Foto: istimewa
KALSELBABUSALAM.COM
Jakarta – Di penghujung tahun, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Batola) menorehkan prestasi membanggakan. Di bawah kepemimpinan Penjabat Bupati Dinansyah, Batola berhasil meraih predikat Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM), sebuah pencapaian yang menjadi bukti nyata komitmen terhadap kemanusiaan.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai, dalam acara puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, pada Selasa (10/12).
“Dari delapan poin Astacita Presiden Prabowo Subianto, empat di antaranya terkait dengan HAM. Artinya, 50 persen Astacita mencerminkan komitmen terhadap hak asasi manusia,” ujar Pigai dalam pidatonya.
Ia menambahkan bahwa HAM menduduki posisi strategis dalam visi Astacita. Poin pertama, misalnya, mengedepankan penguatan Pancasila, demokrasi, dan HAM. Sementara itu, perhatian terhadap hak-hak penyandang disabilitas masuk dalam poin keempat, dan poin keenam hingga kedelapan menekankan pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.
“HAM adalah jembatan peradaban, mempertemukan nilai-nilai fundamental bangsa dengan standar internasional,” kata Pigai dengan tegas.
Selain penghargaan Kabupaten Peduli HAM, Batola juga mencatatkan indeks reformasi hukum yang nyaris sempurna dengan nilai 96,28, setara predikat AA (istimewa). Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai bagian dari peta jalan reformasi birokrasi 2020-2024.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras semua pihak yang berupaya menghadirkan keadilan dan menegakkan hak asasi manusia di Batola,” ungkap Dinansyah.
Kunci keberhasilan Batola terletak pada koordinasi yang solid dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk harmonisasi regulasi. Selain itu, kompetensi tinggi para perancang peraturan perundang-undangan (legal drafter) dan kualitas regulasi menjadi faktor penentu. Dinansyah juga menyebutkan pentingnya penataan database peraturan yang relevan dan terintegrasi sebagai langkah strategis dalam reformasi hukum.
Prestasi ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi juga mencerminkan upaya serius Batola dalam mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam kebijakan publik. Keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa pendekatan humanis bisa berjalan seiring dengan tata kelola pemerintahan yang profesional.
Di era ketika isu HAM sering menjadi tantangan bagi banyak daerah, Batola telah menunjukkan bahwa komitmen kuat, sinergi, dan konsistensi dapat membuahkan hasil luar biasa.
Dengan penghargaan ini, Kabupaten Batola semakin memantapkan diri sebagai pelopor dalam membangun kabupaten yang ramah dan peduli terhadap hak-hak warganya. Dinansyah dan timnya telah membuktikan bahwa hak asasi manusia adalah landasan kokoh bagi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.(Rill)
