Kotabaru – KALSELBABUSALAM.COM Menanggapi pernyataan pengamat sosial Noor Ipansyah yang menilai serapan anggaran Kabupaten Kotabaru baru mencapai 34 persen, Ketua Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia (PAHAM) Cabang Kotabaru, M. Subhan, menilai bahwa penilaian tersebut terlalu dini dan cenderung tidak proporsional.
Menurutnya, serapan anggaran pada pertengahan tahun tidak bisa dijadikan ukuran tunggal kinerja pemerintah, karena setiap program pembangunan membutuhkan proses administrasi, tahapan pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan yang berjalan bertahap sesuai regulasi.
“Pemerintah Daerah Kotabaru terus bekerja sesuai mekanisme. Yang terpenting adalah bagaimana program pembangunan terlaksana tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar M. Subhan, Ketua PAHAM Cabang Kotabaru.
Ia menegaskan, berdasarkan tata kelola keuangan daerah, percepatan serapan anggaran biasanya terjadi pada semester kedua setelah proses lelang dan pengadaan rampung. Karena itu, masyarakat diimbau untuk menilai kinerja pemerintah secara utuh, bukan sekadar angka serapan di pertengahan tahun.
Lebih jauh, M. Subhan menekankan bahwa Bupati Kotabaru saat ini tidak hanya fokus mengoptimalkan anggaran daerah, tetapi juga aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah kementerian di tingkat pusat. Langkah strategis ini bertujuan memperjuangkan program pembangunan berskala besar, mulai dari infrastruktur vital, peningkatan layanan kesehatan, hingga penguatan sektor ekonomi daerah.
“Bupati terus bergerak, menjalin komunikasi intensif dengan kementerian terkait demi percepatan pembangunan. Ini bukti nyata bahwa visi Kotabaru Hebat bukan hanya slogan, melainkan komitmen kerja keras untuk memajukan daerah,” tegasnya.
Ia kemudian mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk para pengamat sosial, untuk memberikan kritik yang objektif sekaligus dukungan konstruktif.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk mendukung pemerintah daerah. Mari kita kawal bersama, beri semangat, dan berpartisipasi agar program-program pembangunan berjalan baik, transparan, serta memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kotabaru,” pungkasnya.
