kalselbabusalam.com JAKARTA — Komisi XI DPR menilai kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam menangani tekanan nilai tukar rupiah masih konvensional dan terlalu berhati-hati.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun atas depresiasi nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.106 per dolar Amerika Serikat (AS), Selasa (7/4/2026).
“Saya menemukan cara BI menangani nilai tukar masih sangat konvensional dan terlalu hati-hati. Kebijakan moneter kita kalau menurut saya BI ini yang harus menurut saya membuka perspektif lebih kuat,” kata Mukhamad Misbakhun pada acara Outlook Indonesia 2026 di Menara Bank Mega, Jakarta.
: Waspada 3 Jalur Transmisi Konflik Timur Tengah ke Ekonomi RI versi Bank Indonesia
Misbakhun mengakui bahwa bank sentral sudah melakukan upaya intervensi yang kuat, baik Non-Delivery Forward (NDF) maupun Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), serta di pasar spot.
Namun, Misbakhun menilai cara BI merespons permasalahan yang semakin kompleks ini belum kunjung diperbaharui. Dia mempertanyakan alasan mengapa otoritas moneter tidak menjadi penyedia likuiditas valas.
: : Pertumbuhan Ekonomi Kaltim 2025 Melambat jadi 4,53%, Bank Indonesia Ungkap Penyebabnya
Seharusnya, lanjut politisi Partai Golkar itu, otoritas sejak awal melakukan kontrak besar untuk pasokan valas sehingga bisa memenuhi kebutuhan pasar pada waktu-waktu seperti ini. “Ini yang perlu dilakukan perubahan-perubahan fundamental ini,” ujarnya.
Di sisi lain, masih terkait dengan likuiditas, Misbakhun mengeklaim sudah pernah berbincang dengan Gubernur BI Perry Warjiyo terkait dengan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
: : Bos Maybank Indonesia (BNII) Bicara Peluang Naik Kelas ke KBMI 4
Dia mengkritik Gubernur BI yang diklaim ingin menaikkan SRBI guna menarik kembali investor ke dalam negeri.
Sebagaimana diketahui, instrumen investasi BI itu digunakan oleh bank sentral untuk melakukan kebijakan kontraksi. Apabila terjadi aliran modal asing keluar dari pasar keuangan RI, maka imbal hasil SRBI berpeluang dinaikkan guna menjadi pemicu (trigger) kembalinya aliran modal ke SBN maupun pasar saham domestik.
Menurut pimpinan Komisi Keuangan DPR itu, pasar harusnya dibanjiri likuiditas agar bisa berdampak positif ke roda perekonomian.
Dia menilai langkah kontraksi BI dengan SRBI justru berkebalikan dengan strategi membanjiri likuiditas seperti yang didorong Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
“Ini yang menurut saya harus dikonsolidasikan. Harus dikonsolidasikan peran BI dalam menjaga stabilisasi nilai tukar. Banyak sekali industri kita ditopang bahan baku asal impor. Begitu nilai tukar Rp17.000, ini masuk ke harga pokok industri kita. Langsung ada kenaikan,” ucapnya.
STRATEGI BI
Melalui keterangan tertulis, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti menyebut pihaknya memprioritaskan stabilitas di tengah ketidakpastian global yang sangat tinggi.
Untuk itu, BI disebut akan mengoptimalkan pemanfaatan seluruh instrumen operasi moneter yang dimiliki dan juga kebijakan operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
“BI secara konsisten dan terukur akan selalu berada di pasar uang, baik di spot market DNDF maupun NDF di offshore market,” terang Destry, Selasa (7/4/2026).
Menurut Anggota Dewan Gubernur BI 2 periode itu, dampak konflik Timur Tengah ini bersifat 2 arah. Dia menilai kenaikan harga komoditas bisa memberikan efek positif ke perekonomian Indonesia yang merupakan negara eksportir.
“Sehingga dapat mengimbangi tekanan terhadap nilai tukar akibat eskalasi tersebut,” ujarnya.
Adapun BI bisa menggunakan cadangan devisa yang dikelola untuk mengintervensi pasar keuangan. Kenaikan harga komoditas bisa berdampak positif kepada kinerja ekspor sehingga bisa berpengaruh ke posisi cadangan devisa.
Berdasarkan data BI sampai dengan Februari 2026, cadangan devisa berada di level US$151,9 miliar atau turun US$2,7 miliar dibandingkan posisi Januari 2026 yakni US$154,6 miliar.
