KalselBabusalam.com, Presiden Prabowo Subianto menyoroti dinamika nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dalam sambutannya pada peluncuran gerai Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu, 16 Mei 2026. Di tengah pelemahan rupiah yang sempat menembus level Rp 17.500 per dolar AS, Kepala Negara mengajak masyarakat untuk tidak panik dan tetap tenang.
Prabowo menegaskan bahwa kekhawatiran utama seharusnya tertuju pada masyarakat yang berencana bepergian ke luar negeri. “Selama Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan) bisa senyum, enggak usah khawatir. Mau dolar berapa ribu pun, kan di desa-desa tidak pakai dolar,” ujar Presiden RI ke-8 tersebut, menenangkan publik dengan logikanya.
Namun, pernyataan yang bernada menenangkan psikologi publik ini memicu pandangan berbeda dari kalangan akademisi. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menilai bahwa meskipun tujuannya baik untuk mencegah kepanikan yang dapat memperburuk tekanan nilai tukar, ketenangan publik tidak selayaknya dibangun di atas penyederhanaan masalah yang kompleks.
“Masyarakat desa memang tidak memakai dolar secara langsung dalam aktivitas sehari-hari seperti di pasar, warung, sawah, atau kandang ternak. Namun demikian, mereka tetap hidup dalam sebuah sistem harga nasional yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi dolar,” ucap Syafruddin Karimi, dilansir dari KalselBabusalam.com pada Ahad, 17 Mei 2026, menjelaskan keterkaitan yang tak terhindarkan.
Dampak dari pelemahan rupiah terhadap dolar, menurut Syafruddin, akan terasa oleh masyarakat desa secara tidak langsung, namun signifikan. Saat mata uang Indonesia melemah, biaya impor untuk komoditas esensial seperti minyak dan gas (migas), pupuk, pakan ternak, pestisida, obat-obatan, alat pertanian, plastik kemasan, dan berbagai barang konsumsi impor, akan ikut melambung tinggi.
Kenaikan biaya ini tidak berhenti di pelabuhan, melainkan merambat melalui rantai distribusi yang panjang: dari pelabuhan, gudang, distributor, transportasi truk, pasar kecamatan, kios tani, hingga akhirnya sampai ke rumah tangga desa. “Oleh karena itu, desa tidak perlu membayar dengan dolar untuk merasakan dampak dari penguatan dolar,” tegasnya, menggambarkan betapa dampak ekonomi ini meresap ke segala lini.
Lebih lanjut, penguatan dolar juga memberikan tekanan pada harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, ongkos angkut hasil panen, harga pupuk nonsubsidi, pakan ayam, pakan ikan, obat tanaman, dan material bangunan. Syafruddin memperingatkan, tekanan nilai tukar ini berpotensi menyusup ke dapur-dapur rumah tangga desa apabila pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas harga energi, pangan, dan input produksi.
Di samping itu, para petani dan peternak kecil menghadapi tekanan ganda yang memberatkan. Harga biaya produksi atau input cenderung naik lebih cepat, sementara harga jual hasil panen mereka seringkali bergerak lambat karena ditentukan oleh tengkulak, dinamika pasar lokal, atau bahkan kebijakan harga pemerintah yang belum optimal.
Sebagian eksportir komoditas memang dapat menikmati keuntungan dari rupiah yang lemah, sebab pendapatan dolar mereka akan meningkat saat dikonversi ke rupiah. Namun, Syafruddin menggarisbawahi bahwa keuntungan tersebut tidak serta-merta mengalir atau ‘menetes’ hingga ke petani kecil, menciptakan disparitas yang signifikan.
Melihat kondisi ini, Syafruddin berpendapat bahwa pemerintah perlu mengubah fokus pesan kebijakannya. Dari sekadar pesan bahwa ‘desa tidak pakai dolar’ menjadi pesan yang lebih realistis dan berpihak: ‘desa tidak boleh menanggung dampak dolar sendirian’, menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dalam menanggulangi dampak inflasi dan gejolak mata uang.
Pilihan Editor: Jika Utang Pemerintah Tembus Rp 10 Ribu Triliun
