KALSELBABUSALAM.COM
Banjarmasin, 23 Januari 2025 – Langit di atas Kalimantan Selatan kembali mendung, kali ini diselimuti kabut dugaan korupsi yang menyeruak dari berbagai instansi pemerintahan. Sebuah aksi demonstrasi yang penuh semangat meletus di depan Kantor Walikota Banjarmasin dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel) pada Kamis, 23 Januari 2025. Para aktivis menyerukan satu pesan kuat: “Hentikan praktik kotor yang menghancurkan kepercayaan publik!”
Di garda terdepan, dua nama besar dalam gerakan aktivis Kalimantan Selatan, H. Dinjaya dari Forum Rakyat Peduli Bangsa dan Negara (Forpeban) serta Rolly Irawan dari Pemuda Islam Kalimantan Selatan, memimpin barisan demonstran dengan lantang. Mereka membawa serangkaian laporan yang mengejutkan, membeberkan dugaan korupsi yang menyeret sejumlah instansi pemerintahan dan pejabat.
Di antara sederet tuduhan yang mengemuka, pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Sultan Suriansyah menjadi sorotan utama. Berbagai proyek pengadaan, mulai dari alat scan, alat jantung, hingga peralatan ortopedi, diduga sarat penyimpangan. Bahkan pengadaan komputer dan laptop pun tidak lepas dari dugaan kecurangan.
Namun, bukan itu saja. Keberadaan kafe di lantai enam rumah sakit memicu perdebatan sengit. Fasilitas tersebut dianggap menyimpang dari tujuan utama rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan. Aktivis menduga ada “kepentingan” tertentu di balik keputusan tersebut.
“Ada indikasi kuat keterlibatan oknum pegawai rumah sakit berinisial A. Kami mendesak Kejati Kalsel untuk mengambil langkah konkret dan tidak tinggal diam!” tegas H. Dinjaya saat berorasi.
Tidak kalah mencengangkan, dugaan perjalanan dinas fiktif oleh anggota dewan Kabupaten Banjar berinisial AS juga mencuat. AS, yang dikenal menjabat sebagai ketua salah satu partai politik, dituding menciptakan laporan perjalanan palsu ke Kalimantan Tengah demi menguras anggaran negara. Tuduhan ini menjadi pukulan telak bagi citra legislatif di tengah upaya pemulihan pasca-pandemi.
Seruan para demonstran jelas: pengusutan harus dilakukan tanpa pandang bulu. Transparansi dan akuntabilitas, menurut mereka, adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. “Jangan ada lagi praktik-praktik kotor yang mencoreng nama baik Kalimantan Selatan,” ujar Dinjaya, menutup orasinya dengan nada berapi-api.
Menanggapi aksi ini, Agung Pamungkas, SH., MH., Koordinator Bidang Intelijen Kejati Kalsel, turun tangan mewakili Kajati Kalsel yang berhalangan hadir. Dalam pernyataannya, Agung berjanji menindaklanjuti laporan yang disampaikan para aktivis.
“Kami akan menganalisis laporan ini dengan saksama. Kami juga memastikan untuk bertindak profesional dan akuntabel. Semua laporan akan didaftarkan secara resmi di PTSP dan ditindaklanjuti sesuai prosedur,” ujar Agung, menegaskan komitmen lembaganya.
Ia juga mengundang aktivis untuk mengawal proses hukum ini. “Silakan Kanda Dinjaya dan rekan-rekan terus memantau. Jika ada perkembangan, kami akan menginformasikan,” imbuhnya.
Demonstrasi ini menjadi pengingat bahwa masyarakat tidak lagi diam menghadapi dugaan korupsi yang menggerogoti fondasi pemerintahan. Tuntutan akan keadilan terus menggema, menanti langkah tegas dari Kejati Kalsel. Akankah seruan ini menggerakkan roda hukum? Ataukah harapan ini akan kembali pupus di tengah kebisingan?
Publik kini menunggu, bukan sekadar janji, tetapi aksi nyata untuk membersihkan Kalimantan Selatan dari bayang-bayang korupsi. (Lnk)
