KALSELBABUSALAM.COM
Banjarbaru – Kebijakan sepihak yang diambil oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Roy Rizali Anwar, dengan memangkas anggaran dana hibah untuk dua Organisasi Kepemudaan (OKP) di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel, menuai kontroversi. Puluhan anggota OKP gabungan mendatangi Kantor Pemerintah Provinsi Kalsel di Jalan Trikora, Banjarbaru, Rabu (8/1), untuk meminta klarifikasi atas keputusan tersebut.
Aksi Protes ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polda Kalsel, Polres Banjarbaru, serta Satpol PP Pemprov Kalsel. Ketua Koordinator Forum Komunikasi Gabungan Lintas Ormas (FKGLO) Kalsel, Abdurrahman, menyesalkan keputusan pemotongan dana hibah yang dianggap merugikan.
Abdurrahman menjelaskan, salah satu OKP di bawah FKGLO Kalsel turut terdampak pemangkasan dana hibah. Menurutnya, kebijakan ini menjadi preseden buruk, mengingat selama kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya—dari Syahril Darham hingga Sahbirin Noor (Paman Birin)—tidak pernah terjadi masalah serupa.
“Kegiatan kami selalu berjalan lancar selama kepemimpinan para gubernur sebelumnya, termasuk di bawah Sekda seperti Syahril Pamuncak hingga Haris Makki. Namun, kebijakan sepihak ini tiba-tiba muncul tanpa koordinasi,” ujar Abdurrahman kepada awak media.
Abdurrahman menyebut kebijakan pemotongan dana hibah diambil pada 26 November 2024, saat Roy Rizali Anwar menjabat sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kalsel. Saat itu, Gubernur Muhidin sedang cuti untuk mengikuti Pilkada.
“Kebijakan ini murni diambil oleh Sekda Roy, tanpa melibatkan pihak lain. Padahal kegiatan kami adalah hajat orang banyak yang selama ini didukung penuh oleh pemerintah provinsi,” tambahnya.
Dalam aksinya, massa juga menyayangkan absennya Sekda Roy untuk memberikan penjelasan langsung terkait kebijakan ini. Padahal, surat pemberitahuan telah dikirimkan satu minggu sebelum aksi.
“Kami menduga Sekda Roy tidak mau menemui kami karena takut. Sebagai pejabat publik, seharusnya beliau hadir untuk memberikan klarifikasi agar permasalahan ini tidak semakin melebar,” tegas Abdurrahman.
Para pengunjuk rasa meminta transparansi dan kejelasan dari Sekda terkait pemangkasan dana hibah. Mereka berharap pemerintah provinsi segera menanggapi keluhan ini agar kegiatan yang melibatkan banyak elemen masyarakat dapat kembali berjalan tanpa hambatan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Sekda Roy Rizali Anwar maupun Pemerintah Provinsi Kalsel terkait aksi protes ini.Sedangkan Biro Hukum Pemprov Kalsel yang menerima aksi massa juga tidak bisa mengambil keputusan,” Kami akan sampaikan kepimpinan terkait permasalahan ini,” ucap Ferry singkat.(Ainah)
