Dilansir dari KalselBabusalam.com, sebuah kabar mengejutkan datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin malam, 3 November 2025. Lembaga antirasuah tersebut berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid. Penangkapan yang menggemparkan publik ini turut melibatkan sepuluh orang lainnya yang turut diamankan di wilayah Riau.
Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa kesepuluh individu yang ditangkap bersama Gubernur Wahid merupakan penyelenggara negara. Meski demikian, detail mengenai identitas lengkap para pihak yang diamankan tersebut masih dirahasiakan oleh lembaga antirasuah ini. “Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan,” ujar Budi saat memberikan keterangan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada hari Senin yang sama, menandakan perkembangan informasi akan segera menyusul.
Abdul Wahid sendiri adalah seorang politikus kawakan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kiprah politiknya mencapai puncak ketika ia terpilih sebagai Gubernur Riau pada tahun 2024, mengantongi dukungan masif sebanyak 1.224.193 suara dalam gelaran Pemilihan Gubernur 2024 lalu, menunjukkan kekuatan basis pemilihnya yang signifikan.
Namun, masa awal kepemimpinannya tidak lepas dari sorotan publik yang tajam. Wahid sempat menggemparkan dengan mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai besarnya angka tunda bayar APBD Provinsi Riau yang mencapai angka fantastis Rp 2,2 triliun. Ia dengan tegas menuding bahwa ‘warisan’ utang ini merupakan imbas dari kinerja pemerintah provinsi sebelumnya yang dinilai tidak mengacu pada alur dan prosedur yang semestinya, menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Angka tunda bayar yang fantastis sebesar Rp 2,2 triliun tersebut terkuak dalam agenda penting Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2026. Momen krusial ini berlangsung pada 12 Maret 2025, menjadi awal mula terbukanya masalah keuangan daerah yang menggunung.
Menyikapi temuan tersebut, Abdul Wahid secara terang-terangan mengaku belum pernah menyaksikan tunggakan sebesar itu sepanjang kariernya, baik saat menjabat di DPRD maupun DPR RI. Menurutnya, jumlah tunda bayar terbesar yang pernah ia ketahui sebelumnya hanyalah berkisar antara Rp 200 miliar hingga Rp 250 miliar, jauh di bawah angka yang kini ia hadapi.
“Ini belum pernah sepanjang sejarah Provinsi Riau (tunda bayar Rp 2,2 triliun). Ini membuat kepala saya pusing tujuh keliling, mencari duitnya dari mana ini?” tutur Wahid dengan nada frustrasi pada 12 Maret 2025. Ia juga menambahkan, “Saya kemarin sudah buka semua lembar kertas kerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah), dinolkan pun kegiatan tahun ini tidak cukup membiayai tunda bayar, dinolkan pun,” menggambarkan betapa pelik dan seriusnya masalah keuangan yang ia warisi.
Melihat kembali jejak rekamnya, Abdul Wahid lahir di Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 21 November 1980. Perjalanan politiknya dimulai sejak ia bergabung dengan PKB pada tahun 2002. Selain aktif di panggung politik, Wahid juga dikenal sebagai sosok yang menjalankan sejumlah unit bisnis, menunjukkan kapasitasnya di berbagai bidang.
Setelah menamatkan pendidikan dari UIN Sultan Syarif Kasim, ia menjajaki karier sebagai anggota DPRD Provinsi Riau dan berhasil terpilih pada tahun 2009. Kaki politiknya terus menapak naik hingga puncaknya ia terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilihan legislatif tahun 2019, mengukuhkan posisinya di kancah politik nasional.
Sebenarnya, Wahid sempat berencana untuk kembali bertarung memperebutkan kursi di Senayan pada tahun 2024. Namun, dengan pertimbangan matang, ia memutuskan untuk mengambil jalan berbeda dan memilih untuk bertarung dalam pemilihan gubernur Provinsi Riau, yang pada akhirnya membawanya pada kemenangan.
Puncak dari perjalanan politik Abdul Wahid adalah ketika ia bersama pasangannya, Sofyan Franyata Hariyanto, resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Terpilih. Pelantikan bersejarah ini dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama dengan 481 kepala daerah lainnya dari berbagai penjuru Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025.
Pilihan Editor: KPK: Publik Berpikir Ada Bobby dalam Kasus Korupsi Jalan
Hammam Izzuddin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
