KalselBabusalam.com – Kanal Politik Tempo pada Senin, 8 September 2025, menjadi sorotan utama pembaca dengan tiga berita krusial yang mendominasi perhatian publik. Isu utama yang paling banyak dibaca meliputi perombakan atau reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto yang mengejutkan, termasuk penggantian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selain itu, sorotan juga tertuju pada menguatnya wacana penetapan darurat militer di tengah gelombang demonstrasi yang memanas pada akhir Agustus 2025, sebuah langkah yang mengindikasikan keterlibatan tentara dalam penanganan aksi massa. Berikut adalah ringkasan mendalam dari ketiga isu politik terpanas tersebut:
Reshuffle Kabinet
Pada Senin sore, 8 September 2025, Presiden Prabowo Subianto secara resmi merombak susunan Kabinet Merah Putih dalam sebuah upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat. Lima menteri lama harus melepaskan jabatannya, sementara satu kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah, dibentuk. Langkah ini menandai perubahan signifikan dalam struktur pemerintahan.
Para menteri yang diganti adalah Budi Gunawan (Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan), Budi Arie (Menteri Koperasi), Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), dan Abdul Kadir Karding (Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/P2MI).
Sementara itu, nama-nama baru yang mengisi posisi strategis antara lain Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah, didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Posisi Menteri Keuangan kini dipegang oleh Purbaya Yudhi Sadewa, Mukhtarudin menjabat sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), dan Ferry Juliantono ditunjuk sebagai Menteri Koperasi.
Menariknya, Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti definitif untuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang sebelumnya diisi Budi Gunawan. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa posisi tersebut akan diisi secara ad interim untuk sementara waktu, namun nama penjabatnya masih dirahasiakan. Demikian pula, calon Menteri Pemuda dan Olahraga belum dapat dilantik karena masih berada di luar kota, menambah daftar posisi yang masih menunggu kepastian definitif.
Sri Mulyani diganti
Penggantian Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan menjadi salah satu isu paling disorot, terutama setelah beredar kabar bahwa ia sempat mengajukan pengunduran diri berkali-kali. Permohonan pengunduran diri ini menguat pasca-insiden penjarahan rumahnya di Jalan Mandar, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, pada Ahad, 31 Agustus 2025. Kejadian tersebut meninggalkan luka mendalam bagi Sri Mulyani, di mana ia mengungkapkan kesedihannya di akun Instagram pribadinya, khususnya atas hilangnya lukisan bunga hasil karyanya yang diambil oleh seorang pria berjaket merah.
Pada pagi hari Ahad, 31 Agustus 2025, Sri Mulyani pertama kali menyampaikan keinginannya untuk mundur dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tak berselang lama, permohonan serupa kembali ia sampaikan kepada Presiden Prabowo saat rapat kabinet di Istana Negara pada hari yang sama. Namun, Presiden Prabowo diketahui menolak tegas permohonan pengunduran diri tersebut.
Kendati demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dengan tegas membantah adanya pengunduran diri dari Sri Mulyani. Prasetyo menjelaskan, “Atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi,” dalam pernyataannya usai pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 8 September 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa keputusan penggantian menteri adalah hasil evaluasi, bukan atas dasar pengunduran diri.
Darurat Militer
Wacana penetapan status darurat militer, yang berarti penyerahan kendali penanganan aksi massa kepada tentara, menjadi isu panas lainnya. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dilaporkan telah mengusulkan kepada Presiden Prabowo untuk memberlakukan status tersebut. Dilansir dari Tempo, sejumlah pejabat yang mengetahui hal ini menyebutkan bahwa usulan Sjafrie disampaikan dalam sebuah rapat terbatas yang digelar di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Menanggapi usulan krusial ini, Presiden Prabowo sempat meminta pertimbangan dari seorang jenderal purnawirawan. Namun, usulan darurat militer tersebut mendapat penolakan keras dari lingkaran terdekat Presiden, termasuk para menteri, petinggi partai politik, dan sejumlah pejabat negara lainnya. Mereka dikabarkan berupaya keras merayu Presiden Prabowo untuk menolak draf usulan yang kontroversial ini, menunjukkan adanya perpecahan pandangan di internal pemerintahan.
Meskipun demikian, Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal Frega Wenas Inkiriwang, dengan tegas membantah adanya pembahasan atau bahkan rancangan mengenai darurat militer di internal kementerian. Dalam sebuah jumpa pers di Kemhan pada Senin, 8 September 2025, Frega menyatakan, “Saya sudah mengecek ke biro hukum, perundang-undangan, hingga tata usaha. Tidak ada dokumen seperti yang diberitakan.” Pernyataan ini bertujuan meredakan spekulasi publik terkait potensi penetapan darurat militer.
Eka Yudha dan Dani Aswara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Kapuspen TNI: Personel Bais Sedang Melaksanakan Tugas Intelijen
