KalselBabusalam.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengambil langkah strategis dengan menggelar operasi pasar di 196 kabupaten/kota. Intervensi ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras, memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pangan yang terjangkau.
Dilansir dari, MSN.com, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, menjelaskan bahwa program intervensi ini sebenarnya telah berjalan sejak Juli 2025, dengan fokus pada Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan beras. “Terkait fluktuasi harga beras di pasaran saat ini, program intervensi telah pemerintah lakukan sejak Juli 2025 antara lain program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan beras,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 27 Agustus 2025.
Lebih lanjut, Astawa memaparkan bahwa penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan beras menjadi instrumen penting dalam menyeimbangkan pasokan dan harga beras secara nasional. Langkah ini diharapkan mampu meredam gejolak harga yang mungkin terjadi di tingkat konsumen.
Data dari Panel Harga Pangan Bapanas menunjukkan hasil yang menggembirakan. Jumlah kabupaten/kota dengan rata-rata harga beras medium yang sama atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) mengalami peningkatan sebesar 26 persen sejak akhir Juli hingga Agustus. Ini menandakan bahwa upaya stabilisasi harga mulai membuahkan hasil.
Jika pada akhir Juli tercatat 155 kabupaten/kota dengan harga beras medium stabil, maka pada minggu keempat Agustus, jumlah ini meningkat signifikan menjadi 196 kabupaten/kota dengan harga yang lebih terkendali. Peningkatan ini menunjukkan efektivitas program intervensi yang dijalankan.
Selain operasi pasar, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan berupa sekitar 360 ribu ton beras kepada 18,27 juta keluarga selama dua bulan, yaitu Juni dan Juli 2025. Bantuan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga sebagai stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli.
Sementara itu, program SPHP beras periode Juli-Desember 2025 menargetkan penyaluran 1,3 juta ton. Perum Bulog sebagai operator program ini, mampu merealisasikan penyaluran harian lebih dari 7 ribu ton di berbagai wilayah, memastikan ketersediaan beras di seluruh Indonesia.
Ketut Astawa menambahkan bahwa distribusi beras SPHP terus dimasifkan di pasar rakyat maupun retail modern. Tujuannya adalah agar penyebaran beras lebih merata, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh beras dengan harga yang terjangkau. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat dari program ini.
Sebelumnya, Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Yeka Hendra Fatika, menekankan pentingnya perhatian penuh pada perkembangan harga beras medium. Menurutnya, stabilitas harga beras medium sangat krusial bagi masyarakat luas. Ombudsman akan terus memantau dan mendalami persoalan ini, khususnya terkait pihak yang bertanggung jawab dalam stabilisasi harga saat ketersediaan terbatas dan harga melonjak, yang jelas merupakan ranah Badan Pangan Nasional.
Terpisah, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menegaskan komitmennya dalam upaya pemerintah untuk memasifkan program intervensi perberasan. Dilansir dari MSN.com, Arief menyatakan, “Sesuai arahan Presiden Prabowo, program SPHP beras akan terus digenjot hingga Desember. Misalnya sebelum Desember sudah mencapai 1,3 juta ton, akan kami ajukan kembali untuk target tambahannya. Stok beras pemerintah sangat besar saat ini.” Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras demi kesejahteraan masyarakat.
Pilihan Editor: Berebut Mengusut Pembuat Beras Oplosan
