KALSELBABUSALAM.COM
Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus menggencarkan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren melalui program One Pesantren One Product (OPOP). Dalam rangka menguatkan implementasi program ini, Focus Group Discussion (FGD) bertema OPOP digelar pada Kamis (19/12/2024) di salah satu hotel di Banjarmasin.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel yang diwakili oleh Kepala Bidang Kelembagaan, H. Edy Sabara, SKM, MKes. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa program OPOP dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi pondok pesantren di berbagai sektor, termasuk industri, perdagangan, jasa, peternakan, dan pertanian.
Sejumlah narasumber hadir dalam FGD tersebut, antara lain:
Dr. Hj. Sarah Hidayani, SP, MP dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalsel.
Ibu Laily Husna, SE, MM dari Inspektorat Daerah Kalsel.
Deputi Direktur Inkubasi Bisnis Syariah, Helma Agustiawan (daring).
Dr. H. Edy Setyo Utomo, SE, MH, praktisi ekonomi syariah sekaligus Sekretaris Eksekutif OPOP Kalsel dan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Kalsel.
Dr. Edy Setyo Utomo menjelaskan, program OPOP telah memiliki landasan hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda). “Pondok pesantren sebagai pusat ekonomi syariah bisa memberikan manfaat besar jika dikelola secara profesional dan akuntabel, baik bagi anggota koperasi, pesantren, maupun masyarakat sekitar,” ujarnya.
Senada, Dr. Sarah Hidayani dari Bappeda Kalsel menekankan bahwa program OPOP masuk dalam visi-misi Gubernur Kalsel H. Muhidin dan Wakil Gubernur H. Hasnuryadi Sulaiman. Hal ini menjamin keberlanjutan program meski terjadi pergantian kepemimpinan
Laily Husna dari Inspektorat Daerah menjelaskan mekanisme pengelolaan dana hibah untuk pesantren. Menurutnya, setiap proposal pengajuan harus memenuhi syarat, diverifikasi, dan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Penggunaan dana hibah wajib sesuai NPHD. Jika ada perubahan, harus dilakukan adendum,” tegasnya.
Melalui sambungan daring, Helma Agustiawan dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menyampaikan komitmen lembaganya dalam mendukung pesantren. “Kami siap memberikan pembinaan SDM, pendampingan, hingga akses permodalan,” katanya.
Kegiatan ini disambut positif oleh peserta dari berbagai daerah, termasuk dari Kabupaten Tabalong. Salah satu peserta, Ustaz Husni Thamrin dari Pondok Pesantren Usuludin, mengapresiasi penjelasan mendalam dalam FGD tersebut. “Kami kini lebih paham mekanisme pengajuan dan penerimaan dana hibah. Ini sangat membantu kami untuk memanfaatkan anggaran secara tepat,” ujar Husni.
Program OPOP di Kalsel menjadi langkah strategis dalam menciptakan kemandirian ekonomi berbasis pesantren, yang tidak hanya menghidupkan roda ekonomi pesantren tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah di daerah.(Tim)
