PEMERINTAH menargetkan biaya logistik nasional turun menjadi 12,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target itu termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Deputi Bidang Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Odo R.M. Manuhutu mengatakan, saat ini ongkos logistik Indonesia masih berada di level 14,29 persen terhadap PDB.
Menurut Odo, tingginya biaya logistik itu dipengaruhi sejumlah persoalan, mulai dari lamanya proses bongkar muat di pelabuhan, belum optimalnya integrasi antarmoda transportasi, hingga tingginya ketergantungan pada jalur darat.
“Kondisi ini berdampak langsung terhadap lead time distribusi dan tingginya biaya logistik nasional. Ketergantungan pada transportasi darat menjadi salah satu penyebab utama mahalnya ongkos logistrik” kata Odo dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu, 9 Mei 2026.
Agar target penurunan biaya logistik tersebut tercapai, kata Odo, pemerintah menjalin kerja sama dengan Japan Transport and Tourism Research Institute. Dalam kerja sama itu, ia melanjutkan, Indonesia dan Jepang berkomitmen memperkuat sistem transportasi multimoda melalui integrasi moda darat, laut, dan udara.
Salah satu konektivitas yang bisa diterapkan yakni kereta api menuju pelabuhan dapat menjadi solusi untuk menekan biaya distribusi barang. “Ini menjadi solusi strategis untuk menekan biaya logistik serta mengurangi ketergantungan pada jalur darat,” kata Odo.
Selain pembangunan infrastruktur, kerja sama kedua negara mencakup digitalisasi sistem logistik, peningkatan kapasitas pelabuhan, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan akademisi. “Kami meyakini kerja sama ini menjadi langkah awal dalam merumuskan solusi konkret sistem logistik yang dapat diimplementasikan secara nyata,” katanya.
Pilihan Editor: Angkutan Logistik Tertekan Selama Masa Mudik Lebaran
