Kotabaru, KALSELBABUSALAM.COM– Pemerintah Kabupaten Kotabaru membuka Focus Group Discussion (FGD) Analisis Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitupasna) pada Rabu, 18 Juni 2025. Acara yang bertempat di Aula Bamega Lantai 2 Kantor Bupati Kotabaru, Sebelimbingan ini, bertujuan mengidentifikasi kebutuhan serta menyusun strategi penanganan pasca bencana secara komprehensif.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, mewakili Bupati Kotabaru, membuka FGD tersebut. Dalam sambutannya, Syairi Mukhlis menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif ini, mengingat Kotabaru memiliki wilayah pesisir dan kepulauan yang luas. Wilayah ini, meskipun kaya akan potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata, juga rentan terhadap berbagai risiko bencana, baik alamiah seperti banjir rob, gempa bumi, dan tsunami, maupun bencana akibat ulah manusia.
“Melalui forum ini, kita akan bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan menyusun langkah strategis pasca bencana yang komprehensif,” kata Syairi Mukhlis. Ia menegaskan bahwa pendekatan ini diharapkan menjadi pedoman dalam memperkuat ketahanan wilayah dan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Bupati juga mengungkapkan harapannya agar FGD ini dapat menghasilkan tiga hal konkret: pertama, rencana aksi konkret yang relevan dengan kebutuhan daerah pesisir dan kepulauan; kedua, kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan pihak swasta; serta ketiga, langkah-langkah antisipatif agar Kotabaru lebih siap menghadapi potensi bencana.
Ia turut mengajak seluruh peserta FGD, yang terdiri dari camat, kasi trantib, dan kepala desa se-Kabupaten Kotabaru, untuk berdiskusi aktif dan menyampaikan ide, gagasan, serta solusi terbaik demi pembangunan Kotabaru yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
FGD ini menghadirkan narasumber ahli dari Pusat Studi Bencana UGM Yogyakarta, yaitu Ketua Pusat Studi Bencana UGM, Dr. rer. nat. H. Muhammad Anggri Setiawan, M.Si., Pakar Kebencanaan Pusat Studi Bencana Alam UGM, Galih Aries Swastanto, M.Sc., dan Pakar Pengabdi Masyarakat GAMA Solution Yogyakarta. Selain itu, perwakilan dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan dan BPBD Kabupaten Kotabaru juga turut memberikan paparannya.(Ainah)
