BADAN Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM) mengirimkan surat terbuka kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) sebagai respons atas tragedi siswa sekolah dasar bunuh diri di Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang siswa bunuh diri karena diduga tidak mampu membeli pulpen dan buku sekolah seharga kurang dari Rp10.000.
Pilihan Editor: Mengapa Program Sosial Belum Efektif Menekan Kemiskinan
Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengatakan peristiwa tersebut menjadi cermin kegagalan negara dalam menjamin hak dasar anak, khususnya akses terhadap pendidikan. Menurut dia, tragedi ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan dan arah prioritas pemerintah saat ini.
“Peristiwa ini membongkar jurang besar antara klaim keberhasilan pemerintah dengan realitas yang dihadapi masyarakat, terutama kelompok paling rentan,” ujar Tiyo dalam keterangan pers BEM UGM, Kamis, 6 Februari 2026.
BEM UGM menilai berbagai capaian statistik yang kerap disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam forum-forum resmi, tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Tiyo menyebut angka-angka tersebut gagal menjelaskan mengapa masih ada anak yang kehilangan harapan hanya karena tidak mampu membeli alat tulis.
“Ketika negara berbicara tentang pertumbuhan dan stabilitas, di sisi lain ada anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena kemiskinan ekstrem. Ini menunjukkan adanya krisis prioritas kemanusiaan,” kata Tiyo.
BEM UGM juga menyoroti ironi kebijakan anggaran pemerintah. Mereka membandingkan alokasi dana negara untuk kepentingan global dengan kondisi rakyat di dalam negeri. Salah satunya, dukungan anggaran sebesar Rp16,7 triliun untuk Board of Peace, sementara kebutuhan paling dasar anak-anak miskin tidak terpenuhi.
“Negara mampu mengeluarkan dana sangat besar untuk agenda internasional, tetapi gagal memastikan seorang anak memiliki pulpen dan buku agar tetap bersekolah. Ini ironi yang kejam,” ujar Tiyo.
Selain itu, BEM UGM mengkritik kebijakan makan bergizi gratis yang dinilai menggerus anggaran pendidikan tanpa menyentuh akar persoalan ketimpangan dan kemiskinan struktural. Program tersebut disebut berpotensi menghabiskan hingga Rp1,2 triliun per hari dari uang rakyat, namun tidak menyasar persoalan akses pendidikan yang adil.
Dalam suratnya kepada UNICEF, BEM UGM meminta lembaga internasional tersebut turut memberi perhatian terhadap situasi hak anak di Indonesia. Tiyo menegaskan, langkah menyurati UNICEF diambil karena tragedi ini telah melampaui persoalan administratif dan menjadi isu kemanusiaan yang mendesak.
“Ketika negara gagal mendengar jeritan warganya sendiri, kami merasa perlu membawa suara ini ke ruang yang lebih luas, agar tragedi serupa tidak terus berulang,” katanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait kritik yang disampaikan BEM UGM.
