Peristiwa Mei 1998 masih meninggalkan jejak panjang dalam kehidupan warga Tionghoa di Indonesia hingga kini. Namun di tengah bayang-bayang trauma itu, berbagai cara bertahan dan membangun kembali harapan terus muncul lintas generasi.
Melalui kisah pribadi, fotografer Juliana Tan mencoba merangkai kembali ingatan masa kecil yang tercerabut, sekaligus mencari cara berdamai dengan masa lalu, melalui buku yang bertajuk “A Kind of Magic“.
“Meski masa kecil saya tidak akan kembali, tapi saya bisa menciptakan semacam portal melalui fotografi, untuk mengembalikan memori. Ini memberi saya harapan untuk bisa bergerak ke depan dengan belajar dari masa lalu,” kata Juliana, ketika diminta merefleksikan buku foto cerita besutannya.
Fotografer yang kini bermukim di Singapura ini memungut lagi kepingan kenangan masa kecilnya di Bandung, yang pernah terpaksa ditinggalkannya pada Mei 1998.
Sementara itu, generasi yang lahir setelah reformasi, seperti Charlenne, mengungkap bagaimana trauma tersebut tetap diwariskan—membentuk kehati-hatian dalam bersikap dan bergaul.
Di sisi lain, penyintas lain, seperti Henita, asal Tebing Tinggi, Sumatra Utara, menyimpan luka dan pertanyaan tentang keadilan serta rasa memiliki sebagai warga negara.
Namun di tengah bayang-bayang sentimen lama, muncul pula tanda-tanda solidaritas lintas generasi dan etnis yang menawarkan harapan baru.
‘Apa sebenarnya yang membuat saya harus meninggalkan rumah saya?’
Juliana Tan masih berusia masih sembilan tahun pada tahun 1998.
Dia ingat, ketika itu, ibunya datang ke sekolah, lalu bertemu guru untuk menandatangani sesuatu. Sepulang dari sekolah, dia diminta membawa pergi tas yang sudah dikemas.
Dia diberitahu mereka akan pergi ke Singapura hari itu.
“Saya sangat terkejut. Saya sempat berpikir tadinya apakah saya mau dihukum karena melihat ibu saya di sekolah tadi. Tapi lalu pergi ke Singapura. Saya juga tidak tahu apakah ini liburan atau bagaimana. Kami bahkan tidak punya tiket,” tutur Juliana.
Namun akhirnya, ayahnya berhasil mendapatkan tiga tiket ke Singapura. Juliana pun berangkat bersama ibu dan adiknya. Sesampainya di sana, Juliana dimasukkan kelas bahasa Inggris dan bahasa Mandarin.
Setelah sekian lama bermukim di Singapura, dia menyadari, kepergiannya ke negara itu kali ini bukan sekadar liburan, melainkan cara untuk melanjutkan kehidupan.
Semula, buku Juliana, yang digarap selama satu dekade, hanya dimaksudkan jadi semacam memoar yang dia harap bisa mendekatkannya pada “akar”-nya. Proyek ini ditutup ketika ayahnya berpulang pada 2022.
Dia merasa tak lagi punya alasan pulang ke Bandung, atau tetap terhubung dengan kota tersebut.
“Saya sering berpikir, apa artinya sembilan tahun itu bagi saya. Apa sebenarnya yang membuat saya harus meninggalkan rumah saya, komunitas saya, dan negara saya?” katanya.
“Hubungan dengan ayah saya juga terasa berjarak karena harus tinggal pisah negara, padahal sebelum itu saya sangat dekat dengan ayah saya.”
Belakangan, isi buku tersebut tak hanya foto. Ada esai dari tiga perempuan Tionghoa-Indonesia yang juga dirajut dalam buku tersebut.
Reaksi tak terduga pun diperolehnya ketika buku ini terbit pada 2025, melalui acara peluncuran di Glodok, Jakarta. Dia takjub melihat orang-orang yang datang kemudian berbagi kisahnya masing-masing mengenai Mei 1998.
Ada yang bercerita tinggal di Jakarta, tapi lalu dikirim ke Bogor untuk tinggal sementara bersama kerabatnya yang Muslim. Kemudian, ada juga jurnalis senior yang berbagi momennya saat meliput kerusuhan 1998.
Bahkan, bukunya memantik respons dari generasi Z, yang mengaku tidak mengalami peristiwa pada 1998 tersebut, tapi tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai kejadian tersebut, dan menyelami pengalaman warga Tionghoa.
Hari itu, Glodok, yang pernah menjadi sasaran amuk massa pada 1998, dengan rangkaian trauma kolektif yang mendekam di sebagian sudutnya, sekejap menjadi ruang aman nan hangat bagi para penyintas dan semua orang yang peduli—tanpa memandang ras.
Trauma itu nyata
Berbicara Mei 1998, cerita yang menyeruak nyaris selalu lekat dengan kepahitan yang dialami warga Tionghoa. Padahal, terkadang cara untuk menolak lupa dan meretas trauma tidak melulu harus dengan cara menjumpai lukanya.
Juliana melakukannya dengan pendekatan yang sangat subtil sehingga yang tersampaikan adalah pesan hangat dari Juliana kecil; bukan narasi kepahitan yang berpotensi memicu trauma berulang.
“Saya lebih suka cara yang lebih lembut saat membahas topik ini. Tidak perlu menunjukkan semua fakta, saya hanya ingin mereka datang berjalan bersama saya di kota imajinasi saya melalui foto-foto yang menangkap memori yang sangat berharga,” tuturnya.
“Bahwa fotografi memungkinkan saya untuk memulai ini semua, meski mungkin pernah ada sesuatu yang buruk yang pernah terjadi, tapi kali ini rasanya magis bagi saya.”
Kendati demikian, tidak pula berarti babakan sejarah kelam itu tak lagi boleh diungkap. Sejarah justru menjadi kunci merawat ingatan, tapi mengulik luka semata-mata demi drama tentu lain cerita.
Untuk itu, jalan pemulihan bisa ditempuh juga dengan membangun harapan, resiliensi, dan jaminan rasa aman. Terlebih saat penyelesaian hukum dan pengakuan negara terus absen bagi warga Tionghoa yang kerap kali dikambinghitamkan ketika krisis menghadang.
Peran sesama warga dianggap perlu hadir untuk memupus rasa takut dan membangun rasa percaya.
Charlenne Kayla Roeslie memahami jalan ini tidak mudah dan sederhana. Bibit segregasi yang ada sejak era kolonial dan ditumbuhkan dengan subur oleh Orde Baru kadung menelusup. Akibatnya, selalu ada kehati-hatian dalam bertindak dan bersuara pada tiap warga Tionghoa.
“Misalnya, setiap kali bersama teman-teman Tionghoa, apalagi kalau lintas generasi, itu selalu muncul pesan ‘sebagai Tionghoa kalau bisa stay low atau tidak membuat keributan’,” ucap Charlenne.
Kalau diperhatikan, lanjut Charlenne, ada kecenderungan juga untuk mengirim anak ke sekolah yang dominasinya Tionghoa, lingkup sosialnya juga hanya di komunitas, sampai bentuk rumah dan bangunan pun juga dibuat bertembok atau pagar tinggi dengan teralis karena alasan keamanan.
Menurut dia, hal ini tak bisa dilepaskan dari respon trauma sehingga mencari bentuk keamanan yang dinilai ideal oleh kelompoknya.
“Semacam safety measures. Tapi enggak bisa disalahkan juga karena berhubungan dengan trauma dan skala trauma orang memang beda-beda. Enggak semudah itu juga untuk melampaui trauma komunitas,” ujar Charlenne.
Perempuan yang gemar menulis ini mengaku tidak mengalami secara langsung Mei 1998 karena lahir setelahnya. Akan tetapi, residunya tetap terasa, baik di rumah maupun lingkungan sekitarnya.
Oleh orang tuanya, ia sempat tidak diperbolehkan naik angkutan umum. Ia juga mencontohkan, di situasi lain, ketika ada bom di Sarinah pada 2016, sekolahnya dipulangkan lebih cepat.
Sebagian orang tua bahkan menelpon sekolah dan menanyakan kabar anaknya.
Begitu pula saat tuduhan penistaan agama terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bergema pada 2017 dan muncul kabar akan ada unjuk rasa besar-besaran, suasana menjadi tegang dan sekolahnya pun sudah bersiap untuk segera memulangkan para muridnya lebih awal.
Secara terpisah, Juliana juga menyatakan merasakan dampaknya. “Ketika membuat buku ini, ibu saya bilang, kenapa saya korek-korek lagi masalah itu,” tuturnya.
Namun, dia merasa hal yang dia lakukan itu perlu. Ia bercerita tak banyak yang momen masa kecil yang diingatnya selain relasinya dengan sang ayah, Bandung yang dingin, liburan keluarga ke Puncak, hingga menonton Si Komo di Minggu pagi.
Untuk itu, proses pembuatan buku foto tersebut bisa membantunya terhubung lagi dengan masa kecil dan membantunya menguatkan jati diri dan asal muasalnya, yang sempat tercerabut akibat 1998.
“Ini caraku untuk mengatasi semuanya dengan mengabadikan segala hal yang bisa aku lakukan, baik untuk diriku sendiri maupun untuk orang-orang yang kucintai,” katanya.
‘Kami kan sudah warga negara Indonesia’
Berbeda dengan Juliana dan Charlenne, Henita sudah berstatus mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara, saat Mei 1998. Perempuan asal Tebing Tinggi, Sumatera Utara ini, bahkan sempat ikut turun ke jalan bersama rekan-rekannya untuk mendesak Soeharto lengser.
Namun, kerusuhan yang menjalar membuatnya takut dan memutuskan tidak keluar rumah. Kala itu, dia tinggal di rumah saudaranya yang berada di sekitar Kampung Keling, yang sekarang dinamakan Kampung Madras.
Daerah itu termasuk kawasan pertokoan yang banyak dihuni warga Tionghoa. Hal itu sempat membuat penduduk setempat khawatir disambangi perusuh, mengingat situasi kota Medan yang mencekam dengan jalanan sepi.
Henita dan warga sekitar terpaksa berjaga-jaga di dalam rumah dan membekali diri mereka dengan balok kayu hingga stik baseball.
“Bukan sembunyi. Lebih tepatnya kami tidak keluar. Karena jalanan semua sepi. Tidak ada orang keluar. Paling cuma sebatas di Kampung Keling itu saja. Tidak berani sampai naik kendaraan ke mana-mana. Takutnya tiba-tiba ada kerusuhan,” ujarnya.
Ia pun mengaku masih merasa sedih jika mengingat peristiwa 1998, meski sudah dua dekade berlalu. Apalagi, toko pakaian milik keluarganya di Tebing Tinggi juga ikut ludes dijarah.
Walau tidak ingin mengungkit-ungkit lagi, ada begitu banyak pertanyaan yang masih tertinggal di benak Henita.
“Ketakutannya sudah tidak. Cuma kayak sedih saja. Karena pemerintah sendiri tapi kenapa gitu. Perasaannya tidak adil lah. Kan samanya kita warga negara Indonesia juga. Cuma bedanya mata kami sipit. Itu saja. Perkara warga negara, kan sudah warga negara Indonesia,” ucapnya.
Meski ada banyak perubahan pascareformasi, menurut Henita, isu rasial masih tetap membayang-bayangi warga keturunan etnis Tionghoa.
“Ada perbedaan sih. Tapi tetap saja di saat nanti ada kerusuhan, pasti pertama-tama yang korban itu selalu orang Tionghoa. Entah kenapa begitu. Mungkin juga, ya, kecemburan sosial,” ujarnya.
Sejauh pengalamannya, Charlenne juga menangkap ada pergeseran cara pandang generasi di kalangan masyarakat Tionghoa. Sebagai generasi Z, ia mengaku langkahnya lebih ringan saat terjun ke tengah masyarakat. Hal ini rupanya juga dirasakan teman-teman sebayanya.
“Bahwa kita enggak punya beban 98, enggak punya trauma masa lalu. Secara langsung, itu membuat langkahku dan mungkin beberapa teman lain lebih ringan in a way,” kata Charlenne.
Bahkan ia mengakui punya keleluasaan memilih sehingga mampu memberanikan diri keluar dari “gelembung”. Saat kuliah, ia masuk universitas yang demografi mahasiswanya beragam dan masuk jurusan jurnalistik.
Sebab, peninggalan Orde Baru mempersempit pilihan warga Tionghoa.
“Kebijakan-kebijakan Orba buat kami enggak punya kekuatan politik. Kami enggak punya kekuatan sosial. Kami ditempatkan oh anda homo economicus sehingga hanya boleh berdagang. Hanya bisa bisnis.”
Meski ia menyadari langkah yang diambilnya belum tentu bisa diterapkan pada warga Tionghoa lainnya.
“Memang enggak bisa menggeneralisasi Tionghoa itu sebagai satu komunitas yang homogen. Karena kalau melihat ke-Tionghoa-an, itu sangat region based. Walau secara sejarah sama, tapi pengalaman kesehariannya di tiap daerah bisa berbeda,” tutur Charlenne.
Ignatius Wibowo melalui tulisan bertajuk “Kapan Ke-Cina-an Akan Berhenti?” menyebut peristiwa 1998 merupakan puncak dari pertarungan batin warga Tionghoa. Sebelum meletus tragedi itu, warga Tionghoa dibebani mengikuti kebijakan asimilasi Orde Baru.
Mereka mengganti nama Tionghoa dengan nama sesuai dengan wilayah tinggalnya karena disebut harus membaur. Mereka dilarang merayakan kegiatan ibadah dan tradisi budayanya.
Salah satunya tradisi Imlek, yang saat itu dilarang. Warga Tionghoa kerap diam-diam merayakan Imlek dalam sunyi, hanya bersama keluarga inti.
Mereka juga sukar meneruskan bahasanya ke generasi selanjutnya, karena larangan pemerintah.
Sylvie Tanaga dalam esai berjudul “Tionghoa-Indonesia di Bawah Bayang-bayang Genosida Pengetahuan”, yang terbit di media Project Multatuli, menyebutnya sebagai pembumihangusan jejak sejarah Tionghoa dan bentuk genosida pengetahuan.
Akibatnya, banyak anak muda Tionghoa yang kemudian tidak tahu apa-apa mengenai nenek moyangnya, yang punya peran besar dalam bidang politik, sosial, media, seni, dan budaya.
Harga mahal tersebut rupanya juga sepaket dengan diskriminasi yang langgeng. Ketika 1998 yang mengobrak-abrik harga diri dan rasa aman, warga Tionghoa menyadari mereka tetap akan kembali dikambinghitamkan dan menjadi target amarah massa saat krisis.
‘Semua marah dan punya keresahan yang sama’
Kekhawatiran itu tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang yang melingkupi etnis Tionghoa. Sejak era VOC, mereka dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Namun ketika krisis melanda, mereka mengalami diskriminasi dan ditekan secara ekonomi melalui pajak dan iuran.
Pada 1740, VOC, yang mengalami defisit kas melakukan razia pada warga Tionghoa. Dalihnya adalah demi keamanan publik, karena meningkatnya kriminalitas. Saat itu, warga Tionghoa dituduh sebagai pelaku. Hal ini mengakibatkan pecah Geger Pecinan di sekitar Kali Angke.
Mely G. Tan dalam tulisannya, “Ethnic Chinese in Indonesia“, menyebut lebih dari 10.000 warga Tionghoa dibunuh. Peristiwa itu merupakan insiden anti-Tionghoa terburuk yang pernah terjadi.
Setahun setelah kemerdekaan, pembantaian warga Tionghoa terjadi di Tangerang. Sebanyak 653 orang Tionghoa tewas dan 1.000 hunian milik Tionghoa rusak. Momen ini terjadi saat masa revolusi fisik.
Dalam rentang 1940-an hingga 1960-an, berbagai kejadian yang merepresi warga Tionghoa dengan kekerasan terjadi di sejumlah daerah. Di tingkat lokal daerah, sentimen rasialisme ini seperti sengaja dipelihara.
Pada 1965, warga Tionghoa kembali menjadi sasaran. Mereka dituding berafiliasi dengan PKI, baik yang bergabung dengan Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki), maupun yang hanya ikut meramaikan kegiatan yang diselenggarakan.
Insiden besar selanjutnya adalah 1998, yang juga berawal dari krisis ekonomi global yang kemudian menekan kondisi rupiah. Sentimen rasialisme pun dimainkan kembali.
Kali ini, segregasi pribumi dan non-pribumi dibumbui ketimpangan ekonomi dijadikan senjata oleh auktor intelektual kerusuhan Mei 1998.
Kepala Program Studi Asia University of Melbourne, Charlotte Setijadi, dalam bukunya berjudul “Memories of Unbelonging: Ethnic Chinese Identity Politics in Post-Suharto Indonesia“, menyebut tragedi 1998 membuat warga Tionghoa memilih tak bereaksi agar tak dijadikan target lagi.
Akan tetapi, setelah Soeharto lengser, serta menguatnya gelombang reformasi, ada peningkatan partisipasi politik di kalangan muda Tionghoa.
“Salah satu motivasi utama dalam partisipasi politik mereka adalah keinginan untuk menjamin keselamatan warga Tionghoa serta mewakili kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan kebijakan pemerintah,” tulis Charlotte.
Partisipasi politik aktif dapat dipandang sebagai salah satu strategi yang digunakan warga Tionghoa untuk melindungi modal sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Selain itu, Charlotte juga menemukan partisipasi politik ini untuk menunjukkan warga Tionghoa dapat menjadi warga negara yang nasionalis.
“Hal ini mencerminkan kelanjutan dari keyakinan yang telah lama ada tentang bagaimana etnis Tionghoa perlu terus-menerus membuktikan nilai dan rasa memiliki mereka di Indonesia,” katanya.
Meski begitu, kalau ditelusuri lebih jauh, keterlibatan warga Tionghoa dalam politik terlihat sebelum kemerdekaan dengan kontribusinya di BPUPKI dan PPKI. Hal ini kemudian berlanjut dengan keberadaan partai politik, yang sayangnya kemudian diberangus, karena disebut berhubungan dengan PKI.
Dalam konteks masa kini, partisipasi politik ini bisa juga dihitung dari aktivisme anak muda. Charlenne merupakan salah satu yang aktif turun ke jalan dan melakukan advokasi. Banyak juga yang berkiprah di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berjuang untuk hak-hak kaum marjinal.
“Ada juga yang turun ke Aksi Kamisan. Atau waktu Agustus 2025 itu dia galang donasi. Itu cukup membahagiakan dan melihat ada nih teman-temanku yang peduli dengan isu-isu. Kemudian mencoba melakukan sesuatu enggak bawa ras dan enggak bawa etnis,” ucap Charlenne.
Strategi politik ini bisa mengimbangi pendekatan budaya yang selama ini sudah dilakukan juga.
Di sisi lain, aktivisme ini juga melahirkan gerakan seperti #WargaJagaWarga yang bergulir pada demonstrasi besar-besaran pada Agustus-September 2025 lalu. Charlenne berkata, warga Tionghoa, terutama yang lansia, merasa lega saat diperlihatkan ada gerakan tersebut.
“Waktu itu, aku masih kerja di Glodok. Di situ, warganya saling jaga dan saling bertukar informasi nomor-nomor darurat, lembaga atau komunitas yang bisa dipercaya jika sampai kacau,” ujar Charlenne.
Selain itu, para anak muda ini juga meyakinkan generasi atasnya bahwa situasinya akan berbeda.
“Karena sekarang orang-orang punya kesadaran. Lagi pula situasinya waktu Agustus-September 2025 itu semua orang lintas etnis marah. Papaku aja sampai bilang ‘kalau mau demo, ya demo aja’ karena baginya semuanya sudah salah kaprah. Dia juga lebih simpatik dengan demo itu,” tutur Charlenne.
Menurut dia, kunci utamanya saat ini adalah membangun harapan dan menumbuhkan welas asih, baik dari warga Tionghoa maupun yang bukan Tionghoa.
“Memang perlu usaha dari intrakelompok sendiri untuk mencari jalan keluar pelan-pelan dari bubble itu. Dari teman-teman non-Tionghoa, bisa reach out ke dalam dan saling welas asih untuk menjaga modal sosial.”
Sesungguhnya, aksi saling jaga ini juga terjadi pada 1998. Henita ingat para perusuh bukan dari lingkungan tempat tinggalnya. Di kawasan itu, bantuan keamanan lintas etnis sebenarnya terjadi.
Dari berbagai pemberitaan pada 1998, sejumlah area lokasi tempat tinggal menggantungkan sajadah di tiap pagar rumah warga, termasuk warga Tionghoa. Atau menuliskan “pribumi” di depan pagar rumah.
Sementara itu, para laki-laki menjaga jalan masuk. Bahkan ada perumahan yang kemudian berinisiatif membuat portal darurat, sembari bergantian jaga. Mereka tidak memperbolehkan masuk orang asing di luar penghuni perumahan.
Pada kasus pemerkosaan massal 1998, aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia, juga dibantu warga sekitar menolong dan mengevakuasi para perempuan Tionghoa ke rumah sakit.
Virdinda Achmad dari Duta Aksi Nusantara meyakini sentimen rasialisme ini bisa dilawan bersama. Apalagi kesadarannya sudah ada.
“Yang perlu dibangun dalam gerakan kolektif adalah menyadari kita semua berangkat dari nasib dan keresahan yang sama. Kita adalah orang-orang yang pada akhirnya juga menjadi kelompok masyarakat yang terdampak dari setiap keputusan politik,” kata Virdinda.
“Propaganda-propaganda yang dilakukan pada akhirnya juga akan berbalik lagi ke kita. Enggak peduli mau suku apa, etnis apa. Pada intinya, selama kita bukan penguasa yang memiliki jabatan, kursi, uang, dan senjata, maka kita semua bakal berangkat dari keresahan dan nasib yang sama,” katanya.
Dari Singapura, Juliana juga meyakini ada harapan yang besar setelah melihat bagaimana orang-orang lintas ras mencoba untuk melindungi satu sama lain saat kerusuhan Agustus-September 2025, serta mengingat siapa dan apa yang harusnya dilawan.
“Seperti yang terjadi pada 1998, ada manipulasi yang membuat sesama masyarakat jadi bertikai dan menyerang. Mereka ingin kita menjadi musuh. Ketika sebenarnya masalahnya bukan pada kita,” katanya.
Jurnalis di Medan, Sumatra Utara, Nanda Fahriza Batubara, berkontribusi dalam reportase dan penulisan artikel ini.
- Menyelisik laporan pemerkosaan massal Mei 1998 – ‘Apa granat masih kurang?’
- Trauma kerusuhan 1998 usai rentetan aksi penjarahan – ‘Rumah dijaga TNI bisa dijarah, bagaimana rumah rakyat biasa?’
- Turun ke jalan sampai terjebak kerusuhan: Apa yang terjadi di kota Anda pada Mei 1998?
- Kerusuhan Mei 1998: ‘26 tahun masalah kekerasan seksual terhadap perempuan Indonesia disangkal’
- Tragedi Mei 1998 : Kenangan dua ibu yang kehilangan anaknya
- Hari-hari jelang Reformasi 1998 dalam gambar dan catatan
- Kerusuhan Mei 1998: “Apa salah kami sampai (diancam) mau dibakar dan dibunuh?”
- Penjarahan rumah pejabat dan korban tewas bermunculan – Akankah berujung seperti krisis 1998?
- Kisah warga keturunan Tionghoa yang menetap di luar negeri usai kerusuhan Mei 1998 dan mereka yang memutuskan kembali ke Indonesia – ‘Semoga pemerintah tidak hapus sejarah’
- Korban kerusuhan Mei 1998, bagaimana kondisi mereka kini?
- Reformasi 20 tahun lalu dan sejumlah langkah mundur demokrasi Indonesia
