kalselbabusalam.com

Kategori: Artikel

  • “Kotabaru Kantongi Opini WTP ke-10, Bupati Ajukan Raperda RTRW hingga 2044”

    “Kotabaru Kantongi Opini WTP ke-10, Bupati Ajukan Raperda RTRW hingga 2044”

     

    KOTABARU –  KALSELBABUSSALAM.COM
    Pemerintah Kabupaten Kotabaru kembali menorehkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut. Kabar membanggakan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kotabaru pada Selasa, 10 Juni 2025, yang juga menjadi forum pengajuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis oleh Bupati Kotabaru, salah satunya mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru hingga tahun 2044.

    Paripurna Masa Persidangan III Rapat ke-16 ini berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kotabaru dan dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) H. Eka Sapruddin, yang mewakili Bupati Kotabaru. Agenda utama rapat adalah penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD terkait usulan tambahan program legislasi daerah tahun 2025, serta pidato resmi Bupati yang memaparkan dua Raperda penting.

    Dua Raperda yang menjadi sorotan adalah Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru Tahun 2025–2044.

    Dalam pidatonya yang dibacakan oleh Pj Sekda H. Eka Sapruddin, disebutkan bahwa pengajuan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Laporan keuangan disusun setelah melalui proses audit dan pemberian opini oleh BPK, sebelum akhirnya diajukan dalam bentuk Raperda untuk dibahas bersama DPRD dan ditetapkan menjadi Perda.

    “Laporan ini disusun guna memberikan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama tahun anggaran 2024,” jelas Eka.

    Pencapaian opini WTP dari BPK Perwakilan Kalimantan Selatan ini menjadi bukti nyata akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemkab Kotabaru. “Alhamdulillah, Pemkab Kotabaru kembali meraih opini WTP dari BPK RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut,” tambah Eka penuh syukur.

    Terkait realisasi APBD tahun 2024, laporan menunjukkan bahwa pendapatan daerah mencapai Rp3,59 triliun, sementara belanja daerah terealisasi sebesar Rp3,30 triliun.

    Selain itu, Pj Sekda juga memaparkan Raperda RTRW Tahun 2025–2044 yang disebut sebagai dokumen strategis jangka panjang. Dokumen ini akan menjadi panduan vital dalam pengelolaan dan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Kotabaru selama dua dekade ke depan.

    “Dengan diajukannya Raperda RTRW ini, kami berharap dapat segera dibahas bersama DPRD dan memperoleh persetujuan sehingga menjadi pedoman perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan,” tutup Eka, menegaskan pentingnya Raperda tersebut untuk masa depan Kotabaru.(Ainah)

     

  • Sengketa Konsumen Tak Harus ke Polisi, BPSK Solusinya

    Sengketa Konsumen Tak Harus ke Polisi, BPSK Solusinya

    KalselBabusalam.com

    Oleh: Sulisno, S.Sn., M.A. – Anggota Majelis BPSK Banjarmasin

    Kasus yang menimpa salah satu pelaku UMKM pusat oleh-oleh di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, beberapa waktu terakhir, menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Selain konsumen yang memang dilindungi undang-undang, pelaku usaha—terutama UMKM yang menjadi penggerak ekonomi lokal—juga memerlukan perlindungan. Apalagi UMKM di sektor makanan tradisional yang membawa serta identitas dan citarasa lokal, serta turut menopang industri pariwisata.

    UMKM merupakan sektor yang sangat rentan terhadap persaingan, gejolak ekonomi, dan regulasi yang terkadang tidak berpihak. Karena itu, ketika terjadi sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme yang adil dan tepat.

    Sebagai anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin, saya menyayangkan terjadinya kasus tersebut. Padahal, di Kalimantan Selatan, sudah tersedia lembaga resmi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu BPSK Banjarmasin.

    BPSK memiliki kewenangan untuk menangani sengketa konsumen di luar pengadilan secara cepat, adil, dan gratis. Lembaga ini berkedudukan di kompleks Kantor Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan S. Parman, Banjarmasin.

    Saya berharap masyarakat Kalimantan Selatan semakin mengetahui dan memanfaatkan keberadaan BPSK ini. Jika mengalami permasalahan terkait transaksi jual beli barang atau jasa, konsumen dapat segera berkonsultasi atau mengajukan pengaduan ke BPSK. Pengaduan tidak dipungut biaya.

    Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui sidang majelis yang menghadirkan konsumen, pelaku usaha, serta anggota BPSK dari unsur pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Sidang bersifat tertutup untuk menjaga kerahasiaan dan melindungi semua pihak. Hasil sidang pun tidak boleh dipublikasikan.

    BPSK menyediakan tiga metode penyelesaian sengketa: mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Ketiganya bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun (win-win solution), tanpa perlu melalui jalur pengadilan.

    Perlu dipahami bahwa BPSK adalah saluran pertama yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa konsumen. Proses di BPSK mengedepankan asas kekeluargaan, menjaga hubungan baik antara pelaku usaha dan konsumen—dua pihak yang sejatinya saling membutuhkan.

    Hubungan yang harmonis antara pelaku usaha dan konsumen sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Kepercayaan dan loyalitas konsumen akan mendorong pertumbuhan bisnis, menarik pelanggan baru, dan memperkuat reputasi usaha. Perlindungan konsumen bukan hanya soal pelayanan saat transaksi, tetapi juga menjamin keamanan produk yang dikonsumsi.

    Namun, jika proses penyelesaian di BPSK tidak membuahkan hasil, atau jika terdapat indikasi penipuan dan kelalaian berat yang membahayakan keselamatan konsumen, maka laporan ke kepolisian menjadi langkah selanjutnya yang dapat diambil.

    Dengan demikian, mari manfaatkan lembaga yang telah disediakan negara. BPSK hadir untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak—baik konsumen maupun pelaku usaha—dalam semangat saling menghargai dan saling menguntungkan.

    Tentang Penulis
    Sulisno, S.Sn., M.A.
    Dikenal dengan nama Ki Sulisno, adalah anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin. Ia juga merupakan dosen di Program Studi Pendidikan Seni Pertunjukan. Aktif dalam advokasi perlindungan konsumen dan pelaku UMKM, serta giat menyuarakan penyelesaian sengketa secara adil melalui pendekatan budaya dan kekeluargaan.

    Editor: Adam NW

  • Sentuhan Emas Bupati Rusli: Kotabaru Genjot Udang Unggulan Demi Lestarikan Pangan Lokal

    Sentuhan Emas Bupati Rusli: Kotabaru Genjot Udang Unggulan Demi Lestarikan Pangan Lokal

    Kotabaru, KALSELBABUSALAM.COM– Langkah konkret ditunjukkan Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayahnya. Tak hanya terpaku pada hasil bumi, Rusli justru membidik potensi bahari Kotabaru yang melimpah dengan menggulirkan program strategis pengembangan budidaya udang vaname dan pembenihan udang windu (black tiger). Aksi nyata ini terungkap saat peninjauan langsung di lahan percontohan Balai Benih dan Kesehatan Ikan (BBKI) milik Dinas Perikanan, Desa Gedambaan, Kecamatan Pulau Laut Sigam, Minggu (19/5/2025).

    Inisiatif ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian krusial dari program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru. Fokusnya jelas: mempercepat pembangunan daerah dan memberdayakan ekonomi masyarakat dengan bertumpu pada kekayaan sumber daya lokal.

    “Ketahanan pangan itu luas, tidak hanya soal beras atau pertanian. Sektor perikanan ini vital sekali, apalagi Kotabaru punya udang yang sangat potensial. Kalau dikelola dengan benar, ini bisa jadi motor penggerak ekonomi daerah,” tegas Bupati Rusli di sela-sela peninjauan, didampingi Kepala Dinas Perikanan Khairi Fajri dan Sekretaris Dinas Sarawani. Kehadiran mereka di UPTD BBKI menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengawal pengembangan sektor perikanan secara berkelanjutan.

    Lebih dari sekadar meninjau, Dinas Perikanan di bawah komando Bupati Rusli juga menyiapkan amunisi bagi para petambak. Stimulan akan digelontorkan untuk mendongkrak hasil budidaya, terutama pada komoditas udang vaname dan windu yang dikenal memiliki nilai jual tinggi.

    “Ketahanan pangan itu butuh aksi nyata. Dengan kita bisa menyediakan benih udang berkualitas dari hasil pembenihan sendiri, kami optimis produksi udang di Kotabaru akan melesat. Ujungnya, kesejahteraan petambak dan nelayan pasti akan meningkat,” ujar Bupati dengan nada penuh keyakinan.

    Momen menarik tersaji saat Bupati Muhammad Rusli turut serta dalam panen parsial udang vaname dan windu. Metode panen ini sengaja diterapkan untuk menjaga kualitas udang yang tersisa di tambak agar dapat tumbuh lebih optimal dengan mengurangi kepadatan populasi.

    Dengan garis pantai yang membentang luas dan potensi sumber daya laut yang kaya, program ambisius ini diharapkan menjadi cetak biru penguatan ketahanan pangan Kotabaru berbasis kelautan. Lebih jauh lagi, inisiatif ini diproyeksikan akan memperkokoh sektor perikanan sebagai pilar utama perekonomian lokal, memberikan harapan baru bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat pesisir. (Ainah)

  • Kemitraan Strategis untuk Kesehatan Kotabaru: Pemkab Gandeng PT STC Percepat Pembangunan RSUD Stagen

    Kemitraan Strategis untuk Kesehatan Kotabaru: Pemkab Gandeng PT STC Percepat Pembangunan RSUD Stagen

    Kotabaru, KALSELBABUSALAM.COM– Penantian panjang warga Kotabaru untuk memiliki fasilitas kesehatan yang memadai akhirnya menemui titik terang. Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, yang baru beberapa bulan menduduki kursi kepemimpinan, bergerak cepat merealisasikan janjinya dengan kembali menghidupkan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Stagen yang terbengkalai selama satu dekade. Langkah konkret ini ditandai dengan aksi gotong-royong di area pembangunan RSUD yang melibatkan Bupati, Wakil Bupati Syairi Mukhlis, dan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam beberapa pekan terakhir.

    Komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi landasan utama langkah Bupati. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Bupati Rusli menegaskan bahwa RSUD Stagen adalah wujud nyata upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik dan memadai.

    “Bukan alasan untuk menyerah, saya bangkit, berkomitmen dan akan menyelesaikannya dengan hasil yang maksimal,” ujar Bupati Muhammad Rusli dengan nada optimis.

    Untuk merealisasikan ambisi ini, Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggandeng PT Sebuku Tanjung Coal (STC), sebuah perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di wilayah tersebut. Kemitraan strategis ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembangunan RSUD Stagen yang berlokasi di Kecamatan Pulau Laut Utara.

    Dukungan terhadap langkah progresif Bupati juga datang dari masyarakat. Robbi, salah seorang warga Kotabaru, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif kelanjutan pembangunan RSUD Stagen. “Saya sangat mendukung dan menyambut baik atas langkah yang diambil Bupati Kotabaru. Rumah sakit yang sekarang menurut saya belum memadai dari segi fasilitas kamar dan lain-lainnya,” ungkapnya.

    Langkah Bupati Muhammad Rusli ini tidak hanya menjadi angin segar bagi harapan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kotabaru, tetapi juga menandai babak baru dalam pembangunan daerah, di mana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta memegang peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Proyek RSUD Stagen yang kembali bergeliat ini diharapkan menjadi simbol komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan publik yang prima bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ainah)

  • Gebrak Kotabaru: Bupati Rusli Tetapkan Tujuh Zona Bebas Asap Rokok, Sanksi Tegas Menanti Pelanggar

    Gebrak Kotabaru: Bupati Rusli Tetapkan Tujuh Zona Bebas Asap Rokok, Sanksi Tegas Menanti Pelanggar

    KOTABARU, KALSELBABUSALAM.COM-
    Langkah tegas diambil Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, dalam mewujudkan lingkungan yang lebih sehat. Melalui Surat Edaran bernomor 100.3.4.2/503/P2P.DINKES yang diterbitkan baru-baru ini, tujuh kawasan strategis di Kabupaten Kotabaru resmi ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Kebijakan ini bukan sekadar formalitas, melainkan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam melindungi warganya dari bahaya paparan asap rokok.

    Ketujuh zona yang kini dilarang bagi aktivitas merokok meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area bermain anak, rumah ibadah, angkutan umum, lingkungan kerja, serta berbagai tempat umum lainnya. Keputusan ini sejalan dengan amanat Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang selama ini belum diimplementasikan secara maksimal.

    Kepala Dinas Kesehatan Kotabaru, Erwin Simanjuntak, melalui pesan singkat pada Jumat (9/5/2025), menegaskan bahwa kebijakan ini lebih dari sekadar pemenuhan regulasi. “Surat Edaran Bupati Kotabaru tentang KTR adalah bagian dari tanggung jawab kolektif kita untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih dari asap rokok,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Erwin menjelaskan bahwa Bupati Rusli telah menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi vertikal untuk segera mengimplementasikan aturan ini. Bahkan, surat edaran tersebut secara eksplisit meminta penyediaan area khusus merokok di luar ruangan kantor, tempat kerja, maupun ruang publik. “Kita tidak melarang masyarakat untuk merokok, namun harus dilakukan di tempat yang telah ditentukan,” imbuhnya, merujuk pada Pasal 10 Ayat (1) dalam surat edaran yang sama.

    Ancaman sanksi bagi para pelanggar pun tidak main-main. Erwin mengungkapkan, perokok yang kedapatan melanggar aturan KTR akan dikenakan denda di tempat sebesar Rp 200.000 atau kurungan penjara maksimal enam bulan. Tak hanya itu, sanksi yang lebih berat juga menanti pihak-pihak yang terlibat dalam produksi, penjualan, iklan, dan promosi rokok secara ilegal, dengan ancaman pidana kurungan hingga enam bulan atau denda maksimal Rp 500.000.

    Pemerintah Kabupaten Kotabaru berharap kebijakan ini mendapat dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan aktif dalam pengawasan pelaksanaan KTR dinilai krusial agar program ini berjalan efektif dan tujuan menciptakan lingkungan yang sehat dapat tercapai. Dengan ketegasan ini, Kotabaru menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan publik dan memberikan ruang yang lebih bersih bagi generasi mendatang.(Ainah)

  • Sambut 100 Hari Kerja Bupati-Wabup, Pemkab Kotabaru Gebrak Pelayanan KB Gratis: Antusiasme Warga Membludak

    Sambut 100 Hari Kerja Bupati-Wabup, Pemkab Kotabaru Gebrak Pelayanan KB Gratis: Antusiasme Warga Membludak

    KOTABARU- KALSELBABUSALAM.COM

    Pemerintah Kabupaten Kotabaru menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan masyarakat sejahtera melalui gebrakan pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis. Sebanyak 60 warga antusias memanfaatkan kesempatan ini dalam rangka menyambut 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru periode 2025-2029. Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) ini berlangsung di Klinik KB Kodim 1004 Kotabaru pada Selasa (6/5/2025).

    Antusiasme masyarakat terlihat jelas dari jumlah peserta yang memadati lokasi pelayanan. Mereka memilih berbagai metode kontrasepsi, terutama Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) seperti implan dan IUD yang dinilai aman dan efektif untuk menunda kehamilan dalam jangka waktu tiga tahun.

    Wakil Ketua I TP. PKK Kotabaru, Siti Hadijah, menyampaikan apresiasinya terhadap program yang dinilai sangat positif ini. “Alhamdulillah, kegiatan ini sangat bagus sekali dan gratis untuk masyarakat. Program ini memang harus terus didukung agar semakin banyak masyarakat yang mendapatkan pelayanan KB gratis,” ujarnya saat meninjau langsung pelaksanaan kegiatan.

    Kepala DPPPAPPKB Kotabaru, Ir. Sri Sulistyani, M. PH., menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dukungan terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Pihaknya juga menjalin sinergi dengan berbagai pihak terkait untuk menyukseskan program ini.

    “Kegiatan ini merupakan bagian dari 100 hari kerja Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Kami bekerja sama dengan TP. PKK Kotabaru, Kodim 1004 Kotabaru, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kotabaru, serta Dinas Kesehatan,” terang Sri Sulistyani.

    Lebih lanjut, Sri Sulistyani menekankan bahwa program KB bukan sekadar pengendalian kelahiran, melainkan upaya untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas. Pihaknya juga berencana untuk menggelar kegiatan serupa di lokasi-lokasi lain, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap pelayanan KB gratis ini.

    “Kami tidak menyangka antusiasme masyarakat hari ini begitu besar, terutama untuk pelayanan KB MKJP seperti implan dan IUD. Ke depan, kami akan berupaya melaksanakan kegiatan serupa di lokasi lain, bekerja sama dengan IBI di klinik swasta dalam rangka hari IBI, serta dengan perusahaan di Kecamatan Pamukan Utara pada 8 Mei 2025,” imbuhnya.

    Salah seorang akseptor KB implan, Siti, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pelayanan gratis yang diberikan oleh pemerintah. “Saya baru pertama kali mengikuti layanan seperti ini. Ternyata pelayanannya baik dan aman. Saya tahu informasi ini dari posyandu. Terima kasih banyak atas program gratisnya,” tuturnya dengan wajah sumringah.

    Dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I TP. PKK Kotabaru didampingi oleh Kepala Dinas PPPPAPPKB, Kepala Klinik Kodim 1004 Kotabaru, dan Ketua IBI Kotabaru, turut mengunjungi stand pelayanan KB dan ruang pemasangan alat kontrasepsi. Mereka juga memberikan bingkisan sebagai bentuk perhatian kepada para akseptor KB.

    Gebrakan pelayanan KB gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga demi mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera di Kabupaten Kotabaru. (Ainah)

  • Kotabaru Tancap Gas Rencana Pembangunan 5 Tahun: Bupati Rusli Tekankan Kolaborasi Demi “Hebat, Maju, Berkelanjutan”

    Kotabaru Tancap Gas Rencana Pembangunan 5 Tahun: Bupati Rusli Tekankan Kolaborasi Demi “Hebat, Maju, Berkelanjutan”

    Kotabaru, KALSELBABUSALAM.COM- Pemerintah Kabupaten Kotabaru resmi memulai babak baru pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Bupati Kotabaru, Muhammad Rusli, membuka secara langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) tahun 2025-2029, Senin (5/5/2025), di Ruang Rapat Bapperida. Forum strategis ini menjadi wadah krusial untuk menyerap aspirasi beragam elemen masyarakat sekaligus merumuskan peta jalan pembangunan daerah hingga tahun 2029.

    Dalam sambutannya, Bupati Muhammad Rusli menegaskan bahwa Musrenbang ini adalah momentum penting untuk menentukan arah pembangunan Kotabaru ke depan. “Dengan mengacu pada visi kita bersama, ‘Kotabaru Hebat, Maju, dan Berkelanjutan’, forum ini menjadi landasan untuk merumuskan langkah-langkah strategis,” ujarnya dengan nadaOptimistis.

    Lebih lanjut, Bupati Rusli memaparkan empat misi utama yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut. Misi-misi itu meliputi pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter, peningkatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

    “Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan instansi terkait untuk aktif berpartisipasi dalam diskusi dan perencanaan ini. Dengan kolaborasi yang solid, saya yakin kita dapat membawa Kotabaru menuju kemajuan, kesejahteraan, dan daya saing yang lebih tinggi,” tandasnya.

    Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Kotabaru, Suwanti, menjelaskan bahwa RPJMD 2025-2029 akan menjadi dokumen panduan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Perencanaan ini, lanjutnya, wajib berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotabaru 2024-2043.

    “RPJMD ini juga harus selaras dengan dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi,” imbuh Suwanti, merujuk pada RPJMN 2025-2029, RPJMD Provinsi Kalsel 2024-2029, dan RTRW Provinsi Kalsel 2024-2043.

    Ketua DPRD berharap, melalui visi “Kotabaru Hebat”, kemandirian masyarakat dan daerah dapat terwujud secara berkelanjutan, infrastruktur terbangun merata dan berkeadilan, serta tercipta Kabupaten Kotabaru yang harmonis, energik, bersatu, amanah, dan tangguh. “Untuk mewujudkan itu, tentu dibutuhkan dukungan aparatur pemerintah yang profesional,” pungkasnya.

    Musrenbang RPJMD ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai aspirasi dari masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan instansi terkait ke dalam perencanaan pembangunan daerah, sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Langkah strategis yang terukur dan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kotabaru secara signifikan.

    Acara pembukaan Musrenbang RPJMD ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kotabaru, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta tokoh-tokoh masyarakat Kotabaru. Kehadiran berbagai elemen ini menunjukkan komitmen bersama untuk merancang masa depan Kotabaru yang lebih baik. (Ainah).

  • Sinergi Pusat-Daerah Kalsel Bahas Pembangunan Lima Tahun ke Depan, Mega Proyek Jembatan Pulau Laut Jadi Sorotan

    Sinergi Pusat-Daerah Kalsel Bahas Pembangunan Lima Tahun ke Depan, Mega Proyek Jembatan Pulau Laut Jadi Sorotan

     

    Banjarbaru, KALSELBABUSALAM.COM Bupati Kotabaru H Muhammad Rusli bersama Wakil Bupati Syairi Mukhlis turut hadir dalam forum krusial Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Agenda utama dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, Banjarbaru, pada Senin (5/5/2025) ini adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel untuk periode 2025-2029. Kehadiran para kepala daerah se-Kalsel ini menandai komitmen kuat untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan visi “Kalsel Bekerja” yang mengedepankan keberlanjutan, kebudayaan, nilai religi, dan kesejahteraan.

    Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, dalam sambutannya menekankan pentingnya forum RPJMD sebagai wadah untuk merumuskan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang. Ia juga menyoroti capaian gemilang Kalsel dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut serta predikat A atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk kelima kalinya dari Kementerian PANRB. “Prestasi ini jangan membuat kita berpuas diri, justru memacu kita untuk terus berbenah demi kemajuan daerah yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, H Muhidin mengajak seluruh kepala daerah untuk mencermati substansi Musrenbang agar terjalin sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung sejumlah proyek strategis yang akan digarap di berbagai wilayah Kalsel, termasuk pembangunan jembatan Pulaulaut dan pelabuhan internasional di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih, Kabupaten Kotabaru. “Dengan pembangunan infrastruktur ini, Kalimantan Selatan akan bertransformasi menjadi gerbang logistik yang signifikan,” ujarnya optimis.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, mengungkapkan bahwa Musrenbang kali ini menghadirkan enam kementerian terkait untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan. Empat di antaranya dinilai memiliki relevansi tinggi dengan prioritas pembangunan Kalsel, yaitu Kementerian Perhubungan terkait rencana pembangunan pelabuhan internasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk pembangunan stadion bertaraf internasional, Kementerian Pariwisata seiring pengakuan Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark, serta Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengelolaan sampah.

    Ariadi menambahkan, Musrenbangprov 2025 ini merupakan tahapan akhir dalam perancangan RPJMD. Proses yang biasanya memakan waktu enam bulan ini ditargetkan rampung lebih cepat, yakni pada 30 Juli 2025, untuk kemudian disahkan menjadi peraturan daerah. Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, Kalimantan Selatan optimis menatap masa depan pembangunan yang lebih terarah dan berdampak positif bagi seluruh masyarakat. (Ainah)

  • A 35% Drop in Cedi Value – Exploring the Ripple Effects on Communities Nationwide as ghana news today highlights inflation concerns and currency volatility.

    Golden Coast Transformed: Ghana navigates economic headwinds with breaking news in ghana today and ambitious infrastructure developments propelling a new era.

    Ghana is experiencing a period of significant transformation, navigating complex economic challenges while simultaneously embracing ambitious infrastructure projects. Recent developments, including shifts in monetary policy and increased foreign investment, are shaping the nation’s economic trajectory. Breaking news in ghana today centers on these key areas, revealing a country determined to overcome obstacles and build a more prosperous future. The government’s commitment to diversifying the economy and fostering a supportive environment for businesses is crucial during this period of change.

    The economic landscape has been subject to global pressures, including rising inflation and supply chain disruptions. However, Ghana’s resilient spirit and proactive approach to problem-solving are becoming increasingly evident. The focus on sustainable development and responsible resource management is also gaining momentum, positioning Ghana as a potential leader in the region.

    This dynamic period presents both opportunities and challenges, and understanding the nuances of these shifts is essential for stakeholders both within Ghana and internationally. The unfolding story of Ghana’s economic and infrastructural evolution deserves close attention, as it holds valuable lessons for other developing nations.

    Economic Resilience and Monetary Policy Adjustments

    Ghana’s economy has demonstrated remarkable resilience in the face of global economic headwinds. The Bank of Ghana has undertaken several key monetary policy adjustments to stabilize the cedi and curb inflation. These measures, including increases in the policy rate and interventions in the foreign exchange market, are aimed at restoring macroeconomic stability. However, these adjustments also present challenges for businesses and consumers, leading to increased borrowing costs and potential slowdown in economic activity.

    The government is also actively pursuing fiscal consolidation measures, including expenditure rationalization and revenue mobilization efforts. These steps are designed to reduce the country’s budget deficit and public debt levels. The success of these fiscal and monetary policies will be critical in determining Ghana’s economic performance in the coming years. Monitoring key economic indicators such as inflation, exchange rates, and GDP growth, is crucial.

    Furthermore, Ghana continues to engage with international partners, including the International Monetary Fund (IMF), to secure financial assistance and technical support. This collaboration aims to bolster the country’s reserves and provide a buffer against external shocks. The IMF program also focuses on structural reforms to enhance long-term economic sustainability.

    Key Economic Indicator 2022 (Actual) 2023 (Estimate) 2024 (Projection)
    GDP Growth Rate (%) 3.4 2.6 4.2
    Inflation Rate (%) 31.7 27.0 15.0
    Exchange Rate (GHS/USD) 8.5 11.5 12.0
    Budget Deficit (% of GDP) 6.8 7.5 5.0

    Infrastructure Development: Fueling Growth

    A core component of Ghana’s economic strategy is a substantial investment in infrastructure development. Projects across various sectors, including transportation, energy, and digital connectivity, are underway, aimed at improving the country’s competitiveness and attracting foreign investment. Road construction is a major focus, with several highways and regional roads being upgraded or newly constructed, improving connectivity and facilitating trade within the country and with neighboring nations.

    The energy sector is undergoing significant expansion, with investments in renewable energy sources such as solar and wind power. This diversification aims to reduce Ghana’s reliance on fossil fuels and address energy access challenges. Furthermore, the development of port infrastructure is critical for enhancing trade and logistics. The expansion of the Tema Port and the construction of new ports along the coastline are contributing to increased trade volumes.

    Digital infrastructure is also receiving considerable attention, with investments in broadband connectivity and the expansion of mobile network coverage. This digital transformation is essential for fostering innovation, promoting financial inclusion, and improving access to education and healthcare. These endeavors are integral to Ghana’s long-term economic prospects.

    Road Network Expansion

    Ghana’s commitment to infrastructure extends significantly to the improvement and expansion of its road network. This focus isn’t merely about construction; it’s about strategically linking communities, facilitating trade, and fostering economic growth. Current projects include the upgrading of major highways connecting key regional centers, as well as the construction of new feeder roads to improve access to remote areas. The emphasis on quality road infrastructure ensures efficient transportation of goods and people, reducing transportation costs and boosting economic activity. This creates opportunities for local businesses and facilitates the smooth flow of agricultural products to markets. These improvements are helping to alleviate traffic congestion and travel times.

    The government is also exploring innovative financing models, such as public-private partnerships (PPPs), to attract private sector investment in road infrastructure. These partnerships leverage the expertise and resources of private companies to accelerate project implementation and ensure long-term sustainability. The implementation is overseen by the Ministry of Roads and Highways as a key task to realize a modern and well-connected Ghana.

    Energy Sector Diversification

    Ghana is proactively diversifying its energy sources to ensure a reliable and sustainable power supply. The dependence on traditional fossil fuels is being gradually reduced through increased investments in renewable energy projects, particularly solar and wind power. Several large-scale solar farms are already operational, contributing to the national grid, and more are planned for the future. Wind energy projects are also gaining traction, with potential sites identified along the coastline. This strategic shift aims to not only address energy security concerns but also to reduce carbon emissions and promote environmental sustainability.

    In addition to renewable energy, Ghana is also investing in improving the efficiency of its existing power plants and expanding electricity transmission infrastructure. These improvements are crucial for minimizing power outages and enhancing the reliability of the electricity supply. This sector gets priority investment from international partners due to Ghana’s strong track record on sustainable practice. The government is actively encouraging private sector participation in the energy sector, offering incentives for investments in renewable energy projects.

    • Improved access to electricity in rural areas.
    • Reduced reliance on fossil fuels and lower carbon emissions.
    • Increased energy security and reduced vulnerability to fuel price volatility.
    • Job creation in the renewable energy sector.

    Attracting Foreign Investment

    Ghana is actively working to attract foreign investment, recognizing its pivotal role in driving economic growth. The government has implemented several initiatives aimed at creating a more favorable investment climate, including streamlining business registration processes, reducing bureaucratic hurdles, and offering tax incentives to investors. These efforts are focused on making Ghana a more attractive destination for foreign capital. The nation’s political stability, coupled with its relatively well-developed infrastructure and skilled workforce, makes it an appealing location for investors seeking growth opportunities.

    The government is particularly targeting investments in key sectors such as agriculture, manufacturing, and tourism. Each has substantial potential for job creation and export earnings. Special economic zones (SEZs) are being established to provide investors with access to land, infrastructure, and a range of incentives. These SEZs are designed to promote export-oriented manufacturing and generate foreign exchange. Active participation in regional trade agreements is boosting trade and investment flows.

    Ghana is also focused on improving its ease of doing business rankings, making it easier for companies to start, operate, and grow their businesses. This requires ongoing reforms to streamline regulations, reduce corruption, and enhance transparency. Collaboration with international organizations, such as the World Bank and the International Finance Corporation, provides the technical assistance and resources needed to implement these reforms.

    The Role of Special Economic Zones

    Special Economic Zones (SEZs) are playing a critical role in Ghana’s strategy to attract foreign investment and promote industrial development. These zones offer a range of incentives to businesses, including tax breaks, simplified customs procedures, and access to dedicated infrastructure. The goal is to create a conducive environment for export-oriented manufacturing and the creation of high-skilled jobs. SEZs are strategically located in areas with good transportation links and access to resources, as well as local communities.

    The government is actively promoting the establishment of SEZs in various regions of the country, focusing on sectors such as agro-processing, textiles, and pharmaceuticals. The SEZs are designed to provide a one-stop shop for investors, simplifying the process of setting up and operating a business. Effective management and infrastructure within these zones are essential for ensuring their success. The implementation of strict environmental and labor standards within the SEZs is prioritized to ensure sustainable development.

    SEZ Name Location Focus Sector Investment (USD Millions)
    Tema Export Processing Zone Tema Multi-sector 500
    Shama Industrial City Shama Agro-processing 200
    West Africa Vehicle Assembly Prampram Automotive 150

    Digital Transformation and Financial Inclusion

    Ghana is rapidly embracing digital transformation, leveraging technology to drive economic growth and improve the lives of its citizens. The government is investing in expanding broadband connectivity, promoting the use of mobile payments, and supporting the development of a vibrant digital economy. This focus on digital innovation is critical for streamlining business processes, enhancing transparency, and increasing efficiency. Digital solutions are helping to overcome geographical barriers and connect rural communities to essential services.

    Financial inclusion is also a key priority, with efforts underway to expand access to financial services for marginalized groups. Mobile money is becoming increasingly popular, enabling individuals to send and receive payments, save money, and access credit. Fintech companies are playing a crucial role in developing innovative financial products and services tailored to the needs of the unbanked and underbanked populations. This is creating a more inclusive and resilient financial system.

    Furthermore, the government is investing in skills development to prepare its workforce for the demands of the digital economy. Training programs are being offered to equip individuals with the skills needed to thrive in the digital age. The government’s ambition is to become a regional hub for technology and innovation.

    1. Investing in digital literacy programs.
    2. Expanding access to affordable internet.
    3. Promoting the use of mobile payment platforms.
    4. Supporting fintech startups.

    Navigating Challenges and Future Outlook

    Despite its progress, Ghana still faces several challenges. These include managing public debt, high unemployment rates, and addressing income inequality. The government is actively working to address these issues through sound economic policies and targeted social programs. The need for a diversified economy with a strong manufacturing base is essential for long-term and sustainable development.

    Looking ahead, Ghana’s future outlook remains optimistic. The country’s rich natural resources, its strategic location, and its commitment to good governance provide a solid foundation for sustained economic growth. Continued investment in infrastructure, education, and innovation will be key to unlocking the full potential of the Ghanaian economy. International partnerships and continued reforms will also be crucial to navigate emerging challenges and capitalize on new opportunities.

  • Pemkab. Kotabaru Gelar Apel Peringatan Hari Kesadaraan Nasional 2025

    Pemkab. Kotabaru Gelar Apel Peringatan Hari Kesadaraan Nasional 2025

     

    KOTABARU-KALSELBABUSALAM.COM

    Pemerintah Kabupaten Kotabaru menggelar apel kerja gabungan sekaligus peringatan Hari Kesadaran Nasional (HKN) Tahun 2025, di halaman Kantor Bupati Kotabaru, Sebelimbingan, Kamis (17/4/2025) pagi.

    Pj. Sekretaris Daerah Kotabaru, Eka Sapruddin, bertindak sebagai pembina apel, dalam amanatnya menghimbau agar terus meningkatkan kinerja.

    “Jadi dalam pelaksanaan apel kesadaraan hari ini, kami menghimbau dan memotivasi khususnya kepada rekan-rekan sekalian agar terus meningkatkan kinerja dan integritas kita,” ucapnya.

    Ia juga menghimbau, agar menjadi perhatian untuk mengikuti apel Hari Kesadaran Nasional.

    “Mungkin masih banyak rekan-rekan kita yang tidak mengikuti apel nasional ini, kalau dicek satu persatu SKPDnya masih banyak, tolong mungkin ini menjadi perhatian pimpinan bagi yang tidak hadir, jangan sampai menjadi contoh yang tidak baik bagi yang lain, yang sudah baik meningkatkan disiplin, dan integritasnya, tetapi masih ada satu dua orang yang belum baik dan ini menjadi perhatian kita jangan sampai menjadi virus di SKPD masing-masing, dan tentunya ini komitmen dari pimpinan berani menindak atau tidak,” tegasnya.

    Selain itu, ia menengaskan momen seperti ini, jangan hanya sebagai simbolis saja dalam melaksanakan setiap bulan untuk apel kesadaraan, tetapi tidak ada tindak lanjut dari pada pimpinan.

    “Dengan momen seperti ini kita berharap, khususnya pimpinan SKPD silahkan tindak pegawai yang tidak mempunyai disiplin, integritas dan lain, kalau yang bersangkutan tidak mampu kita pindahkan, atau yang bersangkutan kita suruh mengundurkan diri, jangan sampai nanti mempepengaruhi kinerja rekan-rekan yang lain,”ungkapnya.

    Dengan adanya Apel Hari Kesadaran Nasional ini, diharapkan seluruh ASN di Kabupaten Kotabaru semakin termotivasi untuk bekerja lebih baik, lebih disiplin, dan lebih profesional dalam menjalankan tugasnya. Hanya dengan kerja sama dan komitmen bersama, Kotabaru dapat terus maju dan berkembang.

    Apel Hari Kesadaran Nasional merupakan Apel rutin yang dilaksanakan tanggal 17 setiap bulannya, sebagai momentum untuk para ASN memantapkan kualitas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat.

    Adapun yang bertugas dalam pelaksanan Apel Hari Keasadaraan Nasional tersebut, dari Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Peelindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kotabaru.