibatnya, kami kesulitan bersaing dengan mereka yang dapat menetapkan harga tiket rendah karena adanya PSO,” ujar Erwin.
Dia juga meminta agar pemerintah menambah fasilitas sandar kapal untuk mengurangi antrean. Keterbatasan fasilitas membuat waktu tidak efisien dan biaya bahan bakar minyak menjadi bertambah.
Kemudian, kata Erwin, pendangkalan alur masuk pelabuhan dan area dermaga diharapkan bisa dikeruk. Kondisi tersebut membahayakan keselamatan pelayaran akibat kandas atau gesekan lunas kapal yang memicu biaya pengeluaran lebih tinggi akibat kerusakan sistem pendingin mesin kapal yang terhisap lumpur.
“Jika langkah-langkah perbaikan ini tidak segera dilakukan, hal ini akan mengancam keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat,” tuturnya.
Pilihan Editor: Bagaimana Cara Aman Investasi Emas Digital
