KalselBabusalam.com – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah strategis ini diambil guna mengoptimalkan penyerapan dana serta mempercepat realisasi program krusial Makan Bergizi Gratis (MBG) yang cakupan penerima dan Satuan Pelayanan Perbaikan Gizi (SPPG)-nya terus meluas menjelang akhir tahun 2025.
Hingga tanggal 11 November 2025, BGN mencatat realisasi anggaran sebesar Rp 43,47 triliun dari total alokasi Rp 71 triliun. Sementara itu, untuk dana bantuan pemerintah khusus program MBG senilai Rp 51,2 triliun, masih tersisa Rp 15,9 triliun dengan sisa waktu sekitar 50 hari sebelum tahun anggaran berakhir. Kondisi ini menunjukkan urgensi percepatan penyerapan dana untuk memastikan program berjalan optimal.
“Menurut proyeksi kami, di 50 hari terakhir ini kami akan menyerap atau membutuhkan Rp 29,5 triliun. Hal ini karena setiap hari jumlah SPPG maupun penerima manfaat kami terus bertambah,” jelas Dadan Hindayana dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, pada Rabu (12/11).
Pansus Perparkiran DPRD DKI Minta Tarif Valet Parking Diturunkan dari Rp 200 Ribu Jadi Rp 50 Ribu
Dadan memaparkan bahwa saat ini terdapat 14.800 SPPG yang telah aktif beroperasi. Angka ini diperkirakan akan terus melonjak, bahkan mencapai 17 hingga 18 ribu SPPG pada akhir November mendatang. Dengan proyeksi peningkatan signifikan tersebut, penyerapan anggaran diperkirakan akan melonjak drastis pada pertengahan Desember, diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.
Selain kebutuhan yang terus meningkat, BGN juga masih menghadapi tantangan dengan adanya dana sekitar Rp 3,5 hingga Rp 3,6 triliun yang masih diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana tersebut rencananya akan dialokasikan secara optimal untuk membiayai pembangunan SPPG di daerah terpencil, sebuah inisiatif yang telah diidentifikasi dan dikoordinasikan bersama pemerintah daerah setempat.
Lebih lanjut, Dadan menyampaikan bahwa dari total 8.218 lokasi yang telah terverifikasi untuk pembangunan SPPG, setidaknya 6.000 lokasi di antaranya ditargetkan dapat terealisasi pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, diperkirakan dibutuhkan dana sekitar Rp 18 triliun.
“Rp 18 triliun dikurangi dana yang dibintangi itu, kami membutuhkan dana tambahan Rp 14,1 triliun. Sehingga total dana yang kami ajukan minggu ini ke Kemenkeu itu kurang lebih sebanyak Rp 28,6 triliun,” terang Dadan, merinci perhitungan kebutuhan anggaran tambahan.
Ia menambahkan, setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, BGN berkomitmen untuk segera melaporkan hasil optimalisasi penyerapan dan penggunaan tambahan anggaran tersebut kepada Komisi XI DPR RI. Kemenkeu sendiri, menurut Dadan, telah memberikan waktu yang sangat singkat, yakni hanya dua hari, bagi BGN untuk melakukan optimalisasi penyerapan anggaran yang kurang serta pengajuan dana tambahan yang dibutuhkan.
