Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan bahwa tampilan rating Indonesia Game Rating System (IGRS) pada sejumlah gim di platform Steam bukan hasil klasifikasi resmi pemerintah.
Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Direktorat Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan, saat ini Steam belum terkoneksi dengan IGRS.
“”Jadi ada dua kan, website-nya IGRS sama yang Steam. Itu belum connect tuh. Dia self assessment, tadi pagi mereka ngirim email minta maaf karena ada miskomunikasi,” kata Sonny saat ditemui di Gedung Kementerian Komdigi, Senin (6/4).
Sonny menjelaskan Steam melewatkan satu langkah yang belum dilakukan setelah self assessment. Menurutnya, Steam perlu memberikan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Kementerian Komdigi sebelum menggunakan label rating usia dari IGRS.
“Masih uji coba. Kita belum ada MOU resmi dengan Steam. Bahkan MOU belum ada,” ujarnya.
Sonny menjelaskan pada dasarnya sistem IGRS untuk memudahkan banyak gim di Indonesia yang ingin masuk ke pasar Eropa, begitupun sebaliknya. Meski begitu ada singkronisasi yang perlu dilakukan di setiap negara.
“Jadi cukup di sini saling singkronisasi di satu sistem ini. Namanya International Age Rating Coalition. Itu kita akan connect ke situ (IGRS) Termasuk ke platform-platform yang kayak Google, Apple juga sama,” kata Sonny.
Menurut dia, platform game di Indonesia pada dasarnya harus melewati tahapan rating logic yang harus disingkronisasi.
“Masalanya kan ada di rating logic-nya Steam kan. Karena itu self-assessment, nanti ada tim verifikasi dari kita untuk buktinya sama. Indonesia lebih konservatif. Di Indonesia 18 tahun, di Eropa itu 15 tahun. Indonesia lebih konservatif karena faktor budaya,” ujar Sonny.
Pemerintah sebelumnya menegaskan, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyampaikan informasi yang akurat, jelas, dan tidak menyesatkan. Selain itu juga wajib memastikan perlindungan pengguna.
Kewajiban tersebut diatur dalam berbagai regulasi, antara lain:
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE), yang menegaskan kewajiban perlindungan anak dalam sistem elektronik;
• Permen Kominfo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim, yang mewajibkan pencantuman hasil klasifikasi yang resmi;
• Permen Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.
Berdasarkan ketentuan tersebut, Kementerian Komdigi menilai terdapat indikasi ketidaksesuaian antara informasi yang ditampilkan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Hal ini seperti penayangan rating yang tidak resmi serta penggunaan label IGRS tanpa verifikasi resmi.
Kontroversi Rating IGRS di Steam
IGRS merupakan sistem klasifikasi usia dan konten untuk permainan video yang diresmikan Kementerian Komdigi. Rating ini untuk memastikan gim sesuai dengan target umur dan norma lokal.
Sistem ini diintegrasikan ke platform untuk membagi gim ke dalam beberapa kategori:
- Usia di atas 3 tahun
- Usia di atas 7 tahun
- Usia di atas 13 tahun
- Usia di atas 15 tahun
- Usia di atas 18 tahun
- Refused Classification (RC): Mengandung unsur pornografi hingga perjudian dengan menggunakan alat pembayaran yang sah. Tidak dapat diedarkan di Indonesia.
Namun sistem yang dirancang untuk melindungi anak ini menuai kontroversi. Publik mulai mengungkapkan keresahannya karena banyak temuan berbagai ketidaksesuaian label usia pada judul-judul gim yang populer di platform Steam.
Gim bernuansa dewasa eksplisit seperti Nukitashi secara mengejutkan justru mendapatkan klasifikasi umur 3+. Sedangkan gim naratif lokal yang sarat akan nilai emosional seperti A Space for the Unbound dilabeli 18+.
CEO Toge Productions Kris Antoni sempat mengkritik pemberlakuan sistem ini. Kris menilai mekanisme yang ada saat ini merugikan ekosistem industri gim.
“Sistem Rating Game Indonesia memberi label gim dengan konten seksual dewasa sebagai gim yang cocok untuk usia 3 tahun ke atas. Sementara gim pemenang penghargaan seperti Claire Obscure dan Metal Gear Solid Delta diberi label tidak layak untuk didistribusikan di Indonesia,” kata Kris melalui akun X pribadinya @krisssakti, Minggu (5/4).
Kris juga mencontohkan gim lain seperti Call of Dutty diberikan label usia untuk 3 tahun ke atas. Sementara gim Coffee Talk justru mendapatkan label usia untuk 18 tahun ke atas.
Keresahan terkait pemberian label dari IGRS ini juga banyak dikritik oleh pengguna hingga komunitas gim nasional. Pengguna Steam menemukan seperti gim olahraga paling mencolok seperti EA Sports FC mendapatkan label 18+. Sementara gim dengan intensitas kekerasan tinggi seperti PUBG Battlegrounds atau Call of Duty mendapatkan label 3+ yang seharusnya ditujukan untuk anak-anak.
Akun Instagram @direktorigim mengkritik eksekusi sistem IGRS dinilai berantakan. Selain itu juga mengundang tanda tanya besar terkait standar penilaian yang digunakan.
Standar kurasi IGRS dinilai tampak cacat logika secara fundamental. “Sangat konyol melihat game bernarasi kritik politik sekelas Metaphor: ReFantazio dicekik dengan status penolakan maksimal (label RC), sementara gim bermuatan kekerasan brutal atau bahkan eroge justru diloloskan dengan rating anak balita,” tulis akun media komunitas yang fokus pada permainan digital itu, Minggu (5/4).
Direktori Gim juga mempertanyakan indikator yang jelas untuk sebuah gim yang layak mendapatkan status RC. Ketidakjelasan parameter ini dinilai membuat developer dan pemain kebingungan.
Pladidus Santoso dari Kokang Gaming sempat mewawancarai tim IGRS pada acara IGDX 2025. Menurut tim IGRS, gim yang mendapat rating RC tidak akan langsung mati kutu.
“Publisher dan developer diizinkan mengubah konten yang dianggap sebagai sumber masalah, melewati proses penilaian ulang, sebelum akhirnya bisa rilis di Indonesia,” tulis Direktori Gim.
Direktori Gim juga menyoroti dampak buruk dari ketidakjelasan sistem rating dari insiden di Jerman pada 15 November 2024. Sekitar 23 ribu gim lenyap dari etalase Steam di wilayah tersebut dan penghapusan massal ini terjadi murni karena masalah kepatuhan terhadap regulasi rating usia yang baru, bukan karena pemblokiran konten secara spesifik.
Beban birokrasi ini akan memicu efek domino yang merugikan banyak pihak. Mengedit, memotong, atau bahkan total sebuah game khusus untuk satu pasar tertentu memakan biaya dan waktu yang sangat besar.
“Jika regulasi yang ada hanya menciptakan kebingungan, mengancam ketersediaan puluhan ribu game di Steam, dan membuat publisher enggan melirik pasar lokal, maka sistem ini lebih baik ditiadakan sama sekali daripada terus-terusan mempersulit komunitas gamer Indonesia,” tulis Direktori Gim.
